Indonesia Ditengah Percaturan Dunia Dan Periode Jokowi
Penulis : Jeannie Latumahina.
Ketua Relawan Perempuan dan Anak Perindo
Rabu, 30 Maret 2022
Presiden Jokowi selaku Presidensi KTT G20, dimana kelompok negara-negara G20 yang bertujuan kerjasama ekonomi global, dan KTT tahun 2022 akan diadakan di Bali pada bulan Oktober – November, sungguh mengalami ujian yang tidak mudah oleh sebab adanya pertempuran antara Rusia vs Ukraina. Dimana Rusia termasuk negara penting sebagai anggota dari G20.
Hal demikian juga disampaikan oleh Duta Besar Inggris, bahwa posisi Rusia telah mempersulit Presiden Jokowi selaku penyelenggara KTT G20. Presiden Jokowi juga telah menjelaskan bahwa telah mengundang seluruh anggota KTT G20 dalam pertemuan nantinya.
Presiden Putin, Rusia telah menyatakan akan hadir memenuhi undangan KTT G20 karena pertemuan G20 adalah untuk membahas Ekonomi Global dan bukan konflik Ukraina – Rusia.
Disisi lain Presiden Biden menyatakan bahwa jika tidak memungkinkan mengeluarkan Rusia dari anggota G20, meminta agar negara Ukraina turut diundang sebagai negara pengamat dalam KTT.
Sementara ada berapa negara Barat menyerukan boikot KTT G20 tahun 2022, sedangkan dari DPR RI tetap menginginkan Indonesia tetap mengundang Rusia mengingat bahwa politik luar negeri Indonesia adalah tidak memihak, bebas dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, adapun saran dari DPR adalah tujuan dari KTT untuk pijakan dukungan pembiayaan dan investasi dalam negeri guna memajukan UMKM dan lainnya.
Atas dasar dari tujuan adanya kelompok G20 adalah untuk kerjasama ekonomi dari negara-negara yang berpengaruh terhadap ekonomi global, tentu saja mengeluarkan atau tidak mengundang Rusia selaku anggota oleh karena adanya perang Rusia – Ukraina adalah tindakan yang tidak mungkin dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Selain tentunya pentingnya pertemuan tersebut bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terlebih dalam situasi pembangunan infrasruktur sedang banyak dikerjakan, ditambah rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara yang merupakan kepentingan nasional dan sudah diamanatkan undang-undang.
Menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia tentunya diatas segalanya, demikian penting dan tidak diinginkan oleh seluruh rakyat jika hal-hal yang baik dari pembangunan kemudian menjadi terhenti oleh kebijakan baru, ataupun ketidakpercayaan investor yang turut dalam pembangunan infrastruktur Indonesia akibat perubahan kebijakan pemerintah.
Pembangunan infrastruktur terlebih Ibu Kota Nusantara, tentunya adalah program jangka panjang yang memerlukan stabilitas politik dan ekonomi. Tentunya jangan sampai mengulang sejarah terhentinya pembangunan akibat dari pergantian rezim.
Maka tentunya sungguh perlu digaris bawahi usulan perubahan periode jabatan Presiden atas dasar kepentingan nasional dengan baik, sebagai dasar pemikiran arah gerak pembangunan yang memerlukan kondisi stabilitas baik politik dan ekonomi.
Dengan tetap mengingat kepada sejarah untuk tidak mengulangi potensi negatif apabila tidak adanya koridor pembatasan terhadap masa periode jabatan Presiden.
Dan untuk itu semua jelas bermuara kepada amandemen UUD’45 yang terukur sebagaimana selama ini dilakukan dalam koridor demi kepentingan bangsa dan negara.
Maka tentunya perlu juga diperhatikan bahwa Presiden Jokowi berulangkali menegaskan taat pada konstitusi yaitu tetap dengan dua periode.
Rabu 30 Maret 2022
