Jakarta, Gramediapost.com
Dalam rangka memperingati 3 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta ( GMKI Jakarta ) mengadakan kegiatan Diskusi Publik dengan Tema: “Mengembalikan Peran Mahasiswa dan Pemuda sebagai Mitra Kritis Pemerintah dalam Rangka Memperingati 3 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla”, di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat. (17/10/17).
Dalam sambutannya, Ketua Cabang GMKI Jakarta, Agung Tamtam Sanjaya mengatakan bahwa Diskusi Publik ini merupakan bentuk nyata kekritisan mahasiswa terhadap situasi Bangsa dan Negara Indonesia saat ini terutama para mahasiswa yang menjadi kader-kader GMKI Jakarta.
“Ini bukti bahwa mahasiswa sekarang ini tidak hanya diam melihat persoalan yang ada, terutama persoalan-persoalan yang tercipta dalam masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla”.”tegas Agung Tamtam.
Sementara itu, Prof. Dr. Mochtar Pakpahan, yang menjadi salah seorang pembicara dalam diskusi itu menyatakan,”Dalam melakukan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi-JK ada 2 tolak ukur yang digunakan yaitu pendekatan konstitusi dan pendekatan Janji politik..Dalam Alinea ke 4 pembukaan UUD 1945 sudah sangat jelas bahwa amanat konstitusi yang tersirat dalam pasal 27 tentang jaminan kehidupan yg layak,Pasal 28 tentang jaminan kebebasan beribadah masih belum terealisasikan oleh pemerintahan Jokowi-Jk. Belum lagi menyoal kebebasan berserikat yang masih sulit hal itu tercermin dalam begitu sulitnya para buruh dalam membentuk serikat buruh dalam suatu perusahaan, lalu adanya inkonsistensi pemerintah dalam penegakan hukum dalam kasus-kasus sengketa perburuhan yang banyak merugikan buruh..Lalu dalam pendekatan janji politik banyak juga janji Jokowi pada saat kampanye yang akhirnya diingkari..seperti penyusunan kabinet yang tidak transaksional, Revolusi mental yang gagal yg tercermin dengan banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK..Kemudian Jargon Trisakti yang selalu didengungkan Jokowi ketika kampanye nyatanya hanya sekedar ucapan belaka..Lalu dalam bidang ketenagakerjaan masih belum tersedia lapangan pekerjaan dan sistem outsorching yang justru tidak memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi buruh.
Sedangkan menurut Ardhian Sumadijo,”Dalam perspektif menjalankan janji-janji kampanye memang tidak bisa seideal yang kita bayangkan. Dan ada 2 tolak ukur dalam melakukan evaluasi pemerintahan sekarang yaitu Tata kelola SDA dan dari segi politik, demokrasi dan hukum.Dari segi tata kelola SDA, pemerintah tidak konsisten dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan SDA yang sesuai dengan amanat konstitusi. Bahkan para menteri di kabinet cenderung tidak seirama dalam mengelola pemerintahan misalnya dalam hal divestasi Freeport. Kemudian dari segi demokrasi,politik dan hukum, fenomena demokrasi cenderung bergeser ke arah yang tidak lebih baik. Dimana Demokrasi transaksional semakin masif dari mulai tingkat pusat sampai dengan di daerah.
Sementara itu, Satyo Purwanto(Komeng) mengatakan,”Saat ini gerakan mahasiswa terpolarisasi dan tidak memiliki musuh bersama..Pemerintahan menuju pemerintahan neoliberalisme paripurna..hal itu terlihat dengan UU Penanaman Modal yang liberal dan berpihak pada para konglomerat..Lalu hutang negara membengkak, kenaikan tarif dasar listrik. Dari segi perekonomian hari ini terjadi penurunan daya beli masyarakat dan hal tersebut memang sesuatu yang nyata di masyarakat.
Sirajudin Abdul Wahab menyatakan,”Perbedaan situasi antara zaman orde baru dengan pasca reformasi, mengakibatkan mahasiswa kehilangan spirit gerakan hal itu disebabkan kekuasaan yang tidak tersentralisasi.Beliau juga berpesan agar budaya literasi dan diskusi harus terus digelorakan, karena mengkritik pemerintah tidak harus selalu turun ke jalan lewat jalur demonstrasi. Dan juga gerakan mahasiswa harus menjaga kekompakan dan kesolidan dalam menyikapi situasi kebangsaan hari ini.
