Jakarta, Suarakristen.com
Eksport CPO saat merupakan salah satu andalan bagi pemasukan negara yang sedang membutuhkan dana besar untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi nasional hingga 5,6 persen ditahun 2018 seperti yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo
Pernyataan presiden Joko widodo disaat rapat kabinet yang mengatakan akan kurangnya penerimaan negara yang akan mempengaruhi Dana alokasi umum kedaerah daerah akan semakin parah penurunan penerimaan negara akibat larangan ekport CPO oleh negara uni eropah dengan demikian akan menghambat pertumbuhan Ekonomi Indonesia mencapai 5,6 Karena minimnya Dana alokasi umum
Jelas larangan ekport CPO kenegara uni eropah yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropah lebih disebabkan buruknya kinerja kementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan industri sawit dalam melawan kampanye hitam yang dilakukan LSM LSM lokal dan luar negeri terhadap Industri sawit Indonesia
Akibat ketidak becusan dan peyelewengan dana kampanye industri sawit Indonesia akhirnya menyebabkan parlemen uni Eropah menuduh Industri sawit Indonesia banyak pengrusakan hutan ,memperkerjakan Anak Anak ,serta marak prateknya korupsi dalam pengadaan lahan sawit serta ,pelanggaran pelanggaran HAM yang selama ini di kampanyekan oleh LSM LSM lokal dan Luar negeri bisa ditelan bulat bulat oleh Parlemen Uni Eropah dan di amandemen kan oleh Parlemen Uni Eropah untuk melarang masuknya CPO asal Indonesia
Sangat jelas larangan ekspor CPO oleh Uni eropah sebagai bentuk kinerja buruk Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang gagal melakukan sosialisasi dan pendataan kalau area Kebun sawit tidak masuk katagori hutan tapi masuk Area Pengunaan Lain yang sudah tidak masuk area hutan lindung atau Kawasan budidaya Kehutanan .
Karena itu Presiden Joko Widodo jangan menganggap enteng persoalan larangan eksport CPO oleh Uni Eropah karena akan banyak berdampak buruk pada perekonomian didaerah yang memiliki Perkebunan sawit ,dan Harga TBS bisa turun lagi dan menyebabkan Petani sawit dan pelaku ekonomi sekitar perkebunan akan menurun pendapatanya
Harus ada evaluasi Khusus kepada Menteri Kehutanan dan LH akibat larangan eksport ini .dan Evaluasi terhadap Dana Dana BPDP yang katanya digunakan untuk promosi produk sawit Indonesia.
Jakarta 20 April 2017
Ferdinand Situmorang.SE
DIrektur Kajian Ekonomi Agroindustri Indonesia Development Monitoring ( IDM)
HP :0812-8199-7466
