DAMPAK COVID-19 TERHADAP PETA POLITIK NASIONAL
Oleh: Dr. Harris Turino
Ternyata pandemi corona tidak hanya mampu merubah cara hidup, cara berbelanja, dan cara berinteraksi, yang berbeda dari kebiasaan normal selama ini, tetapi juga berimbas pada peta politik di banyak negara. Kegamangan banyak pemimpin dalam mengambil kebijakan mewarnai dinamika politik yang terjadi di masing-masing negara. Ini bisa dimaklumi karena sejak perang dunia kedua, belum pernah ada wabah yang memiliki daya rusak sebesar wabah corona di awal tahun 2020 ini. Masing-masing negara memiliki strategi penanganan wabah yang berbeda-beda. Ada yang memilih melakukan total lockdown seperti China, Italia, India dan sebagian Amerika. Ada yang memilih untuk melakukan pembatasan sosial (social distancing dan physical distancing) yang dikombinasikan dengan mengadakan pengujian masif seperti Singapura, dan Korea. Indonesia sendiri sudah sejak pertengahan Maret memberlakukan pembatasan sosial dengan menghentikan perkuliahan di sekolah dan kampus dan menggantinya dengan pembelajaran melalui daring, mengkampanyekan bekerja dari rumah (working from home), menutup tempat-tempat hiburan dan rekreasi, serta membatasi terjadinya kerumunan orang.
Di samping itu penambahan fasilitas layanan kesehatan terus ditingkatkan dengan mengalihkan beberapa hotel menjadi rumah sakit karantina seperti Wisma Atlit di Jakarta dan Palembang, pembangunan fasilitas kesehatan baru di beberapa daerah seperti di Pulau Galang.
Belajar dari dampak negatif yang ditimbulkan dari pilihan strategi lockdown di India dan rendahnya efektivitas pilihan strategi lockdown di Italia dan sebagian Amerika, pemerintah akhirnya mengambil strategi untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui PP nomer 21 tahun 2020, sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang nomer 6 tahun 2018. Untuk merealisasikan strategi tersebut pemerintah terlebih dahulu mendeklarasikan negara dalam keadaan darurat kesehatan melalui Kepres nomer 11 tahun 2020. Langkah ini dibarengi dengan relaksasi anggaran pemerintah untuk alokasi melawan Covid 19. Pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan 405 triliun rupiah yang dialokasikan ke 4 bidang, yaitu 75 triliun untuk bidang kesehatan, 110 triliun untuk perlindungan sosial, 70 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR dan 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional.
Pilihan kebijakan ini tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak, tetapi patut di apresiasi. Respon beragam muncul dan bahkan pada skala tertentu menimbulkan ketegangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Pada gilirannya ketegangan inilah yang memicu terjadinya pergeseran pada peta perpolitikan nasional yang akhirnya berimbas pada elektabilitas figur maupun parpol dalam menghadapi persaingan di tahun 2024.
Survei terbaru yang dilakukan oleh Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research pada tanggal 23 – 29 April 2020 terhadap 1.200 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia menunjukkan sejumlah kepala daerah mengalami peningkatan elektabilitas dibanding Februari 2020. Tabel 1 menunjukkan pergeseran elektabilitas masing-masing figur.
Nama. Februari 2020. April 2020
Prabowo S. 21,10. 19,30
Ganjar P. 9,90. 14.10
Anies B. 13,30. 13,70
Sandiaga. 11,40. 10,20
Ridwan K. 7,30. 8,90
Erick T. 6,10. 6,30
Tri Risma. 4,30. 5,30
Khofifah I. 2,60. 2,70
Agus H. 2,80. 2,30
Mahfud MD. 1,30. 1,50
Tabel 1 – Pergeseran elektabilitas figur
Dari tabel 1 terlihat jelas bahwa elektabilitas semua Kepala Daerah (Gubernur dan Walikota) mengalami peningkatan, dengan peningkatan tertinggi dialami oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pilihan respon kebijakan yang diambil oleh Ganjar mirip dengan Tri Risma dan Khofifah, yaitu cenderung mendukung dan tidak berseberangan dengan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Sementara pilihan respon kebijakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan lebih bersifat diametral dengan pemerintah pusat dan Ridwan Kamil lebih berada pada posisi yang lebih netral. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara keselarasan kebijakan pusat dan daerah dengan kenaikan tingkat elektabilitas.
Prabowo Soebiyanto sendiri yang saat ini berada dalam gerbong pemerintah sebagai Menteri Pertahanan mengalami sedikit penurunan elektabilitas, walaupun masih menduduki posisi tertinggi. Menurut hemat penulis penurunan ini lebih diakibatkan karena terbatasnya panggung media yang tersedia bagi seorang Menteri Pertahanan dalam kaitannya dengan penanganan wabah corona. Erick Thohir dan Mahfud MD yang juga tergabung dalam gerbong pemerintah mengalami peningkatan elektabilitas, sementara Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, Agus Harimurti yang memilih posisi berseberangan dengan pemerintah mengalami penurunan elektabilitas.
Pergeseran elektabilitas juga terjadi pada partai politik, seperti terlihat pada tabel 2.
Nama Februari 2020 April 2020
PDI P 28,70 33,10
Gerindra. 14,30. 14,70 Golkar. 9,40. 8,70
PKS. 6,20. 6,30
PKB. 5,10. 5,50
PSI. 2,50. 4,10
Nasdem. 2,60. 3,90
Demokrat. 3,50. 3,30
PPP. 3,00. 2,90
Tabel 2 – Pergeseran elektabilitas partai politik
Pergeseran elektabilitas pada partai politik menyajikan dinamika yang lebih menarik. Dari tabel 2 terlihat bahwa tidak terdapat korelasi antara kenaikan elektabilitas dengan posisi partai politik yang tergabung di dalam atau di di luar pemerintahan. PDI Perjuangan sebagai partai penopang utama pemerintahan memang menikmati kenaikan elektabilitas tertinggi, yaitu sebesar 4,40%. Hal ini menandakan bahwa komunikasi politik yang dijalankan oleh PDI Perjuangan dengan tema “Solid Bergerak Bersama Rakyat” Melawan Covid-19 mendapat respon positif dari masyarakat. Kenaikan yang cukup signifikan juga dinikmati oleh PSI sebesar 1,30%. Salah satu faktor penyebab peningkatan ini adalah sikap vokal PSI terhadap kebijakan corona Anies di DKI dan aktivitas sosial kader-kader PSI di tingkat bawah dalam melawan wabah. Nasdem juga mengalami peningkatan sebesar 1,30%. Penulis menduga kenaikan ini lebih banyak dipicu oleh framing pemberitaan yang gencar dilakukan oleh pimpinan partai melalui Metro TV.
Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintah justru mengalami penurunan sebanyak 0,70%. Nasib yang sama dialami oleh PPP yang mengalami penurunan sebesar 0,10%. Pada gerbong yang sama PKB mengalami kenaikan sebesar 0,40% Sebaliknya PKS yang memposisikan dirinya sebagai partai oposisi mengalami kenaikan walau tidak signifikan sebesar 0,10%, sedangkan Demokrat yang berada satu gerbong dengan PKS mengalami penurunan sebesar 0,20%. Sementara partai papan bawah seperti Perindo, Berkarya, PAN, Garuda, PBB dan PKPI tidak mengalami pergeseran yang berarti.
Harus diakui bahwa peta elektabilitas ini masih jauh untuk bisa meramalkan kondisi riil yang akan dihadapi oleh figur maupun partai politik menjelang tahun 2024. Tetapi setidaknya dua tabel tersebut membuktikan bahwa pilihan strategi yang tepat dalam merespon wabah covid-19 membawa dampak peningkatan elektabilitas. Untuk saat ini rasanya lebih tepat untuk bergandengan tangan, bahu-membahu menyelamatkan negeri dalam berperang melawan wabah corona. Merdeka.
Dr. Harris Turino – Doctor in Strategic Management
