Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie: Perlu Kolaborasi yang Erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama dalam Penyediaan Anggaran dan Pembangunan Infrastruktur untuk Menghadapi Dampak Sosial Ekonom Masalah Kenaikan Muka Air Laut
Jakarta, Gramediapost.com
Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan Dialog Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut di Jakarta, Senin (13/7). Dialog ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perencanaan pembangunan yang adaptif dan berketahanan iklim dalam menghadapi dampak kenaikan muka air laut di Indonesia.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki kawasan pesisir yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kenaikan muka air laut sebagai salah satu dampak perubahan iklim perlu diperhitungkan sejak awal agar kebijakan, program, dan investasi pembangunan tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Pemerintah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kenaikan muka air laut yang semakin nyata akibat perubahan iklim. Hal itu mengemuka dalam Dialog Kebijakan Nasional bertajuk “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif” yang digelar pada Senin (13/7/2026) dan disiarkan secara langsung melalui kanal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Bappenas.
Forum strategis tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara paparan utama disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, hingga mitra internasional untuk merumuskan strategi pembangunan yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim.
Dalam dialog tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo turut berbagi pengalaman memanfaatkan data dan analisis dampak kenaikan muka air laut melalui penyusunan berbagai ringkasan kebijakan yang mencakup isu adaptasi bencana dan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di wilayah pesisir.
Dalam kesempatan dengan beberapa awak media, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menegaskan bahwa keberhasilan menghadapi dampak kenaikan muka air laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyediaan anggaran dan pembangunan infrastruktur.
“Saya ingin menyampaikan bahwa harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Persoalan ini menyangkut anggaran dan tentu pemerintah daerah tidak akan sanggup melakukannya sendiri. Karena itu kami berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan program-program perlindungan kawasan pesisir,” ujar Idah.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur pengendali bencana, perlindungan kawasan hijau, serta langkah-langkah mitigasi yang mampu melindungi masyarakat dari ancaman banjir rob, abrasi, maupun longsor di wilayah pesisir.
Menurut Idah, Pemerintah Provinsi Gorontalo selama ini telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjaga ekosistem pesisir. Selain berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui sejumlah program, Gorontalo juga menggandeng berbagai mitra, termasuk Program SKALA dan Burung Indonesia, dalam upaya pelestarian kawasan mangrove dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Kerja sama sudah berjalan dengan pemerintah maupun berbagai mitra seperti SKALA dan Burung Indonesia. Mereka sangat aktif menggerakkan masyarakat untuk menjaga kawasan pesisir, terutama pelestarian hutan mangrove,” katanya.
Berbeda dengan daerah lain yang mulai mengembangkan infrastruktur berskala besar untuk menahan laju air laut, Pemerintah Provinsi Gorontalo memilih mengedepankan pendekatan berbasis lingkungan dan masyarakat.
“Kami belum berpikir membangun infrastruktur seperti tanggul laut raksasa. Yang paling penting bagi kami adalah menjaga keberlanjutan lingkungan. Pendekatannya lebih kepada pemberdayaan masyarakat agar bersama-sama menjaga ekosistem pesisir,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir terus diedukasi agar berperan aktif menjaga lingkungan. Menurutnya, relokasi bukan menjadi solusi utama karena sebagian besar masyarakat memiliki keterikatan dengan wilayah tempat tinggalnya.
“Kami terus mengajak masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Mereka tidak mungkin dipindahkan begitu saja, karena pada akhirnya mereka akan kembali lagi. Yang paling penting adalah membangun kesadaran bersama agar lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.
Idah juga mengungkapkan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan besar dalam upaya pengendalian banjir di Gorontalo. Karena itu, pemerintah daerah secara rutin menggelar aksi bersih-bersih lingkungan setiap hari Jumat sebagai bagian dari implementasi program yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga lingkungan.
“Setiap hari Jumat kami melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan secara bergantian di setiap kecamatan. Program ini dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota. Sampah menjadi salah satu penyebab utama banjir yang harus kita tangani bersama,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui Gorontalo masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan sampah karena belum memiliki fasilitas pengolahan limbah yang memadai. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting agar pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara lebih optimal.
Dialog yang dimoderatori oleh news anchor Risca Andalina tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan pembangunan nasional yang adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah pesisir Indonesia melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan.
