Jakarta, Gramediapost.com
Audiensi Pengurus Pusat GMKI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, berlangsung pada Selasa, 17 Oktober 2017 di Kantor Kemendes PDTT, Jln. Abdul Muis, Jakarta Pusat. Utusan PP GMKI yang terdiri dari Alan Christian Singkali (Sekum PP GMKI), Korneles Galanjinjinay (Kabid Organisasi), Yanuserius Zega (Sekfung Kewirausahaan), dan Frangky Oratmangun (Sekfung Hubungan Internasional), menyampaikan beberapa hal terkait pembangunan di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.
Pengelolaan Dana Desa yang nilai alokasinya sudah mencapai 1 M per desa perlu dikawal dengan baik, tidak hanya oleh Kepala Desa sebagai pengguna anggaran tetapi juga oleh pendamping desa. Rekruitmen pendamping desa yang beberapa waktu lalu mengalami polemik akhirnya dapat dilakukan dengan profesional dengan melibatkan 43 kampus sebagai mitra untuk menjalankan rekruitmen.
Menteri Desa PDTT menyampaikan, pendamping desa butuh _technical competency_ untuk dapat melakukan tugas-tugasnya sehingga tidak boleh ada lagi rekruitmen yang tidak profesional. Indonesia masih memiliki 37% desa kategori tertinggal, sebuah jumlah yang masih sangat besar. Hal ini terjadi menurutnya, karena desa tidak punya akses pasar dengan skala ekonomi yang kecil. Sehingga melalui program-program yang terintegrasi dengan tujuh kementerian diharapkan pengentasan kemiskinan yang masih mencapai 28 juta jiwa, dapat teratasi dengan segera.
Menurut Eko Putro Sandjojo, desa wisata dapat menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan dan membuka lapangan pekerjaan. Karena dengan membangun desa wisata, akan ikut membuat desa mandiri, dan membuka pintu perekonomian desa ke arah yang lebih baik.
“Di sinilah industri kreatif dan UMKM diperlukan. Kolaborasi semuanya akan membuat puluhan ribu desa seluruh Indonesia menjadi lebih maju,” ujarnya.
Alan Ch. Singkali, Sekretaris Umum PP GMKI menyampaikan, GMKI mengapresiasi kinerja Bapak Menteri selama ini. Namun perlu juga diperhatikan implementasi dan pengawasannya di lapangan, karena kadang juga tidak sesuai dengan harapan. Terdapat beberapa penyelewengan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa, bahkan juga oleh pemerintah kabupaten. Selain itu pembangunan yang dilakukan dengan dana desa masih berfokus pada pembangunan fisik saja, tidak terlalu menyentuh pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat desa.
Alan menambahkan bahwa GMKI yang terdiri dari hampir seratus cabang di seluruh Indonesia memiliki kader-kader yang sebagian akan kembali ke desa untuk mengabdi pasca lulus kuliah. Maka potensi besar dari calon-calon angkatan kerja ini harus dapat dimaksimalkan peran sertanya dalam membangun Indonesia dari pinggir, dimulai dengan desa-desa terluar dan terpencil sesuai harapan Nawacita.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PDTT meminta GMKI untuk mendukung dan berpartisipasi dalam Satgas Tanah Desa yang diketuai oleh Bibit Samad Riyanto (mantan komisioner KPK). GMKI diminta untuk dapat mengkawal agar kebijakan yang dilakukan di desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam momen pertemuan ini, tak lupa PP GMKI mengundang kehadiran Menteri Desa PDTT sebagai _keynote speaker_ dalam Sarasehan Nasional Mahasiswa dan Masyarakat Desa yang dirangkaikan dengan pelaksanaan Natal Nasional GMKI. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada 15-20 Januari 2018 di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.
Dalam kegiatan Sarasehan Nasional tersebut, para mahasiswa dan masyarakat desa akan mendiskusikan bagaimana upaya pembangunan desa yang efektif dan dapat mengembangkan potensi lokal. Pulau Sumba dipilih sebagai _pilot project_ karena masyarakat Sumba sampai saat ini masih melestarikan kebudayaan megalithikum, dimana saat ini peradaban megalithikum hanya tersisa beberapa saja di dunia. Potensi ini harus dikembangkan dan dilestarikan, salah satunya dengan menjaga keberadaan desa-desa yang ada di Pulau Sumba.
