Dr. Harris, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM: Pemanfaatan EBT Baru 17 Persen, Percepatan Melalui PLTS 100 GWp & Kolaborasi Penuh Menuju NZE 2060
JAKARTA, Gramediapost.com
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional. Langkah strategis ini meliputi pengembangan energi baru dan energi terbarukan (EBT), pelaksanaan konservasi energi secara menyeluruh, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi di sektor energi bersih. Upaya ini merupakan pilar utama agar Indonesia berhasil mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Namun, diakui bahwa perjalanan ini masih membutuhkan dorongan besar. Saat ini, tingkat implementasi EBT di dalam negeri baru berada di kisaran 17 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perjuangan masih panjang, sehingga diperlukan percepatan signifikan melalui persatuan dan kolaborasi lintas sektor serta berbagai pihak yang berkepentingan.
Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Dr. Harris, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, saat ditemui wartawan dalam rangkaian pameran dan pertemuan bergengsi EBTKE ConEx 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).
Butuh Kerja Sama Semua Pihak, Tak Bisa Hanya Pemerintah
Menurut penjelasan Dr. Harris, mewujudkan sistem energi yang sepenuhnya baru dan berkelanjutan bukanlah tugas yang dapat dipikul semata-mata oleh pemerintah. Tantangan yang dihadapi cukup besar dan kompleks. Oleh sebab itu, keterlibatan luas sangat diharapkan—mulai dari badan usaha, para investor, dunia akademisi, masyarakat luas, media, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), hingga BUMN dan sektor swasta.
“Energi baru, energi terbarukan, serta konservasi energi yang saat ini sedang kita bangun—khususnya porsi EBT-nya—baru mencapai sekitar 17 persen dari sasaran. Target besar kita adalah angka ini harus terus dimaksimalkan menuju tujuan akhir Net Zero Emission,” tegas Dr. Harris.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pencapaian NZE menuntut perubahan mendasar pada struktur dan pola sistem penyediaan energi nasional. Pengembangan energi terbarukan tidak boleh berjalan sendirian, melainkan harus beriringan erat dengan prinsip efisiensi serta pelaksanaan konservasi energi yang ketat di segala lapisan.
“Energi terbarukan, efisiensi energi, termasuk pengembangan energi baru lainnya adalah langkah-langkah raksasa yang wajib kita lalui bersama. Semuanya bertujuan menekan laju emisi gas rumah kaca secara efektif demi mendekati target netralitas karbon tersebut,” tambahnya.
RUPTL 42 GW dan Program PLTS 100 GWp Diluncurkan
Bukan tanpa rencana, peta jalan percepatan transisi energi telah mulai dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2025. Salah satu landasan utamanya adalah penerapan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Di dalam kerangka kerja ini, telah direncanakan pengembangan berbagai pembangkit dengan kapasitas total mencapai kurang lebih 42 Gigawatt (GW) hingga tahun 2034.
Sebagai langkah terobosan lebih lanjut, pemerintah juga secara agresif mendorong realisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas raksasa yaitu 100 Gigawatt-peak (GWp). Program strategis ini telah secara resmi diluncurkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2026 yang lalu.
Bagi Dr. Harris, proyek raksasa ini menjadi bukti nyata kemampuan bangsa Indonesia dalam memanfaatkan kekayaan alam secara cerdas.
“Ini merupakan langkah besar bagi Indonesia untuk mampu mengeksplorasi dan memaksimalkan potensi energi surya yang kita miliki demi menyediakan pasokan listrik bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat di seluruh pelosok negeri,” ucapnya penuh semangat.
B50 dan Energi Panas Bumi Jalan Kebanggaan
Perlu dipahami pula bahwa strategi transisi energi tidak hanya bertumpu pada satu sumber saja—tidak terpusat semata pada pengembangan energi surya. Pemerintah juga bergerak maju melalui jalur diversifikasi sumber daya energi lainnya yang tak kalah potensial.
Antara lain, terdapat pengembangan bahan bakar nabati melalui program B50, serta upaya optimalisasi pemanfaatan energi panas bumi atau geotermal yang melimpah. Program B50 menegaskan upaya negara memperkuat kemandirian energi melalui bahan baku yang tumbuh dan tersedia di dalam negeri.
Khusus untuk sektor panas bumi, Indonesia dikenal memiliki cadangan salah satu yang terbesar di dunia. Potensi luar biasa ini tak boleh terbuang begitu saja. Melalui kebijakan yang disusun, Indonesia diarahkan secara tegas menjadi salah satu negara pemanfaat energi panas bumi terbesar di dunia pada tahun 2030 mendatang.
“Dengan kekayaan potensi panas bumi terbesar yang dimiliki, Indonesia kini bergerak mantap menuju posisi negara pengguna energi panas bumi teraktif dan terbesar di dunia pada tahun 2030,” jelasnya.
Pintu Investasi Terbuka Lebar, Kebijakan Terus Disempurnakan
Melihat skala sasaran—terutama kapasitas raksasa PLTS dan beragam jenis EBT lainnya—tentu dibutuhkan dukungan pendanaan yang sangat besar dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak menutup mata, melainkan terus memperbaiki dan menyempurnakan kerangka kebijakan yang ada agar lingkungan investasi menjadi semakin menarik, aman, dan pasti bagi para pelaku usaha.
Berbagai aspek krusial terus diperkuat, meliputi kebijakan terkait mekanisme penetapan harga yang wajar, peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri, serta penggalian potensi sumber daya energi terbarukan sesuai karakteristik wilayah Indonesia.
“Segala hal ini kami susun, kolaborasikan, serta komunikasikan secara terbuka dengan semua pihak—mulai dari dunia usaha hingga para investor—agar mereka berkenan bergotong-royong membangun sistem energi baru ini bersama kita. Semakin erat kerja sama, semakin cepat pula realisasi program tercapai,” urai pejabat Kementerian ESDM ini.
Terkait pertanyaan mengenai nilai investasi yang sudah masuk maupun total kebutuhan pendanaan khusus untuk program PLTS 100 GWp, Dr. Harris menyampaikan belum dapat merinci angka-angka tersebut secara mendetail saat itu. “Kami belum bisa menyampaikan rincian satu per satu angka investasi tersebut saat ini,” jawabnya terbuka.
Kunci Keberhasilan: Kolaborasi Tanpa Batas
Di akhir pernyataannya, Dr. Harris kembali menegaskan satu hal yang tak tergantikan: percepatan pengembangan EBT adalah panggilan bagi persatuan seluruh anak bangsa. Pemerintah, badan usaha, investor, akademisi, masyarakat, media, organisasi masyarakat, BUMN, hingga sektor swasta—semuanya harus berjalan beriringan dengan komitmen yang sama kuatnya.
“Hari ini menandai titik awal bagi kita semua untuk mempererat ikatan kerja sama antar pemangku kepentingan yang ada di Indonesia demi akselerasi yang lebih tajam lagi,” ujarnya merujuk pada terselenggaranya forum EBTKE ConEx 2026.
Dengan persatuan tersebut, beragam program energi baru, terbarukan, serta efisiensi energi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, lebih terarah, dan sekaligus
