ESKALASI KONFLIK DI TIMUR TENGAH : UJIAN NYATA KETAHANAN ENERGI INDONESIA
Oleh: Hotman Auditua S,S.E.,M.E.M.Si.,BKP (Pemerhati Kebijakan Fiskal)
Krisis geopolitik di Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi global. Pada 9 Maret 2026, harga minyak mentah dunia sempat melonjak hingga USD 100 per barel, jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang menetapkan Indonesia Crude Price (ICP) di level USD 70 per barel. Lonjakan ini dipicu oleh eskalasi konflik di kawasan Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia, yang menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya pasokan global.
Di dalam negeri, keresahan masyarakat semakin besar setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa cadangan minyak Indonesia hanya cukup untuk 20 hari konsumsi (Tempo.co, 2026). Pernyataan ini mempertegas rapuhnya fondasi ketahanan energi nasional. Jika pasokan terganggu atau harga terus melonjak, Indonesia hanya memiliki cadangan untuk bertahan kurang dari satu bulan untuk menahan dampaknya. Kombinasi antara harga minyak yang melambung dan cadangan yang minim membuat publik khawatir akan potensi krisis energi yang bisa berimbas langsung pada inflasi, daya beli, dan stabilitas ekonomi nasional.
Menghadapi Dampak Krisis : Tekanan Ekonomi dan Ketahanan Energi yang Rapuh
Situasi eskalasi konflik di Timur Tengah yang penuh ketidakpastian memberikan tekanan besar terhadap ketahanan energi Indonesia. Salah satu dampak utama adalah perbedaan signifikan antara asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2026 dan harga aktual saat ini, yang berimplikasi pada lonjakan beban fiskal. Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, perhitungan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa setiap kenaikan USD 1 per barel ICP menambah beban APBN sekitar Rp 10 triliun (Kontan.co.id,
2024). Dengan asumsi tersebut, jika harga minyak mencapai USD 100 per barel, tambahan beban bisa melampaui Rp 300 triliun di luar proyeksi awal.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp 350 triliun untuk subsidi energi (BBM, LPG, dan listrik). Namun, dengan harga minyak yang jauh di atas asumsi, anggaran tersebut hampir pasti membengkak. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal dan mengurangi kemampuan negara dalam membiayai sektor penting lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dampak lanjutannya adalah inflasi yang menjadi ancaman nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi energi berkontribusi besar terhadap kenaikan indeks harga konsumen. Kenaikan harga BBM dan listrik mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara luas. Pada Februari 2026, inflasi tercatat 3,2% year-on-year, dengan energi sebagai salah satu penyumbang utama. Jika harga minyak tetap tinggi, inflasi bisa menembus 5%, jauh di atas target Bank Indonesia.
Masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, merasakan langsung penurunan daya beli. Kenaikan harga BBM membuat biaya transportasi sehari-hari meningkat, sementara harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Survei Indef pada awal Maret 2026 menunjukkan bahwa 62% rumah tangga di perkotaan mengurangi konsumsi non-esensial akibat kenaikan harga energi. Sektor transportasi dan logistik menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi, dengan laporan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) menyebutkan biaya angkutan barang naik hingga 15% sejak awal tahun. Industri manufaktur pun harus menanggung kenaikan biaya produksi, terutama yang bergantung pada energi fosil, sehingga daya saing produk nasional di pasar global ikut tergerus.
Ketergantungan impor migas masih sangat tinggi. Indonesia mengimpor sekitar 1,2 juta barel per hari, sementara produksi domestik terus menurun. Data SKK Migas menunjukkan bahwa produksi minyak nasional pada 2025 hanya mencapai 605 ribu barel per hari, turun dari 746 ribu barel per hari pada 2015. Ketergantungan pada pasokan dari kawasan rawan konflik seperti Timur Tengah membuat Indonesia semakin rentan terhadap gejolak geopolitik.
Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan energi Indonesia belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi stabilitas ekonomi. Lonjakan harga minyak dunia, subsidi energi yang membengkak, inflasi yang meningkat, serta cadangan yang minim menjadi alarm keras bahwa Indonesia harus segera memperkuat fondasi energi nasional. Tanpa langkah strategis, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus ketergantungan impor, subsidi yang membengkak, dan kerentanan terhadap gejolak global.
Dari Krisis ke Momentum Reformasi Energi
Ketergantungan pada impor migas dari kawasan yang sarat ketidakpastian membuat ketahanan energi nasional mudah terguncang setiap kali harga minyak melonjak atau pasokan terganggu. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi komprehensif yang tidak hanya menjawab tantangan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang sesuai dengan Asta Cita Ketahanan Energi Presiden Prabowo Subianto.
Swasembada Energi menjadi prioritas utama. Dengan cadangan energi strategis yang hanya mampu bertahan 20 hari, Indonesia berada dalam posisi sangat rentan. Pembangunan Strategic Petroleum Reserve (SPR) harus segera dijalankan agar cadangan energi mendekati standar negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang memiliki lebih dari 100 hari.
Langkah berikutnya adalah Optimalisasi Produksi migas domestik. Reaktivasi sumur-sumur idle dan penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) akan meningkatkan lifting minyak nasional. Produksi yang lebih tinggi akan menekan ketergantungan impor sekaligus memperkuat posisi fiskal negara.
Selain itu, Hilirisasi Energi perlu dipercepat. Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen bernilai tambah. Hilirisasi migas dan industrialisasi energi akan memperkuat daya saing industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi dampak fiskal dari lonjakan harga minyak dunia.
Dalam jangka panjang, Diversifikasi Energi adalah kunci. Percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) seperti panas bumi, surya, bioenergi, dan hidrogen hijau harus dipacu dengan kebijakan agresif. Target bauran EBT 23% pada 2025 menjadi momentum untuk mengoptimalkan potensi energi domestik sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi global.
Di sisi lain, Infrastruktur dan Kebijakan harus diarahkan pada efisiensi energi dan pengendalian konsumsi. Pengembangan kendaraan listrik, transportasi publik yang lebih efisien, serta pemanfaatan energi bersih seperti CNG dan distribusi gas akan menekan konsumsi migas sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
Terakhir, reformasi subsidi energi tidak bisa ditunda. Subsidi yang membengkak hingga Rp 210 triliun dalam RAPBN 2026 harus diarahkan lebih tepat sasaran, yakni langsung kepada masyarakat miskin. Dengan begitu, beban fiskal berkurang, sementara dana dapat dialihkan untuk investasi EBT, pembangunan SPR, dan pengembangan infrastruktur energi bersih.
Solusi-solusi tersebut bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan jika Indonesia ingin keluar dari siklus ketergantungan impor dan subsidi yang membebani APBN. Dengan strategi yang tepat, krisis ini bisa menjadi titik balik menuju ketahanan energi yang kokoh, berkelanjutan, dan berdaulat. Pada akhirnya, kemandirian energi bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal kedaulatan bangsa. Indonesia harus berani menjadikan krisis sebagai pelajaran berharga untuk membangun masa depan energi yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.
