Desak Hak Pendidikan Dipenuhi, Mahasiswa Tolikara Sampaikan 7 Tuntutan ke Kemendagri
Jakarta Gramediapost.com
Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Tolikara yang mengenyam pendidikan di berbagai kota di Indonesia dan tergabung dalam Front Pelajar dan Mahasiswa Pegunungan Tolikara se Indonesia menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat pada Selasa, 8/9/2026.
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara segera mencairkan dana bantuan pendidikan serta meninjau ulang penggunaan sistem aplikasi Simara.
Ketua Badan Pengawas Organisasi (BPA) Pusat Mahasiswa Tolikara sekaligus penanggung jawab aksi, Lasi Wenda, menyampaikan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dasar mahasiswa Tolikara se-Indonesia.
“Kami hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi terkait hak-hak mahasiswa Tolikara se-Indonesia. Aksi ini kami lakukan di depan Kantor Kemendagri,” ujar Lasi di lokasi aksi, Jakarta Pusat.
Lasi menjelaskan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara telah menemui massa aksi dan menerima aspirasi yang disampaikan. Namun, pihak mahasiswa memberikan tenggat waktu selama satu minggu agar tuntutan mereka segera direalisasikan.
“Kami memberikan kesempatan kepada orang tua kami (Pemkab Tolikara) dalam satu minggu ini. Kalau belum ada respon atau realisasi terkait dana bantuan pemondokan dan dana bantuan pendidikan, kami akan kembali lagi ke Kemendagri,” tegasnya.
Adapun bantuan pendidikan yang dituntut mencakup tiga kategori, yakni bantuan mahasiswa langka, bantuan studi akhir, dan bantuan umum.
Menurut Lasi, pencairan dana tersebut sangat mendesak karena masa sewa kontrakan para mahasiswa di berbagai daerah studi telah habis sejak tahun lalu.
“Saat ini mahasiswa Tolikara se-Indonesia tinggal di kontrakan, dan masa pembayarannya sudah habis dari tahun kemarin. Makanya kami minta perpanjangan waktu ke pemilik kontrakan sambil memperjuangkan hal ini ke Kemendagri,” jelas mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta tersebut.
Selain persoalan anggaran, massa aksi membawa delapan poin tuntutan. Salah satu poin utamanya adalah mendesak Pemkab Tolikara untuk menghapus penggunaan aplikasi Simara. Aplikasi tersebut dinilai menyulitkan dan merugikan proses pendataan mahasiswa.
“Sistem aplikasi Simara yang diterapkan pemerintah daerah ini merugikan kami mahasiswa Tolikara, bukan hanya yang di Jawa-Bali, tapi seluruh Indonesia. Maka dari itu, kami minta aplikasi tersebut dihilangkan,” pungkasnya.
Diketahui 7 point tuntutan Front Pelajar dan Mahasiswa Pegunungan Tolikara Se Indonesia antaralain:
1. Meminta Pemerintah Kabupaten Tolikara segera merealisasikan bantuan studi dan dana pemondokan mahasiswa Tolikara se Indonesia dalam waktu dekat.
2. Menuntut Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk menghilangkan web/ aplikasi SIMARA, karena sangat merugikan mahasiswa Tolikara se Indonesia.
3. Mendesak Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Dinas Pendidikan yang menangani bantuan mahasiswa, apabila sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan penerima, dan waktu realisasi bantuan.
4. Mahasiswa Tolikara se Indonesia menuntut Pemda Tolikara untuk transparansi mengenai pengelolaan anggaran bantuan mahasiswa.
5. Meminta Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil langkah sesuai kewenangan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Tolikara dalam penyelesaian persoalan bantuan mahasiswa.
6. Meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tolikara memastikan pelayanan bantuan pemondokan mahasiswa dilaksanakan secara adil, transparan, tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Apabila Pemerintah Kabupaten Tolikara tidak merealisasikan dana studi dan dana pemondokan, maka Front Pelajar dan Mahasiswa Pegunungan Tolikara se Indonesia akan melakukan eskalasi masa yang lebih besar atau aksi jilid II.
Dilokasi yang sama, Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan Wainus Kogoya, S.Pd menegaskan bahwa kedatangan perwakilan pemda ke lokasi aksi bertujuan untuk mengawal langsung serta merespons aspirasi para mahasiswa secara damai.
“Kita alumni Jakarta memang. Kondisi mereka memang kita tahu. Saya sangat bersyukur karena adik-adik yang kuliah, yang tadi demo hadir, tidak ada kekerasan, tidak memarah, tapi hargai kita sebagai senior. Jadi apa yang menjadi aspirasi mereka sudah kita terima,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemda berkomitmen menyelesaikan seluruh proses administrasi dan verifikasi data secepatnya demi memenuhi hak para mahasiswa.
“Artinya apa yang disampaikan kita bisa percepat jawab dan terpenuhi. Saya minta segera harus selesaikan bebannya, selesaikan verifikasinya,” tegas Demokrat sapaan akrap Waynus.
