Jakarta, Suarakristen.com
Tanpa Pancasila tidak ada Indonesia, tegas Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pembinaan Ideologi Pancasila dan RUU Terorisme yang diadakan oleh Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) di Graha Bethel (10/6). Kita harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang berfungsi, terlembaga dan teraktualisasi dalam sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia, termasuk dalam revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Akar radikalisme di Indonesia sudah tumbuh terlalu kuat. Radikalisme dan terorisme tidak lagi sekedar bom bunuh diri. Radikalisme sudah masuk ke dalam sistem negara. Banyak elit nasional yang bersimpati pada kaum radikal. Sedangkan masyarakat sipil belum mampu membangun dukungan sosial untuk mengatasi gerakan terorisme dan radikalisme. Banyak organisasi masyarakat sipil tiarap. Mereka kembali ke lingkungan aslinya sesuai identitas SARAnya.
Oleh karena itu, sebagai alat negara, TNI ala Jenderal Sudirman dengan perang semestanya harus dihidupkan kembali. Dengan menggunakan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Presiden memiliki otoritas dan landasan hukum yang sangat kuat untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme. Jika TNI baru terlibat setelah kepolisian tidak mampu lagi menangani keamanan dan ketertiban, pada saat itu, negara sudah hancur.
FGD dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2010-2014 Irjen Pol. Purn. Drs. Ansyaad Mbai, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr. Maruarar Siahaan, Pdt. Dr. Ferry Haurissa, Dr. Cornelius Ronowidjojo, Prof. Dr. Marthen Napang, Pdt. Brigjen TNI Purn. Harsanto Adi, Dr. Merphin Panjaitan, Pdt. Dr. Jerry Rumahlatu, Pdm. Agus Toto S.Th, Pdt. Marihot Siahaan S.Th, Pdt. Sapta Siagian M.Th, Edward Simanungkalit, Calvin Lambe, Dr. Sri Yunanto, dan Partogi Samosir Ph.D.
