Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Breaking News
Teror di Balik Gaya Hidup Palsu: ‘Aku Harus Mati’ Bongkar Gelapnya Ambisi dan Validasi Sosial” Teror di Balik Gaya Hidup Palsu: ‘Aku Harus Mati’ Bongkar Gelapnya Ambisi dan Validasi Sosial”
Kunjungan GAMKI dan Wabup Purwakarta ke Madiun, Pastikan MBG Berjalan Baik Kunjungan GAMKI dan Wabup Purwakarta ke Madiun, Pastikan MBG Berjalan Baik
BRIN–FAO Perkuat Kolaborasi Global, Dorong Transformasi Industri Peternakan Berbasis Sains BRIN–FAO Perkuat Kolaborasi Global, Dorong Transformasi Industri Peternakan Berbasis Sains
Kuasa Hukum William Ciam Gelar Konferensi Pers Klarifikasi Tuduhan di Media Sosial Kuasa Hukum William Ciam Gelar Konferensi Pers Klarifikasi Tuduhan di Media Sosial
Webinar Forum Diskusi Publik Waspada Pinjol Ilegal Webinar Forum Diskusi Publik Waspada Pinjol Ilegal
Example 728x250

BERITA

Featured posts

Sambutan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Saat Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) Jakarta, 15 Oktober 2018 Yang saya hormati -Bapak Tjahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI -Bapak Agus Widjojo, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia -Ibu Yualita Widyadhari, Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia -Bapak Bagus Puruhita, Wakil Gubernur Lemhannas RI -Bapak Iriawan, Sestama Lemhannas RI -Bapak Karsiyanto, Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI -Bapak Djagal Wiseso Maseno, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas -Bapak Guntur Ciptolelono, Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan Lemhannas RI -Seluruh Pejabat Tinggi Lemhannas RI yang hadir, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu -Para Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan -Dan para undangan sekalian yang saya muliakan Selamat Pagi, Salam Sejahtera dan Salam Nusantara, Pertama-tama, perkenankan saya selaku Ketua Komnas Perempuan mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI, atas kesediaan untuk melanjutkan kerjasama dengan Komnas Perempuan, setelah berakhirnya periode kerjasama sebelumnya pada tahun 2017. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita bersama kedua lembaga dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang menjunjung tinggi pelaksanaan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga HAM Nasional yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Lembaga ini didirikan dengan tujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakkan hak asasi manusia perempuan Indonesia, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Komnas Perempuan memandang penting melakukan kerjasama dengan Lemhannas RI sebagai salah satu lembaga negara strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta berperan menyiapkan kader-kader pemimpin nasional yang potensial, baik karena fungsi utama Lemhannas RI di bidang Pengkajian dan Pemantapan Nilai Kebangsaan, maupun pada konsep Geopolitik dan Geostrategi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Komnas Perempuan memandang peran penting yang dilakukan oleh Lemhannas RI dapat bersinergi dengan tujuan Komnas Perempuan. Untuk itu, melalui kerjasama pada periode sebelumnya Komnas Perempuan telah mengirimkan perwakilannya sebagai Peserta dalam Pendidikan di Lemhannas, dan berharap pada periode ini kerjasama tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut pada ruang-ruang sinergi untuk mewujudkan pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan merupakan salah satu lembaga yang menghasilkan pengetahuan tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, yang dalam kenyataannya memiliki keterkaitan dengan persoalan tata kelola kebangsaan dan ketahanan nasional. Melalui kerjasama ini Komnas Perempuan berharap pengetahuan tersebut menemukan ‘wadah’ untuk diramu menjadi pengetahuan baru yang akan berkontribusi pada perubahan perilaku dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, agar semangat dan cita-cita Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, dapat diwujudkan. Dalam rangka menjalankan tugas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, Komnas Perempuan telah melakukan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dalam bentuk Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, dan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dalam bentuk Laporan Tahunan. Dari 20 tahun melakukan Pemantauan, Komnas Perempuan memandang persoalan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, tidak dapat lagi dilihat sebagai persoalan perempuan semata. Dari data yang dihimpun selama 20 tahun ini, terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan telah memberikan dampak yang sistemik dan berkelanjutan. Jika negara atau pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah abai dalam membaca situasi ini, maka bukan hanya perempuan yang akan mengalami dampak secara sistemik, tetapi negara juga akan menghadapi krisis-krisis yang disebabkan masalah akut yang tidak ditangani dengan baik. Komnas Perempuan mencatat, pasca reformasi upaya demokratisasi guna mendekatkan pada tujuan dan cita-cita kebangsaan, juga mengalami hambatan dan kendala yang sangat serius, akibat pelembagaan diskriminasi. Hambatan tersebut berpotensi menghantarkan bangsa Indonesia pada disintegrasi bahkan keruntuhan, melalui pengikisan kewibawaan hukum dan pengikisan ideologi serta kebhinekaan bangsa. Salah satu hambatan tersebut berupa hadirnya kebijakan diskriminatif, yang telah didokumentasikan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2009-2016. Kebijakan diskriminatif ini muncul karena beberapa persoalan antara lain, defisit kualitas demokrasi, pengikisan kewibawaan dan kepastian hukum, serta kepemimpinan dan mekanisme nasional.[ Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara – Bangsa Indonesia; Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan – Komnas Perempuan] Kebijakan diskriminatif merupakan buah dari persoalan-persoalan tata kelola berbangsa dan bernegara yang selalu disembunyikan untuk didialogkan. NKRI menjadi pudar warnanya ketika dari barat ke timur aparatur negara tidak kokoh dalam menyuarakan konstitusi sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi temuan Komnas Perempuan ketika menghimpun kebijakan diskriminatif. Dampak dari kebijakan diskriminatif tentu sangat berpengaruh pada indikator ketahanan nasional yang telah dibangun Pemerintah melalui Lemhannas RI. Oleh karena itulah Komnas Perempuan merasa penting untuk mendialogkan persoalan yang telah dipaparkan di atas menjadi langkah strategis yang dilakukan melalui kerjasama Lemhannas RI dan Komnas Perempuan. Dengan kerjasama ini Komnas Perempuan mengharapkan dapat mewujudkan mimpi bersama membangun Ketahanan Nasional bersama Lemhannas melalui upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk mengurangi hadirnya kebijakan diskriminatif, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Demikian sambutan dari saya, semoga dalam waktu dekat Lemhannas dan Komnas Perempuan dapat bertemu, guna membicarakan strategi pelaksanaan MoU ini dalam kegiatan-kegiatan yang terintegrasi pada setiap deputi. Terimakasih atas perhatian ibu bapak sekalian, selamat siang. Azriana Ketua Komnas Perempuan

BERITA
GramediaPost

  Sambutan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap …

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.