Tb. Rahmad Sukendar (Ketum BPI KPNPA RI): Jika Aparatur Tidak Bekerja Sesuai Tupoksi dan Mandatnya, Maka Semangat Pemberantasan Korupsi Hanya akan Menjadi Slogan tanpa Aksi Nyata yang Berdampak
Jakarta, Gramediapost.com
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, memberikan catatan kritis dalam acara peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (11/5).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini sedianya menjadi tonggak penguatan integritas bangsa. Namun, BPI KPNPA RI menekankan bahwa buku panduan saja tidak cukup tanpa integritas moral dari para pelaksananya.
Rahmad menyoroti fenomena banyaknya oknum aparatur negara dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang dinilai mulai melenceng dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) mereka.
”Masukan kami kepada pemerintah adalah perlunya evaluasi mendalam. Sekarang ini banyak APH atau aparatur negara yang keluar dari Tupoksinya,” tegas Rahmad saat ditemui di usai acara.
Menurutnya, jika aparatur tidak bekerja sesuai mandatnya, maka semangat pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan tanpa aksi nyata yang berdampak. “Jadi, tempat yang selama ini digembar-gemborkan untuk penindakan korupsi justru tidak berjalan pada bagian-bagian pentingnya karena adanya penyimpangan fungsi tersebut,” tambahnya.
Sebagai lembaga pengawas anggaran, BPI KPNPA RI meminta pemerintah tidak hanya fokus pada aspek administratif pendidikan antikorupsi, tetapi juga pada penguatan mentalitas individu di birokrasi.
Rahmad mengingatkan bahwa setiap pejabat dan aparat memiliki sumpah jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
”Kami meminta seluruh aparatur untuk kembali kepada moral. Mereka terikat dengan janji dan moral kepada warga masyarakat. Integritas itu bukan sekadar di atas kertas, tapi di dalam hati nurani setiap pelayan publik,” kata Rahmad.
Meski memberikan kritik pedas, BPI KPNPA RI menyatakan dukungannya terhadap sinergi yang dibangun antara Kemendagri, KPK, dan Kemendikdasmen. Rahmad berharap panduan dan bahan ajar yang diluncurkan hari ini benar-benar menjadi instrumen bagi aparatur negara untuk kembali bersinergi dengan semua pihak guna menjalankan kewajiban mereka secara bersih dan profesional.
Peluncuran ini sendiri dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah, yang dihadiri oleh seluruh pimpinan daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Walikota se Indonesia.
Kemendagri-KPK Luncurkan Bahan Ajar Anti Korupsi, BPI KPNPA RI: Kembali ke Moral
JD.id, Jakarta– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI resmi meluncurkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi dalam sebuah seremoni yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (11/5). Langkah ini merupakan kolaborasi strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas aparat pemerintahan.
Acara yang berlangsung di tengah agenda Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam peluncuran tersebut, ditekankan pentingnya aparatur negara untuk meningkatkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar setiap elemen pemerintahan dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing secara optimal dan bersih dari praktik korupsi.
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tb. Rahmad Sukendar, yang hadir dalam acara tersebut, memberikan catatan kritis terkait implementasi pemberantasan korupsi di lapangan.
