Oleh: Pdt. Weinata Sairin
Orang selalu cenderung menyukai dan menghendaki yang baru. Yang baru, apapun itu selalu mengundang harapan, menghadirkan prospektif. Namun jika hal itu dikaitkan dengan periode dan atau zaman, maka sesuatu yang baru itu tidak selalu disambut hangat. Apalagi jika tahun atau periode yang sedang berjalan terasa menguntungkan, full of benefit, banyak zona nyaman. Tentu saja orang lebih suka zaman tidak berubah, tak usah ada yang baru.
Para pemimpin baru yang sikapnya tegas, jujur, anti suap, pelawan korupsi, transparan, profesional tentu tak disukai oleh kelompok orang yang sering membuat mark up harga barang berkali lipat, mereka yang senang KKN, para koruptor, penyuap, ya semua orang yang selama ini dengan aman mencari kekayaan dengan cara melawan hukum. Pemimpin model seperti ini selalu dicari kesalahannya dan jika bisa ia diberhentikan ditengah jalan sebelum periodenya berakhir.
Dalam realitas konkret hal seperti itu banyak terjadi baik dilingkup pemerintahan maupun di swasta. Kesalahan yang dianggap bernuansa agama acapkali diberi cap politik sehingga persoalan menjadi amat besar; dalam konteks ini sebuah permohonan maaf yang.dituntut UU untuk memasuki tahap mediasi tidak lagi mendapat ruang. Posisi politik sebagai panglima yang tidak sejalan dengan pikiran dasar bahwa negeri ini menganut rechsstaat dan bukan machtsaat’ memang menimbulkan kegaduhan besar yang menafikan pandangan para ahli dan mereka yang tergolong “the silent majority”.
Jadi dalam konteks pejabat dan pemimpin *baru* memang tidak semua orang menyambut dengan baik, apalagi jika kondisi masa kini sudah dianggap bagus dan nyaman. Pembaruan itu juga memang diserukan oleh agama-agama dan berkaitan dengan agama-agama. Banyak orang yang mempertanyakan tentang sistem dan model pembelajaran agama-agama kepada peserta didik di ruang-ruang kelas. Apakah lebih banyak menekankan pada ‘menghafal’ ayat-ayat dan sejarah, atau ada aspek prakteknya sehingga proses internalisasi ajaran agama ke pribadi siswa lebih meresap.
Disini ada kebutuhan untuk membarui metodologi pendidikan agama, sesudah melalui sebuah proses evaluasi yang memadai. Pembaruan terhadap pemahaman ajaran agama juga diperlukan agar ajaran agama tetap dirasa relevan dan mampu menjawab tantangan zamannya.
Pepatah yang dikutip dibagian awal tulisan ini mengingatkan agar pembaruan itu tidak sembarangan. Artinya secara instant, terburu-buru tanpa alasan jelas kecuali hanya ingin mewujudkan “kontrak politik” sesuai dengan rumusan visi dan misi waktu tahap pencalonan. Pengingatan ini perlu tetutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, misalnya kurikulum pendidikan, teks UU, kebijakan ekonomi, keuangan. Perubahan kurikulum yang hanya karena sang petinggi mendapat ‘wangsit’ di mancanegara dan menghabiskan uang lebih satu triliun ternyata tidak punya dampak signifikan bagi dunia pendidikan.
Perubahan itu perlu dan mesti namun harus dilakukan dengan hati-hati dan secara konstitusional dan wajib diingat bahwa ada kesepakatan nasional yang telah diwariskan the founding fathers yang tidak bisa diubah.
Selamat Berjuang. God Bless.
