Ketua Bidang Lingkungan Hidup GEKIRA: Menteri Kehutanan Layak Dievaluasi Karena Tidak Maksimal Selesaikan Karhutla
Jakarta, Gramediapost.com
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang berlangsung relatif lama dengan sebaran luas mendapat sorotan dari Dr. Efrain Yerry Tawalujan, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Organisasi Sayap Partai Gerindra.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Karhutla di Kalimantan telah dimulai sejak awal Januari 2026, terutama di wilayah Kalimantan Barat.
Dari bulan Januari–Juli 2026 luas karhutla tercatat mencapai 202.004,30 hektare, mengalami peningkatan sekitar 47%–69% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Memasuki September 2026 melonjak signifikan hingga mencapai 1,92 juta hektar akibat kemarau panjang dan kondisi iklim.
Walaupun berangsur reda, per Oktober 2026 wilayah Sumatra dan Kalimantan sebaran karhutla tercatat seluas 18.421 hektare (dengan rincian wilayah Kalimantan 11.202 ha dan Sumatra 7.129 ha per 21 Oktober 2026).
Berdasarkan data tersebut, Yerry Tawalujan menilai bahwa Menteri teknis terkait, yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak perform atau kurang maksimal menjalankan tugasnya.
“Seharusnya Menteri Kehutanan telah mempersiapkan rencana dan langka aksi mitigasi bencana yang terukur. Lalu libatkan instansi-terkait terkait yang ikut bertanggung jawab untuk segera atasi karhutla sedini mungkin sebelum kebakarannya meluas,” ujar Yerry.
Menurut Yerry, yang menempuh studi doktoral di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, yang harusnya maju paling depan memadamkan karhutla adalah Kementerian Kehutanan, lalu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan, BNPB, TNI-Polri dan Pemerintah Daerah setempat.
“Kementerian Kehutananan yang harusnya menjadi motor penggerak dan mengkoordinasikan upaya pemadaman bersama lembaga-lembaga Pemerintah lain dan perusahan-perusahan perkebunan di lokasi karhutla,” jelas Yerry.
Menteri Kehutanan Layak dievaluasi dan direshuffle
Menurut Yerry, kinerja Menteri Kehutan tidak maksimal, tidak perform. Karhutla ini telah membuat bangsa Indonesia jadi bahan olokan negara-negara tetangga. Kerugiannya juga tidak ternilai. Masyarakat menderita karena hirup asap berbulan-bulan. Habitat margasatwa khususnya orang utan hancur. Hutan primer jutaan hektar musnah terbakar.
“Menteri Kehutanan melemahkan kinerja Kabinet dan memberatkan Presiden Prabowo. Itu sebabnya kami usulkan agar Menteri Kehutanan dievaluasi dan diganti dengan figur yang lebih profesional dan sanggup menyelesaikan karhutla dan issue lingkungan,” pungkas Yerry Tawalujan.
