Salatiga, Gramediapost.com
“Mahasiswa memiliki semangat anti korupsi namun yang korupsi sebagian besar adalah mantan mahasiswa. Maka yang menguji semuanya adalah waktu. Apakah para mahasiswa saat ini akan tetap menjaga integritasnya setelah lulus,” kata Prabawa Eka Soesanta, Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri dalam acara Seminar Nasional Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian yang dilaksanakan di UKSW Salatiga pada hari Selasa, 30 Juli 2019.
Dalam acara yang diadakan oleh Puspolkam Indonesia dan GMKI Cabang Salatiga ini, Prabawa menjabarkan sejarah singkat Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga merdeka.
“Mengapa sebuah perusahaan dari Belanda bisa menjajah bangsa kepulauan dengan keberagaman karena mereka punya senjata pemusnah yaitu politik pecah belah. Kita bisa merdeka karena ada kesadaran nasionalisme, bahwa dengan bersatu kita bisa merdeka. Ini adalah salah satu ciri politik kenegaraan berbasis pengabdian,” ujar Prabawa.
Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Martha Parulina Berliana yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa kejaksaan memiliki Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).
“Terdapat bidang-bidang dalam kejaksaan yang menyentuh kehidupan masyarakat mulai bidang tindak pidana, bidang perdata dan bidang ketertiban dan ketentraman umum. Tujuan TP4 adalah untuk mengawal pembangunan agar dapat sesuai dengan perencanaan dan tidak terjadi tindak pidana korupsi,” katanya.
Ketua Yayasan Bina Darma, Theofransus Litaay menyampaikan tentang pengembangan SDM anti korupsi. Beliau menjelaskan pentingnya melakukan pengembangan SDM anti korupsi yakni upaya preemptif, preventif, dan represif.
“Beberapa hal yang sudah dilakukan seperti pelatihan sehingga seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bisa mengelola anggaran dengan baik dan tidak tergoda untuk melakukan korupsi,” kata Theo yang juga merupakan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden ini.
Dalam kesempatan yang sama Dekan Fakultas Hukum UKSW, Marihot Hutajulu menyampaikan pentingnya pemimpin memiliki karakter yang bersih. Selain menjelaskan strategi membangun budaya anti korupsi dengan pengembangan anti korupsi di sekolah, beliau juga menjelaskan perguruan tinggi dapat berperan aktif dengan mengembangkan pemahaman bahwa kekuasaan/wewenang bukanlah tujuan tetapi alat untuk mensejahterakan bangsa.
“Jikalau ada mahasiswa yang bersaing menjadi pemimpin lembaga kemanusiaan, itu bukan tujuan, tetapi itu alat untuk menyejahterakan anggotanya. Sejak muda mahasiswa harus sadar bahwa jabatan itu bukanlah tujuan, melainkan cara untuk dapat mengabdi,” pungkasnya.
Kegiatan seminar ini dihadiri 800 orang mahasiswa serta masyarakat umum lainnya. Selain acara Seminar Nasional, juga dilaksanakan soft launching lembaga Puspolkam Indonesia, pemberian pin anti korupsi secara simbolis kepada peserta Sekolah Penggerak Anti Korupsi, dan penandatanganan MoU kerjasama penelitian antara lembaga Center Sustainable Development Study (CSDS) UKSW dan Puspolkam Indonesia yang disaksikan oleh Prof. Harry Azar Aziz, M.A. Rangkaian kegiatan ini didukung oleh KPK RI, Institute for Action Against Corruption (IAAC), Yayasan Bina Darma, dan UKSW Salatiga.
