IKN Harus Aman dan Dapat Dioperasikan, Bukan Sekadar Indah: Catatan Maret Samuel Sueken, A.Md.T., B.Sc.Eng., CGOP, QRGP, CGRCEO
Jakarta — Minggu (28/06/2026)
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah Proyek Strategis Nasional yang menjadi simbol Indonesia masa depan. Konsep _green city_, _smart city_, serta pemanfaatan utilitas bawah tanah melalui Multi Utility Tunnel (MUT) dan Single Utility Tunnel (SUT) merupakan langkah maju yang patut diapresiasi.
Namun, keberhasilan IKN tidak bisa diukur hanya dari desainnya yang megah. Sebuah kota modern harus aman, andal, mudah dioperasikan, mudah dipelihara, dan cepat pulih ketika terjadi gangguan.
Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, setelah meninjau langsung infrastruktur kelistrikan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada 13 Juni 2026.
“Saya tegaskan, tulisan ini bukan untuk mencari kesalahan atau menyalahkan pihak mana pun. Ini bentuk kepedulian agar penyempurnaan dilakukan sedini mungkin, sehingga IKN menjadi contoh infrastruktur modern yang aman, andal, dan berkelanjutan,” ujar Maret, Senin 30 Juni 2026.
*Temuan Lapangan: MUT Terendam Lumpur dan Lumpur*
Multi Utility Tunnel (MUT) adalah koridor utilitas bersama yang menampung kabel listrik 20 kV, jaringan telekomunikasi, air bersih, hingga air limbah.
Hasil peninjauan menunjukkan beberapa segmen MUT tergenang air dan dipenuhi endapan lumpur. Di sejumlah titik, air dan lumpur bahkan sudah mencapai permukaan lantai akses. Padahal kedalaman koridor mencapai sekitar empat meter.
“Kondisi ini harus jadi perhatian serius. Risikonya tidak hanya mengganggu instalasi kelistrikan,” kata Maret.
Bahaya terbesar muncul karena MUT dipakai bersama oleh lintas operator. Di dalam satu koridor ada jaringan listrik tegangan menengah 20 kV yang berisiko tinggi jika terjadi gangguan, apalagi dengan kondisi air dan lumpur.
Petugas PLN sudah terikat prosedur keselamatan ketat. Tapi personel utilitas lain, seperti teknisi telekomunikasi, air bersih, atau air limbah, bisa masuk kapan saja tanpa mengetahui kondisi keseluruhan sistem di dalam MUT.
“Jika terjadi gangguan isolasi di ruang tertutup sedalam empat meter, risiko sengatan listrik dan kesulitan evakuasi menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi,” jelasnya.
Karena itu, Maret menilai MUT harus diperlakukan sebagai _Critical Utility Infrastructure_. Pengelolaannya perlu _Integrated Utility Safety Management System_ yang mencakup izin masuk terintegrasi, koordinasi lintas utilitas, informasi kondisi real-time, prosedur tanggap darurat bersama, dan pengendalian keselamatan sebelum personel masuk.
“Tujuannya bukan hanya menjaga keandalan infrastruktur, tapi yang paling penting adalah mencegah kecelakaan kerja serius dan korban jiwa sebelum terjadi,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan IKN bukan hanya soal infrastruktur yang selesai dibangun, tetapi juga soal jaminan negara bahwa setiap orang bisa bekerja dengan aman. “Keselamatan harus jadi indikator utama keberhasilan, bukan target yang baru diingat setelah kecelakaan terjadi,” ujarnya.
*Akses Gardu Induk dan Gardu Hubung Terhalang Semak*
Temuan kedua adalah akses menuju Gardu Induk (GI) dan Gardu Hubung (GH), tulang punggung distribusi listrik di KIPP.
Saat meninjau salah satu lokasi, Maret harus melewati pagar pembatas jalan utama dan berjalan melewati area bersemak untuk mencapai gardu.
“Ini bukan persoalan operasional PLN. Ini terkait perencanaan kawasan yang belum mengintegrasikan kebutuhan utilitas sejak tahap desain,” ujarnya.
Dalam dunia rekayasa, ada empat prinsip dasar yang harus dipenuhi: _accessibility_ agar mudah dijangkau, _constructibility_ agar mudah dibangun dan diganti, _maintainability_ agar mudah dipelihara, dan _operability_ agar mudah dipulihkan saat gangguan.
“Jika akses GI dan GH tidak memadai, inspeksi, pemeliharaan, hingga pemulihan sistem saat gangguan akan melambat. Dalam kelistrikan, keterlambatan itu bisa mengganggu pelayanan ke fasilitas strategis negara,” kata Maret.
*Momentum Perbaikan Sebelum Beroperasi Penuh*
Menurut Maret, temuan ini justru menjadi momentum untuk menyempurnakan IKN selagi masih dalam tahap pembangunan.
JPKP merekomendasikan lima langkah: mengevaluasi sistem drainase dan operasional MUT, membangun sistem keselamatan lintas utilitas dengan mekanisme izin masuk, memastikan GI dan GH memiliki akses permanen, mengevaluasi kembali empat prinsip rekayasa pada infrastruktur strategis, dan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk utilitas bawah tanah.
“Kami yakin masukan ini adalah bentuk dukungan. Jangan menunggu kecelakaan besar baru diperbaiki. Risiko harus dikenali dan diselesaikan sejak sekarang,” pungkasnya.
“IKN adalah warisan besar bangsa Indonesia. Karena itu ia harus menjadi kota yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga aman, andal, mudah dioperasikan, dipelihara, dan melayani pemerintahan serta masyarakat secara berkelanjutan selama puluhan tahun ke depan,” tutup Maret.
