Celoteh Abah AAU : Supremasi Militer: Ujian atau Godaan bagi Pemerintahan Presiden Prabowo?
Oleh: Ade Adriansyah Utama (Abah AAU)
Direktur Komite Pendukung dan Pengawas Presisi Polri (KP3)
JAKARTA – Reformasi Polri yang sedang digulirkan belakangan ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Arah perubahan yang terjadi seolah mengarah pada lahirnya kembali supremasi militer, terutama karena Presiden saat ini adalah seorang purnawirawan TNI.
Namun, penting diingat bahwa Reformasi 1998 lahir dari kehendak rakyat untuk menumbangkan tirani Orde Baru dan militerisme, yang kala itu digunakan sebagai alat kekuasaan.
Dari semangat reformasi itulah lahir konsep supremasi sipil, sebuah prinsip dasar dalam sistem demokrasi modern.
Bukan berarti militer harus dijadikan musuh. Justru reformasi mengembalikan peran TNI pada fungsi aslinya, yakni sebagai kekuatan pertahanan negara, bukan sebagai aktor dalam urusan sipil.
Ketika kekuasaan bersanding dengan senjata, yang muncul bukan stabilitas, melainkan arogansi dan kesewenang-wenangan—suatu mimpi buruk yang pernah dialami bangsa ini.
Polri: Anak Reformasi yang Harus Dijaga
Pemecahan Polri dari ABRI pada masa reformasi bukan tanpa alasan.
Polisi adalah institusi sipil yang memiliki dua mandat utama: menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegakkan hukum.
Namun, harus diakui, dalam perjalanannya Polri juga menghadapi tantangan besar, terutama ketika kekuasaan politik terlalu kuat memengaruhi institusi ini, sebagaimana terlihat dalam satu dekade terakhir.
Tapi langkah tegas Kapolri dalam melakukan pembenahan dan meningkatkan transparansi patut diapresiasi.
Reformasi di tubuh Polri sejatinya harus dimulai dari kepemimpinan nasional, karena pemimpin tertinggi negara memiliki peran strategis untuk memastikan sistem pengawasan berjalan independen.
Antara Tuduhan, Tekanan, dan Upaya Mengkerdilkan Polri
Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan oleh peristiwa demonstrasi besar pada akhir Agustus yang menimbulkan gejolak di berbagai wilayah.
Presiden bahkan sempat menyebut adanya potensi upaya makar.
Anehnya, tuduhan dan tekanan justru diarahkan kepada Polri, bukan kepada pihak-pihak yang diduga merencanakan aksi tersebut.
Muncul kelompok yang mengklaim diri sebagai “penjaga moral bangsa”, yang kemudian menekan Polri seolah-olah institusi ini gagal menjaga stabilitas nasional.
Pertanyaannya: apakah ini bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan Polri dan membuka jalan bagi bangkitnya kembali pengaruh militer dalam ranah sipil?
Reformasi 1998: Jangan Biarkan Supremasi Sipil Digantikan
Kita semua tahu, Reformasi 1998 melahirkan sistem pemerintahan sipil yang demokratis.
Maka, sangat berbahaya jika kini muncul wacana atau gerakan yang ingin mengembalikan dominasi militer di ranah sipil.
Momentum Hari TNI, 5 Oktober, seharusnya menjadi refleksi penting.
Kita percaya bahwa TNI tetap menjadi alat negara yang profesional, netral, dan setia pada konstitusi.
Jangan biarkan pihak-pihak tertentu menyeret TNI kembali ke ranah politik atau kekuasaan sipil.
Prabowo dan Komitmen terhadap Supremasi Sipil
Sebagai purnawirawan jenderal, Presiden Prabowo Subianto memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah bangsa.
Namun, ia juga menunjukkan komitmen kuat terhadap demokrasi dan supremasi sipil.
Prabowo adalah sosok yang pernah disakiti dan dikhianati oleh politik masa lalu, namun saat ini ia memilih jalan rekonsiliasi, bukan balas dendam.
Jiwa besar inilah yang menjadi alasan banyak pihak menaruh harapan besar bahwa Presiden Prabowo tidak akan membiarkan kembalinya supremasi militer dalam pemerintahan.
Sebagai pemimpin, beliau memiliki visi besar untuk persatuan Indonesia, serta komitmen membangun stabilitas nasional melalui reformasi yang inklusif, bukan represif.
Dirgahayu TNI: Jaga Demokrasi, Tegakkan Supremasi Sipil
Selamat ulang tahun ke-79 untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Tetaplah menjadi kebanggaan rakyat, penjaga kedaulatan, dan pelindung Republik.
Bangsa ini tidak boleh mundur ke masa lalu yang gelap.
Reformasi Polri dan penegakan supremasi sipil harus diteruskan, bukan digantikan oleh supremasi militer dalam wujud apa pun.
Biarlah Presiden Prabowo bekerja dengan tenang, dan biarlah TNI menjalankan tugasnya menjaga NKRI dengan penuh kehormatan.
Karena Indonesia hanya akan kuat jika demokrasi tegak, rakyat berdaulat, dan hukum berdiri di atas segalanya.
Dirgahayu TNI — Penjaga Republik, Pengawal Demokrasi, dan Pelindung Supremasi Sipil.
(Celoteh Abah)
