Jakarta, Gramediapost.com
Ketua Departemen Pendidikan DPN BRINUS Dicky Setiawan Menyikapi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 untuk tingkat SMA/SMK Negeri. Menurut Dicky Setiawan, PPDB tersebut dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan polemik di berbagai daerah
“Mengacu pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018, regulasi yang mengatur tugas jalur proses PPDB: Zonasi, Prestasi dan Perpindahan orang tua yang pada akhirnya banyak menimbulkan permasalahan pada saat berlangsungnya pendaftaran siswa baru seperti diserbunya sekolah negeri favorit, sehingga terjadi penumpukan para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya kesekolah negeri favorit.”ungkap Dicky Setiawan. (14/07/19).
Pendapat ini disampaikan Dicky Setiawan pada Endri Hendra Permana Ketua Umum DPN BRINUS (Brigade Nusantara) saat Berkunjungi dimarkas DPD BRINUS Kota Depok dan Meninjau Sekolah Yayasan Pendidikan Tarbiyah Islamiyah di Beji-Depok.
Untuk itu Brigade Nusantara (Brinus) meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang atau mengevaluasi sistem PPDB tahun 2019 terutama hal zonasi bebas.
“Sistem zonasi masih belum bisa diterapkan di beberapa daerah mengingat belum meratanya fasilitas pendidikan atau tersedianya sekolah negeri disetiap wilayah. Karena banyak adanya siswa yang merasa dirugikan dengan sistem jarak (zonasi) ini,” tegas. Dicky lagi.
Tegas Dicky lagi, salah satu contoh, di wilayah Kecamatan Beji tidak ada SMA Negeri. Sehingga warga Beji yang ingin anaknya melanjutkan kejenjang SMA banyak yang tidak mendapat sekolah di negeri. “Padahal hasil nilai ujian mereka tinggi, prestasi disekolahnya pun bagus, tapi dipupuskan harapannya dengan jarak tempat tinggalnya yang jauh dari sekolah negeri,” ujarnya.
Brinus sangat peduli dengan yang terjadi pada PPDB tahun 2019 ini, untuk itu lanjut Dicky, dirinya mengharapkan pemerintah dapat mengevaluasi atau memetakan kembali penerapan Sistem PPDB dengan zonasi untuk mendapatkan formulasi yang tepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Sehingga tercipta suatu kebijakan yang kualitatif dan berkeadilan.
“Sistem zonasi harus disesuaikan dengan kondisi dan wilayah setempat, yang tentunya disetiap wilayah perkecamatan ada SMA Negeri,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, pemerintah juga harus mensuport sekolah sekolah swasta, tanamkan mindset ke masyarakat bahwa tidak ada sekolah favorit. Semua sekolah dimanapun sama, Negeri maupun Swasta.
“Jangan ada lagi sebutan sekolah favorit. Sekolah di manapun baik, sehingga tidak terkonsentrasi hanya dengan sekolah favorit. Bicara murah sekarang sekolah swasta pun sudah dibikin gratis,” tegas Dicky.
Terakhir dirinya meminta pemerintah mensupport ketersediaan fasilitas sekolah disetiap wilayah dan mutu pendidikan maupun infrastrukturnya. Dengan tujuan masuk sekolah bukan hanya mencari dan dapat bersekolah di sekolah favorit. “Tetapi masuk sekolah menjadi tujuan mendapatkan mutu pendidikan dan infrastruktur sekolah yang baik,” pungkasnya.
