MBG Berbasis Sekolah Mengemuka, GAPEMBI Jambi Minta Pemerintah Jangan Abaikan Kesiapan Infrastruktur
JAMBI, Gramediapost.com
Wacana transformasi penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur terpusat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuju dapur berbasis sekolah mulai mengemuka. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Jambi menyatakan terbuka terhadap gagasan tersebut, namun meminta pemerintah melakukan kajian secara menyeluruh sebelum menerapkannya secara luas.
Ketua DPW GAPEMBI Provinsi Jambi, Arkani, mengatakan perubahan skema MBG harus dibarengi dengan standar yang ketat untuk memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan kebersihan makanan tetap terjaga.
Menurut Arkani, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah kapasitas produksi kantin sekolah. Selama ini, kantin umumnya hanya melayani sebagian siswa yang memilih membeli makanan, bukan seluruh siswa di sekolah.
“Kalau kantin ditugaskan menyediakan makanan bergizi untuk seluruh siswa, tentu kapasitas produksi harus dikalkulasi secara presisi. Tidak bisa disamakan dengan kondisi kantin saat ini,” ujar Arkani tertulis, Minggu (6/9/2026).
Ia mengatakan, peningkatan kapasitas tersebut juga akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja, sarana dan prasarana, serta sistem pengawasan. Seluruh komponen itu harus dipastikan siap agar perubahan skema tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan program MBG.
“Jangan sampai kapasitasnya tidak mencukupi, kemudian kualitas makanan menjadi persoalan. Kita juga harus memastikan perubahan skema ini tidak membuka celah kebocoran atau penyelewengan anggaran yang lebih besar,” katanya.
Arkani menilai kesiapan setiap sekolah juga berbeda. Tidak seluruh sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan dapur atau produksi makanan dalam skala besar.
Karena itu, pemerintah pusat dinilai perlu memetakan kondisi sekolah secara lebih detail sebelum menentukan model penerapan MBG berbasis sekolah.
“Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang memadai. Pemerintah harus mengkaji lebih detail sekolah mana yang siap dan seperti apa ekosistem pendukung yang harus disiapkan,” ujarnya.
Menurut Arkani, ekosistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kantin, tetapi juga mencakup ketersediaan dapur, peralatan pengolahan makanan, tenaga kerja, pasokan bahan pangan, standar kebersihan dan keamanan pangan, hingga mekanisme pengawasan.
“Ekosistem pendukungnya harus jelas. Jangan sekadar bicara soal pelibatan kantin, tetapi juga harus disiapkan sistem pendukung yang baik,” tuturnya.
Arkani menegaskan, perubahan mekanisme penyediaan MBG pada prinsipnya dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efektivitas program. Namun, penerapannya harus didasarkan pada kajian yang matang dan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.
“Yang paling penting, tujuan program MBG harus tetap tercapai, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi, aman, dan berkualitas. Jangan sampai perubahan sistem justru membuat standar tersebut sulit dikendalikan,” pungkasnya.
