Aliansi Rakyat Menggugat Menuntut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Mengenai JHT Dicabut
Jakarta, Gramediapost.com
Menuk Wulandari Ketua Aliansi Rakyat Menggugat Menegaskan, jadi kita ke sini itu kita menonton karena ada yang suaminya buruh, JHT itu adalah uang / gaji mereka yang disisihkan tiap bulan untuk hari tua. Jadi kebayang kalau misalnya pemerintah itu tiba-tiba dia menerbitkan aturan peraturan di mana JHT itu harus diambil pada saat berusia 56 tahun. Itu bukan duit pemerintah jadi apakah pemerintah memang sudah tidak punya duit lagi. Untuk apa uang rakyat di ambil-ambil seperti itu. Jadi kami ke sini untuk menuntut dihapusnya permenaker tersebut.
Saran saya tolong pemerintah lebih memikirkan nasib rakyat. Pemerintah harus berpihak kepada rakyat.
Di mana letak keadilan, jadi kita hanya ingin pemerintah yang nanti akan memimpin Indonesia itu adalah benar-benar yang amanah dan bisa mengamalkan Pancasila 1-5. Jangan hanya bisa berpikir saya Pancasila saya Pancasila tapi tidak bisa mengamalkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu.
“Menteri itu adalah wakil rakyat pembantu Presiden dia harus mewakili kita, apakah pernah ibu menteri itu berpikir suaminya buruh. Harusnya sebagai ibu menteri punya hati dong Bu.” Tegasnya Menuk Wulandari.