Jakarta, Gramediapost.com
Relawan Indonesia Bersatu (RIB), KNPI dan Forum OKP Nasional mengusulkan dan mendesak MPR RI untuk segera mengamandemen UUD tahun 1945.
” Amandemen UUD tahun 1945 sangat mendesak untuk segera dilakukan, ada beberapa hal yang sangat krusial selain mengembalikan GBHN dan status MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara” ujar Lisman Hasibuan selaku Kornas Relawan Indonesia Bersatu (RIB)
Ditempat yang sama, Dewan Penasehat RIB Potsdam Hutasoit meminta Pak Jokowi untuk memberikan Porsi Menteri terbanyak kepada PDI Perjuangan, hal ini wajar sebab PDI P sebagai pemenang Pemilu, selanjutnya untuk Partai Golkar sebagai runner up” ujar Potsdam, mantan politisi PDIP ini.
” 8 kursi wajarlah untuk PDI P dan 5 kursi untuk Golkar” ujar Anggota DPR RI 2 periode ini 1999-2009 ini.
Lebih lanjut Potsdam menyerukan agar segera mengamandemen UUD 1945, bukan cuma mengembalikan GBHN saja, “Kalau perlu dilakukan periodeisasi Presiden itu 8 tahun, tapi cukup satu periode, kenapa ? Karena kita melihat Pilpres kemarin memakan korban jiwa pelaksana Pemilu sebanyak 700 orang, biaya yang mencapai 25 Trilyun, manalagi terjadi perpecahan dan gesekan gesekan di masyarakat akibat Pilpres tersebut” jelas Pensiunan Kemendagri ini
” Makanya, kalaupun kita kembalikan Pemilihan Presiden itu melalui MPR itu adalah amanat Pancasila, ayat keempat yang mengamanahkan bahwa sistem demokrasi kita melalui permusyawaratan/ perwakilan, bukan langsung” kata Potsdam.
” Para Pendiri bangsa ini sudah sangat jeli merumuskan UUD 1945 dan Pancasila tersebut, di MPR dulu ada utusan Golongan, ada utusan ABRI/POLRI, ada utusan Daerah, ini sudah tepat, sehingga di MPR tersebut ada mewakili Representatif seluruh rakyat” tegas Potsdam mantan badan pekerja MPR dari 2001 – 2004.
Hadir di acara Press Conference ini Ketua Ketua Relawan Jokowi yang bergabung di RIB, diantaranya Mami Evi Ketua RIB Sumut, Faridah dari Himpasu, Henny Handayani Ketum Garda JKW2 dll,Beberapa Ketua Umum OKP Nasional dan Fungsionaris KNPI sebanyak 20 orang di bilangan Cikini Jakarta Pusat, Jum’at, 16 Agustus 2019.
“Secara resmi Rekomendasi kami ini akan kami kirimkan kepada Pak Jokowi, Pimpinan MPR, Pimpinan DPR RI dll” ujar Lisman Hasibuan kepada Media yang hadir.
