Oleh: .Paul Titihalawa
Pernah muncul istilah “Darurat Negarawan” di tahun 2014. Tapi Saya tidak setuju dengan penggunaan istilah itu, karena terkesan anak bangsa tidak ada yang benar, namun sampai kini isu ini masih tetap relevan.
Idealnya rakyat masih dibuat bingung tatkala melihat tingkah laku beberapa politikus elit bangsa Ini. Tutur kata mereka sangat variatif sehingga membuat rakyat bingung.
Kelihatannya lagu Ahmad Albar, “Dunia Ini Panggung Sandiwara” dilakoni oleh sebagian dari mereka.
Sebagian dari mereka sangat hobi mempertontonkan berbagai karakter dan peran politis, mulai dari pola memanas-manasin, mengeles, cuci tangan, masa bodoh, asal ngomong, opurtunis, manipulatif, dsbnya.
Akhir-akhir ini Saya amati bahwa postingan-postingan tentang realitas politik, sekalipun itu positif, sepertinya kurang diminati di beberapa group facebook nasionalis yang saya Ikuti. Bahkan sesama anggota group menyarankan agar tidak mengirim postingan-postingan yang berbau politik karena dianggap akan menceraiberaikan kesatuan dan persatuan group. Jika ada yang iseng, maka nyaris tidak ditanggapi.
Jadi tidak usah heran dengan fenomena kemenangan “Kotak Kosong” di Sulawesi Selatan. Uang dan kekuasaan tidak bisa membeli “Kata Hati”, yang menegaskan bahwa “Suara Tuhan adalah Suara Rakyat, Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”.
Hari ini citra politik dan citra lembaga politik di Indonesia cenderung berpotensi berada di ujung tanduk ketidakpercayaan rakyat.
Rakyat telah capek menanggapi isu-isu politik, yang cenderung mempertontonkan “Inharmonisasi Sosial”, sehingga rata-rata angka partisipatif golput di berbagai daerah pada pilkada 2018 mencapai angka signifikan, yakni ninimal 25 Persen.
Tidak heran jikalau KPU dan lembaga politik bekerja keras neyakinkan rakyat agar menghargai dan terlibat aktif dalam urgensi membangun dunia politik melalui pilkada bagi kemajuan demokrasi bangsa dan negara.
Saya sangat menyarankan agar tokoh agama dan tokoh adat tetap dan fokus dalam memainkan peran sebagai “Tokoh Nasionalis”, yakni boleh peka dan responsif terhadap berbagai realitas politik, tapi harus berdiri teguh di atas semua kelompok tanpa berpihak.
Namun ironinya, ada saja tokoh agama, tokoh adat, tokoh yudikatif terkesan telah “bergeser keluar” dari habitatnya sebagai “simbol pemersatu”, dan “dipaksa” untuk terlibat dalam “entitas politik”, mulai berbicara tentang kebenaran, mengatasnamakan umat, namun untuk membela lembaga politik tertentu, bahkan aktualisasi dirinya cenderung lebih tajir dari politikus.
Keterlibatan mereka dalam lembaga politik tertentu semakin membuat umat kehilangan figur pemimpin yang netral.
Siapa lagi yang bisa dipercaya oleh umat/rakyat, jika politik telah mengendalikan tokoh agama dan lembaga keagamaan?
Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat atau tokoh yudikatif adalah pilar utama “Penasihat Bangsa”. Tapi tatkala beberapa dari mereka terlibat dalam politik praktis, maka secara otomatis berpengaruh pada rakyat dan negara, karena berpotensi mengaburkan eksistensi “Jabatan Publik” yang akhirnya mereka akan mendapat “Sanksi Sosial”, yakni jehilangan “Figur Sejati” sebagai “Penasihat Bangsa”.
Entah dimana posisi, kesamaan dan perbedaan definisi yang hakiki antara bangsawan, negarawan dan politikus?
Indonesia kini membutuhkan “Negarawan Sejati”, dengan meminjam istilah Jimly Asshidiqie bahwa “seorang negarawan sejati harus bebas dari kepentingan politik”.
Tapi ditengah polarisasi politik nasional yang warna warni, masih ada aura atmosfir kebangkitan “negarawan”.
Kemarin Saya terkejut dan bangga tatkala menonton video “Orasi Politik”, seorang tokoh politik muda dari salah satu partai nasionalis yang sangat “santun” menyentuh hakikat dasar wilayah “Negarawan Sejati”.
Dalam orasi tanpa teks itu , ia berhasil memukau batin para pendengar dengan “soft war communication”, yakni perang komunikasi politik yang membatin.
Intinya ia berterimakasih kepada “Presiden” dan seluruh “Mantan Presiden”, karena sejak awal Indonesia berdiri hingga kini secara bersama dan sudah sangat maksimal mengeksplor jasa baik mereka, serta secara berkesinambungan telah membangun bangsa dan negara ini secara luar biasa.
Kini rakyat tetap membutuhkan dan tetap memastikan seorang “Negarawan Sejati”, yakni seorang pemimpin nasional yang nampu dan telah berhasil serta terbukti “Menghargai Yang Tua dan Memotivasi yang Muda”.
Nabi Sulaiman pernah menyatakan bahwa:
“Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan Raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah”.
Apapun kepentingan politik anda, bawalah rakyat menuju kesejahteraan dan tuntunlah rakyat dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Itulah fungsi dan tugas utama dan Mulia dari seorang “Negarawan Sejati”.
