100 Hari Transformasi MBG 2.0: APGI 3T Desak BGN Beri Kepastian Hukum Bagi Ribuan Mitra Dapur di Wilayah 3T
2.000 Dapur Sudah Jadi 100% dengan Modal Pribadi, Tapi Belum Beroperasi. Investasi Miliaran Terancam Mangkrak.
JAKARTA, 31 Oktober 2026.
Memasuki 100 hari kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dengan narasi transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0, Asosiasi Pengusaha / Mitra Gizi Indonesia (APGI) 3T Terpencil melayangkan kritik terbuka terhadap BGN.
APGI 3T menilai transformasi tata kelola yang diklaim berhasil belum menjawab persoalan paling mendasar di lapangan: nasib ribuan mitra di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang telah membangun dapur dengan modal pribadi namun hingga kini tanpa kejelasan operasional dan pembayaran.
“Transformasi tidak cukup disampaikan melalui presentasi dan publikasi keberhasilan. Transformasi harus dibuktikan dengan penyelesaian persoalan nyata di lapangan,” tegas Ketua BPP Bidang Publikasi & Media APGI 3T Terpencil, *Jawel Husin*, Sabtu (31/10/2026).
*Fakta Lapangan: 5.000 Titik SK, Investasi Mandiri Terancam Mangkrak*
Berdasarkan data APGI 3T, terdapat sekitar *5.000 titik lokasi yang telah mengantongi SK resmi dari BGN Pusat* melalui proses resmi yang melibatkan Satgas Daerah dan pejabat pemerintah setempat.
Dari jumlah tersebut:
– *Sekitar 2.000 dapur telah rampung 100%*
– Sisanya dalam tahap pembangunan 50-70%
Seluruh fasilitas tersebut dibangun dengan skema awal sebagai *penyedia fasilitas/kontraktor*, di mana bangunan akan di-appraisal oleh Kementerian Keuangan untuk kemudian dibayar oleh negara melalui BGN.
Namun di tengah jalan, terjadi perubahan skema sepihak melalui SK lanjutan. Mitra kini dituntut untuk ikut mengoperasikan dapur dengan skema pengembalian investasi melalui insentif harian.
“Skema ini mengubah total model bisnis. Mitra yang sudah terlanjur memakai tabungan pribadi dan pinjaman bank kini menanggung beban berat. Cicilan bank tetap berjalan, biaya perawatan ada, aset menyusut, tapi operasional tidak ada kepastian,” ujar Jawel.
*APGI 3T juga menyoroti dua persoalan lain:*
*1. Biaya “Aktivasi” Tanpa Juknis Jelas*
Kegiatan aktivasi dapur yang disebut sebagai persiapan operasional kerap membebankan biaya tambahan kepada mitra hingga *Rp50 juta* untuk tenda, sound system, televisi, hingga perangkat Zoom, tanpa petunjuk teknis pembiayaan yang jelas dari pusat.
*2. Tumpang Tindih Tanggung Jawab*
Mitra penyedia fasilitas kerap disalahkan atas persoalan administrasi dan laporan pertanggungjawaban harian, padahal hal tersebut merupakan ranah tenaga operasional dan akuntan yang ditugaskan langsung oleh BGN.
*Tiga Tuntutan APGI 3T kepada Kepala BGN:*
Karena itu, APGI 3T Terpencil mendesak:
1. *Membuka ruang dialog terbuka* langsung dengan mitra 3T, bukan memposisikan mereka sebagai objek penertiban.
2. *Menerbitkan Juknis dan desain kebijakan khusus wilayah 3T* yang berbeda karakteristiknya dengan wilayah perkotaan.
3. *Memberikan kepastian hukum dan transparansi mekanisme penyelesaian investasi* bagi ribuan dapur yang telah terbangun.
“Jangan hanya menghitung uang yang berhasil dihemat negara. Hitung juga modal masyarakat yang sudah dikeluarkan. Kami bukan musuh BGN. Kami adalah mitra yang pernah percaya pada janji negara. Hari ini, kami berdiri untuk menagih kepastian atas janji tersebut,” pungkas Jawel.
—
*TENTANG APGI 3T*
Asosiasi Pengusaha/Mitra Gizi Indonesia (APGI) 3T Terpencil adalah wadah berhimpunnya ribuan mitra penyedia fasilitas dapur Program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang berkomitmen mendukung suksesnya program prioritas nasional.
