Vaksin Berbayar Menikam Dari Belakang
Penulis : Jeannie Latumahina
Selasa 13 Juli 2021
Dari awal soal Vaksin Berbayar saya sudah *sangat tidak setuju*… Mengingat bahwa Presiden sudah mengatakan vaksinasi gratis untuk masyarakat pada tanggal 16 Desember 2020.
Apalagi yang akan mengadakan Vaksin Berbayar adalah BUMN. Jadi tentu saja sangat jelas melanggar apa yang telah menjadi kebijakan Presiden Jokowi.
Maka walaupun dijual *serupiah* sekalipun akan tetap melanggar aturan dari kebijakan yang sudah disampaikan.
Berbeda kalau yang mengadakan Vaksin Berbayar adalah murni bukan BUMN/BUMD dan benar benar usaha milik swasta… Silahkan saja.
Kalau ada yang gratis mengapa harus ada yang berbayar… *Kenapa kemudian membuka peluang terjadinya pasar gelap oleh para pemain???*… Kemarin ini saja pemerintah sudah direpotkan oleh menipisnya stok obat dan oksigen di pasar.
Rakyat jelas tidak bertanya darimana dana pengadaan vaksin berbayar… Tetapi *kenapa* harus ada program vaksin berbayar sedangkan pemerintah sudah mencanangkan target percepatan vaksinasi.
*Vaksin berbayar jelas bukan solusi percepatan vaksinasi*. Yang benar adalah dengan membuka sebanyak banyaknya pos vaksinasi… Anak SD juga tau…
Demikian juga jangan menyandera negara untuk semakin banyak berhutang… dengan terpaksa membayar semua vaksin berbayar.
Akan berbeda kalau memutuskan program Vaksin Berbayar adalah khusus untuk WNA… Naaah kalau ini benar sekali.
Maka sudah seharusnya pemerintah membatalkan rencana Vaksin Gotong Royong dari program vaksinasi masyarakat, dan segera membangun lebih banyak lagi pos vaksinasi untuk mencegah terjadinya kerumunan di lokasi vaksinasi.
Demikian juga masyarakat akan sangat mendukung kuat keberhasilan target vaksinasi nasional.
Bersama Indonesia mampu melawan pandemi virus Covid-19.
Jakarta, 13 Juli 2021
