PEMERINTAH PERKUAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN ADAPTIF HADAPI KENAIKAN MUKA AIR LAUT BERBASIS BUKTI
JAKARTA
Jakarta, Gramediapost.com
Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut di Jakarta, Senin (13/7). Dialog ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perencanaan pembangunan yang adaptif dan berketahanan iklim dalam menghadapi dampak kenaikan muka air laut di Indonesia.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki kawasan pesisir yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kenaikan muka air laut sebagai salah satu dampak perubahan iklim perlu diperhitungkan sejak awal agar kebijakan, program, dan investasi pembangunan tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa kenaikan muka air laut bukan sekadar persoalan teknis infrastruktur. “Ini adalah persoalan kemanusiaan, bahkan persoalan peradaban. Yang kita lindungi bukan hanya garis pantai, tetapi masa depan masyarakat pesisir dan generasi yang akan datang. Perencanaan tidak akan berarti tanpa eksekusi. Namun eksekusi juga dapat salah arah apabila tidak dibangun di atas perencanaan yang matang, berbasis sains, layak secara teknologi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pembiayaan,” ujar Menko AHY
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pemerintah telah menempatkan isu kenaikan muka air laut sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan nasional yang adaptif dan berbasis bukti.
“Hari ini, kita tidak hanya bicara tentang ancaman, kita bicara hal yang konkret yaitu kenaikan muka air laut yang sekarang sudah menjadi realitas yang telah mengubah wajah wilayah pesisir kita secara fundamental. Risiko kenaikan muka air laut perlu diperhitungkan sejak awal. Menghadapi kenyataan ini, pemerintah tidak hanya tinggal diam. Kita telah menyusun strategi pencegahan dan mitigasi. Melalui pengendalian air tanah, pembangunan Giant Sea Wall, komitmen Net Zero Emission, dan diperkuat dengan perencanaan berbasis bukti menjadi bagian dari satu visi besar yaitu melindungi rakyat dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.
Untuk mendukung perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan analisis kenaikan muka air laut melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu atau SEPAKAT. Analisis ini mengintegrasikan data spasial, sosial ekonomi, layanan dasar, infrastruktur, kelompok rentan, dan perlindungan sosial dari berbagai institusi pemerintah sehingga memberikan gambaran mengenai wilayah yang perlu menjadi perhatian, masyarakat yang berpotensi terdampak, layanan yang perlu diperkuat, serta intervensi pembangunan yang dapat diprioritaskan.
Hasil analisis tersebut dituangkan dalam Dashboard Kenaikan Muka Air Laut pada aplikasi SEPAKAT serta buku “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi Kenaikan Muka Air Laut untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif” yang juga diluncurkan bersamaan dengan dialog ini. Kedua instrumen tersebut diharapkan mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan isu kenaikan muka air laut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang, seperti RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD, RTRW, dan RDTR.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki menjelaskan bahwa analisis SEPAKAT membantu memperluas pemahaman mengenai dampak kenaikan muka air laut, tidak hanya terhadap kondisi fisik wilayah, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat, layanan dasar, aktivitas ekonomi, dan infrastruktur.
Berdasarkan hasil analisis SEPAKAT, terdapat 4.787 pekerja informal perkotaan, 4.566 pekerja sektor perikanan dan peternakan, 65,5 persen kepala keluarga perempuan non-penerima Program Bantuan Sosial, 14,59 persen wilayah UMKM pesisir, serta 537 infrastruktur strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan adaptasi dalam menghadapi skenario kenaikan muka air laut setinggi 25 sentimeter.
“Data permukaan air laut ini sudah ada dan fenomena itu akan terjadi. Kita sebagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya mempunyai kesempatan untuk mengantisipasi jauh lebih awal dari sekarang. Sehingga mitigasi dan resiliensi masyarakat dapat kita bangun secepat mungkin,” ujar Deputi Maliki.
Dalam dialog tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo turut berbagi pengalaman memanfaatkan data dan analisis dampak kenaikan muka air laut melalui penyusunan berbagai ringkasan kebijakan yang mencakup isu adaptasi bencana dan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di wilayah pesisir.
Plh. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Tim Stapleton menyampaikan bahwa Pemerintah Australia mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pendekatan perencanaan yang semakin responsif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan masyarakat.
“Melalui SKALA program kemitraan Australia-Indonesia untuk tata kelola desentralisasi, Australia mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat perencanaan berbasis bukti, penggunaan data, dan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan. Australia dan Indonesia akan terus bekerjasama untuk membangun ketahanan, melindungi komunitas yang rentan, dan mendukung pembangunan inklusif berbasis bukti,” ujar Tim Stapleton.
