RPA INDONESIA, GASKAN, DAN PB LESDAMI DESAK KEJATI DKI UNGKAP DUGAAN PEMERASAN JPU: Rp620 JUTA TELAH DISERAHKAN, JANJI BEBAS TAK TERBUKTI
Jumat, 20 November 2026
JAKARTA, Gramediapost.com
Relawan Perempuan dan Anak Indonesia (RPA Indonesia) bersama Gerakan Suara Keadilan Nitizen (GASKAN) dan
Pengurus Besar Lembaga Studi Demokrasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia
( PB LESDAMI ) akan mengawal dugaan praktik pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan dua oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU), D dan TM, dalam perkara Nomor 292/Pid.B/2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ketua Umum RPA Indonesia, Jeannie Latumahina, menyatakan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan oleh oknum aparat penegak hukum. Salah satu laporan yang menjadi perhatian adalah dugaan pemerasan terhadap keluarga terdakwa yang adalah seorang perempuan dalam perkara tersebut.
Berdasarkan keterangan pelapor, kedua oknum JPU diduga menakut-nakuti keluarga terdakwa dengan ancaman melibatkan istri dan anggota keluarga dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang disebut dapat berujung pada tuntutan belasan hingga puluhan tahun penjara.
Dalam situasi tertekan, keluarga diduga diminta menyediakan uang Rp. 1 miliar dengan iming-iming tuntutan ringan, bahkan terdakwa dapat dibebaskan.
Karena hanya mampu mengumpulkan Rp.620 juta, keluarga diduga menyerahkan uang secara bertahap. Pada 24 Maret 2025, anak terdakwa yang datang dari Bandung disebut menyerahkan uang tunai Rp500 juta dalam amplop di ruang kerja jaksa. Penyerahan itu diduga disertai janji bahwa terdakwa akan aman dan kekurangan uang dapat menyusul. Selanjutnya, keluarga kembali menyerahkan Rp120 juta.
Namun, janji tersebut diduga tidak terealisasi. Terdakwa justru dituntut 12 tahun penjara dan hukumannya bertambah dua tahun pada tingkat banding. Sementara itu, uang Rp620 juta yang telah diserahkan disebut belum dikembalikan.
Atas kejadian tersebut, keluarga melalui pendamping telah melaporkan dugaan pemerasan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI. Laporan itu kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa sejak 27 Agustus 2026.
Menurut pelapor, dan juga Andi Muhammad Rifaldi, Sekjen GASKAN, serta Badi Farman Ketua Umum PB LESDAMI sejumlah pihak telah diperiksa. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjut laporan tersebut. Kedua JPU yang dilaporkan juga disebut masih menjalankan tugas penuntutan, bahkan salah satunya terlihat dalam persidangan perkara ijazah Jokowi.
Sebagai tindak lanjut, RPA Indonesia, GASKAN, dan PB LESDAMI telah mengajukan permohonan audiensi kepada PSTP Kejati DKI Jakarta untuk 26 November 2026.
Dalam audiensi tersebut, ketiga organisasi akan mendesak Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati DKI Jakarta agar mengusut laporan secara objektif, transparan, dan akuntabel serta menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan. Mereka juga meminta agar kedua JPU yang dilaporkan dipertimbangkan untuk dinonaktifkan sementara dari tugas penuntutan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Selain itu, keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya pihak yang turut menerima atau menikmati uang tersebut, serta potensi pembiaran oleh pejabat terkait, harus diperiksa secara menyeluruh. Apabila ditemukan pelanggaran, seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk pimpinan terkait di lingkungan Kejati DKI Jakarta maupun Kejaksaan Agung, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Jeannie Latumahina menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dicederai oleh dugaan praktik jual-beli perkara. RPA Indonesia bersama GASKAN dan PB LESDAMI berkomitmen mengawal persoalan ini hingga memperoleh kejelasan dan kepastian penanganan.
Penegakan hukum semestinya berjalan tanpa penyalahgunaan kewenangan. Setiap laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti secara transparan, profesional, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.
Seluruh kasus tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.



















