Jakarta, Gramediapost.com
Situasi kondisi terakhir yang kita simak di wilayah Papua sangatlah memprihatinkan kita, tetapi dapat terkendali dengan baik setelah adanya pertemuan Bapak Presiden Jokowi bermusyawarah mufakat dengan 61 tokoh yang difasilitasi oleh LENIS KAGOYA sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Papua yang dipercaya.
Keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau yang disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) versi TPNB-Papua sangatlah mirip dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada saat sebelum adanya MOU HELSINKY tahun2005, puluhan ribu lebih manusia kehilangan nyawa tanpa dapat dicegah oleh para pihak yang bersengketa.
MOU HELSINKY Tahun 2005 dianggap telah dapat menyelesaikan masalah yang ada di Daerah Istimewa Aceh (D.I.A), paska 14 tahun MOU tersebut berjalan keadaan kehidupan dan penghidupan warga masyarakat Aceh tidak kunjung membaik akibat pertikaian atau konflik Internal maupun eksternal antar Kelompok, antar Partai Lokal yang ada serta terindikasi seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat menjadi BAHAYA yang sangat besar bagi persatuan dan Kesatuan yang selama ini dipertahankan oleh Pemerintahan Presiden JOKOWl, pertikaian demi pertikaian secara terus menerus terjadi antar kelompok disebabkan oleh berbagai masalah yang nyata jelas didepan mata warga Aceh tanpa dapat diketahui oleh Pemerintah Pusat dan jika dibiarkan saja tanpa adanya pencegahan yang sistematis masif maka kelompok-kelompok yang ada dan yang masih memiliki sisa-sisa stok persenjataan yang modern dapat menimbulkan kontak fisik bersenjata yang baru setelah 14 tahun berlalu paska MOU HELSINKY.
“Sudah selayaknya isi materi MOU HELSINKY sangat perlu dijaga dikawal dan diawasi pelaksanaannya secara terus menerus oleh para pihak guna terwujudnya Kesejahteraan, Keadilan dan Kemakmuran warga masyarakat Aceh, peperangan Fisik selama 32 tahun lebih akibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Negara yang Istimewa dibanding warga Provinsi lainnya yang ada di NKRI ini,” ungkap Pengamat Independen, Doli Yatim kepada para wartawan.
Doli menganggap bahwa SOLUSI bagi PERDAMAIAN di ACEH yang selama ini dicita-citakan dan diimpikan oleh warga masyarakat Aceh sangat diperlukan sebab pertikaian antar kelompok telah mengakibatkan kehidupan warga Aceh semakin terpuruk dan semakin tertinggal jauh dari kehidupan masyarakat yang ada di provinsi lainnya, maka dia menilai sangat diperlukan adanya STAF KHUSUS PRESIDEN BIDANG ACEH seperti ditetapkannya Sdr Lenis Kagoya sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Papua yang ada di Papua telah ada.
“Saya melihat bahwa masih banyak Persoalan dan permasalahan di Daerah Istimewa Aceh di segala bidang apalagi Bidang Sosial Ekonomi yang dapat memicu timbulnya kembali Gerakan-gerakan Fisik seperti dahulu yang sekaligus dapat mengganggu Stabilitas jalannya Pemerintahan Pusat Presiden
JOKOWI pada Priode kedua 2019-2024 yang akan datang. Dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di daerah Istimewa Aceh maka SUFAINI USMAN alias TENGKU SUFAINI USMAN SYEKHKY sebagai PIMPINAN TERTINGGI GAM INDEPENDEN yang tanpa pamrih dan tak kenal lelah berjuang demi Keluarga Besar warga masyarakat ACEH untuk melaksanakan REKONSILIASl antar kelompok, beliau juga telah memiliki SOLUSI bagi PERDAMAlAN ACEH yang dijadikan SUATU PEDOMAN PETUNJUK yang disebut sebagai PAKTA INTEGRITAS SUFAINI USMAN dengan Rencana Strategis Utama bagi Perdamaian Aceh,” papar dia.
Koordinator Alumni bidang Pers/Media, Erwin Niwattana Sitompul mengatakan kriteria Staff Khusus Presiden yang mereka usulkan harus memiliki chemistry dengan Presiden Jokowi.
“Hubungan kedekatan figur staf khusus dengan Presiden Jokowi atau chemistry sangat penting karena pembantu presiden itu harus sinkron dengan visi dan misi Presiden Jokowi dan harus bisa bekerja mengikuti ritme Jokowi,” katanya kepada para media.
“Berkaca dari kabinet sebelumnya ada beberapa pembantu yang terkena reshufle, maka kami menganggap sangat penting faktor chemistry disamping kriteria lainnya seperti Strategis, Professional, Taktis & Chemistry (STRANALTlS-CHEMISTRY) melengkapi kriteria calon menteri Pak Jokowi yaitu Berani, Eksekutor Kuat dan Integritas. Walaupun begitu urusan pemilihan calon menteri itu mutlak hak prerogratif Pak Jokowi sebagai Presiden,” imbuhnya.
Sementara itu Koordinator Alumni bidang Event Organizer, Arief P. Suwendi menilai, diusungnya Sufaini Usman sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Aceh karena pertimbangan memiliki riwayat pendidikan dan pengalaman yang baik dan profesional di bidangnya.
”Calon Staf Khusus Presiden yang kita ajukan harus memiliki kompetensi, ia (Staf Khusus Presiden) juga punya sokongan dari organisasi masyarakat, atau organisasi relawan dan punya kedekatan khusus dengan Jokowi-Ma’ruf Amin,” ujar Arief.
Tengku Sufaini Usman Syekhky sendiri mengaku mendapat dukungan dari Relawan Alumni Kongres Jokowi Sedunia 2013 dan Forum Wartawan Pancasila untuk maju sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Aceh.
Menjawab dukungan yang diberikan tersebut Ketua Ketua Umum GAM Independen ini sudah menyiapkan beberapa langkah jika dipercaya menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Aceh yaitu berupa 7 (tujuh) poin dalam bentuk Rencana Strategis Utama (Pakta Integritas).
“Salah satunya adalah mewujudkan semua permasalahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang terkait Isi Materi MOU HELSINKY setelah +/14 tahun berjalan. Ini poin terpenting yang menjadi fokus dan perhatian saya jika nanti dipercaya membantu Presiden Jokowi jika saya dipercaya menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Aceh,” kata Sufaini Usman.
Selain Sufaini Usman berjanji dan bertekad akan nenjadikan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Tolok ukur Pilot Projek Program Pemerintah bagi seluruh Provinsi NKRI yang ber-ldeologi Pancasilais, ber-Bhineka Tunggal Ika dan Berdaulat dalam Bidang Ekonomi dan Budaya.
“Selain di bidang ekonomi menjadi perhatian saya dengan cara meningkatkan kesejahteraan warga miskin masyarakat Aceh. Selain itu hukum juga harus ditegakkan secara adil, jujur dan bersyariah tanpa tebang pilih serta tanpa kecuali sesuai dengan titipan amanah Para Pejuang Kemerdekaan NKRI tahun 1945. Hukum harus tegak di Aceh demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebab, jika ada penegakan hukum maka kepastian hukum bisa tercapai. Kepastian hukum ini sangat baik untuk mendukung bidang-bidang lain seperti ekonomi yaitu kepercayaan dari investor dalam rangka pembangunan Aceh,“ tutur Sufaini Usman.
Berikut 7 poin Rencana Strategis Utama (Pakta Integritas) Sufaini Usman :
1. Menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Tolok ukur Pilot Projek
Program pemerintah bagi seluruh Provinsi NKRI yang ber-ldeologi Pancasilais, berbhineka Tunggal Ika dan Berdaulat daIam Bidang Ekonomi dan Budaya.
2. Mengentaskan Kemiskinan Warga masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Aceh sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Aceh.
3. Mewuiudkan semua permasalahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang terkait Isu Materi MOU HELSINKY setelah +/14 tahun berjalan.
4. Melaksanakan Mediasi dengan tujuan Rekonsiliasi mantan-mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka untuk Bersatu Padu dalam memajukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh di segala bidang.
5. Musyawarah Mufakat dalam mendatangkan INVESTOR LOKAL maupun INVESTOR ASING sebagai PRIORITAS UTAMA guna Pembangunan Insfrastruktur dan Pembangunan Sumber Daya Manusia warga masyarakat Aceh.
6. Mendukung perwujudan Penegakan Hukum Yang ADIL, JUJUR dan BERSYARIAH tanpa tebang pilih serta tanpa kecuali sesuai dengan titipan amanah Para Pejuang Kemerdekaan NKRI tahun 1945.
7. Menjadikan warga masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Panutan dan Lambang Persatuan Kesatuan Bangsa Indonesia yang Pancasilais.
Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (GARIS), Adang TEA mengapresiasi pertemuan dan dialog antara Ketua GAM Independen Tengku Sufiani Usman Syekhi dengan para media yang diinisiasi oleh Alumni Kongres Relawan Jokowi 2013.
“Saya meminta agar pertemuan hari ini dapat ditindaklanjuti dengan pertemuan lainnya yang lebih tajam dan mengerucut lewat kajian dan diskusi yang direspon dan dihadiri oleh pihak pemerintah. Selain itu persoalan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Aceh dapat diatensi dan didukung penuh oleh Pemerintahan Pak Jokowi agar tidak terjadi konflik horizontal seperti kasus yang terjadi di Papua dan agar masyarakat tidak terkontaminasi dengan ikut melakukannya gerakan referendum di Aceh,” kata Adang.
Oleh karena menurut Adang, sebagai Tokoh Ulama dan Ketua Umum GARIS mengharapkan adanya diskusi khusus atau seminar yang bertema menuju Aceh yang damai dan sejahtera dengan mengamalkan Pancasila secara utuh dan hakiki dalam bingkai NKRI.
Jakarta, 16 September 2019
Penyelenggara
Arief P. Suwendi Koordinator Alumni Kongres Relawan Jokowi Sedunia 2013 Bidang Event Organizer
Erwin Niwattana S. Koordinator Alumni Kongres Relawan Jokowi Sedunia 2013 Bidang Pers/Media
