“PARTAI INDONESIA DAMAI” (PID) RESMI DIDEKLARASIKAN SECARA NASIONAL DI JAKARTA
Jakarta, Gramediapost.com
Partai Indonesia Damai (PID) bertekad untuk ikut serta dalam membangun kehidupan demokrasi untuk NKRI. PID yang berbasis kristiani sedang mempersiapkan diri untuk ikut Pileg pada tahun 2024. Hari ini 28 Oktober 2020 PID mememperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke 92, sekaligus memperingati setahun lahirnya PID. Hari ini juga PID diberkahi Tuhan suatu kesempatan untuk mendeklarasikan diri di depan publik nasional untuk meningkatkan partisipasi umat kristiani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian ditegaskan Mangasi Sihombing, Ketua Panitia Deklarasi yang juga adalah Wakil Ketua Umum PID.
Acara deklarasi berpuncak pada sambutan politik Ketua Umum PID, Ir. Apri Hananto Sukandar, M.Pd, yang menandaskan perlunya setiap kader PID untuk terus menjunjung tinggi semangat Sumpah Pemuda dan memastikan kemajuan NKRI dengan persatuan para pemuda bangsa dari Merauke hingga Sabang dan dari Miangas hingga Rote.
Ketum PID mencatat keterkaitan pembangunan menyangkut hajat hidup orang banyak dengan pembangunan infrastruktur yang telah dan sedang dilaksanakan di penjuru tanah air. Halmana terpaut dengan berketahanan pangan nasional. Maka upaya pengembangan food estate seperti di Kalteng, Merauke, Papua, perlu diperluas ke daerah lain sehingga ke depan Indonesia berdaulat di bidang pangan.
Apri Hananto Sukandar juga menggaris bawahi lahirnya PID untuk mengisi kekosongan partisipasi umat kristiani dalam dunia perpolitikan Indonesia. Dicatat kehadiran Millenial Indonesia Damai (MIDI), Perempuan Indonesia Damai (PIDI), Gerakan Masyarakat Indonesia Damai (GMID), dan Pengusaha Indonesia Damai (PENDI) sebagai sayap- sayap partai, yang semuanya sebagai wahana konsolidasi dan kaderisasi kearah perwujudan Usaha Milik Kaum Milenial (UMKM).
Ketum PID, Ir. Apri Hananto Sukandar yang pernah memimpin fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) di DPR RI tahun 2004-2009, mencacat pengesahan beberapa Dewan Pengurus Wilayah PID yang akan segera disusul dengan pelantikan DPW- DPW di propinsi lain. Saat ini PID telah merampungkan kepengurusan pada tingkat Propinsi atau Dewan Pimpinan Wilayah sebanyak 31 DPW.
Diharapkan dalam beberapa waktu ke depan agar segera terbentuk DPW-DPW untuk propinsi yang tersisa.
Selanjutnya Ketum, Ir. Apri Hananto Sukandar menyinggung masalah radikalisme, korupsi dan UU Cipta Kerja. Sejalan dengan komitmen PID untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan yang sah, tegaknya Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan UUD 1945 dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus menolak radikalisme yang bertujuan mengganti Pancasila. Radikalisme dalam 14 tahun belakangan telah merasuk ke institusi pemerintahan, lembaga masyarakat termasuk pendidikan, karena itu seluruh jajaran PID dan sayap-sayapnya harus siap untuk ikut menangkal radikalisme ini. Maka upaya membangun Sumber Daya Manusia berjiwa Pancasila merupakan prioritas.
PID memandang korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat membawa bencana terhadap perekonomian nasional dan juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu dalam melaksanakan pemberantasan korupsi perlu partisipasi dan peran serta semua elemen bangsa, baik legislatif, eksekutif dan judikatif secara terintegrasikan. Unsur akademisi, praktisi dan NGO perlu disertakan sebagai lembaga kontrol sosial. Kerjasama internasional dalam melawan korupsi juga harus ditingkatkan termasuk untuk mengembalikan hasil- hasil korupsi yang disembunyikan di negeri asing.
Ketum PID memandang pengesahan Undang-undang Cipta Kerja merupakan langkah untuk menciptakan lapangan dan iklim kerja yang lebih baik serta peningkatan investasi bagi perkuatan pertumbuhan perekenomian nasional. Apalagi mengingat pukulan Covid-19 terhadap kinerja ekonomi kita saat ini.
Karena itu hambatan-hambatan pelaksanaannya harus dapat diatasi dengan baik dan cecepatnya. Semua kader PID harus mampu memberikan masukan-masukan yang mendukung dan membangun dengan pandangan kritis dalam proses pembuatan undang-undang apapun, sehingga terhindar catat-cacat hukum yang tidak perlu.
Animo publik dalam menyambut kehadiran PID juga terlihat dari mulusnya pembentukan-pembentukan DPC-DPC oleh DPW yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam waktu yang tidak terlalu lama kepengurusan pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan diharapkan akan dapat terlaksana.
Hanya dengan kerja keras, PID akan lolos verifikasi untuk ikut berlaga dalam Pemilihan Legislatif 2024, demikan dikemukakan Werdi Simanjuntak, Sekretaris Jenderal PID.
Tokoh-tokoh agama atau kalangan rohaniawan juga tercatat dalam kepengurusan PID termasuk pada tingkat DPP. Dapat dicatat, misalnya Pdt. Dr. Royke B. Rory M.Th, Pdt. Dr. Jerry Rumahlatu, Pdt. Dr. Masterlian Tomana S.Th, Dr. Demsy Jura, S.Th, M.A, M.Th, Marlin Suatan S.Th, Anggiat Domu. H.S, S.Th, M.A.P., Elianus Gea S.Th, Dr. Jeanne Bernadine Tidayoh, S.Th, M.Th.
Antusiasme dari pengurus DPW dari daerah atas acara Deklarasi PID ini sungguh luar biasa. Dapat dicatat kehadiran wakil-wakil `DPW dari Propinsi-propinsi Papua 2 org, Jambi 2 0rg, Sulawesi Selatan 2 0rg, Maluku 2 org, Sumatra Utara 2 org, Jawa Barat 30 org, , Jakarta 14 org. Selain itu hadir dari DPC-DPC Makassar 3 org, Depok 5 org, Papua 2 org dan Deli Serdang 1 org.
Sangat disayangkan, bahwa dengan serangan Covid 19 yang belum mereda, acara Deklarasi PID terpaksa dilakukan dengan lebih sederhana. Namun dengan teknik virtual jajaran PID diseluruh tanah air ikut berpartisipasi dalam kegiatan deklarasi ini.
Dalam kesempatan ini, PID juga ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia dan seluruh jajaran Gugus Tugas Penanganan Covid atas upaya yang luar biasa dalam menangani wabah yang mendunia ini.
***
(Ben)
