Prof. Abdul Latif: Korupsi Indonesia Jangan Lagi Diukur dari Kerugian Negara
Jakarta, GramediaPost.com
Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung, Prof. Abdul Latif, menilai pengertian korupsi di Indonesia yang selalu berpatokan pada kerugian keuangan negara sudah tidak relevan lagi.
Pernyataan itu disampaikan Latif, Hakim Ad Hoc Tipikor MA periode 2010 2021, menjawab pertanyaan awak media soal perlunya merekonstruksi pengertian korupsi dalam hukum positif Indonesia.
Menurut Latif, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, justru sengaja tidak memberikan satu definisi tunggal tentang korupsi.
“UNCAC menghindari perumusan definisi tunggal agar tidak membatasi daya jangkau hukum terhadap modus modus korupsi baru yang terus berkembang,” kata Latif.
Sebagai gantinya, UNCAC menggunakan pendekatan kasuistis dan operasional berbasis delik. Korupsi tidak didefinisikan dalam satu kalimat, tetapi dikonstruksikan melalui kumpulan perbuatan terlarang yang harus dikriminalisasi oleh negara peserta.
Bab III UNCAC tentang _Criminalization and Law Enforcement_ membagi perbuatan itu ke dalam dua kategori.
Pertama, tindak pidana wajib. Negara peserta diwajibkan mengkriminalisasikannya. Misalnya penyuapan pejabat publik nasional, penyuapan pejabat publik asing dan organisasi internasional publik, penggelapan atau penyalahgunaan kekayaan oleh pejabat publik, pencucian uang hasil kejahatan, dan menghalangi jalannya peradilan.
Kedua, tindak pidana fakultatif. Negara peserta diimbau memperhitungkan kriminalisasinya sesuai konstitusi dan prinsip dasar hukum nasional. Di antaranya perdagangan pengaruh (Pasal 18), penyalahgunaan jabatan (Pasal 19), peningkatan kekayaan secara tidak sah (Pasal 20), penyuapan di sektor swasta (Pasal 21), penggelapan aset di sektor swasta (Pasal 22), dan menyembunyikan hasil kejahatan (Pasal 24).
Empat Pilar Korupsi ala UNCAC
Meski tidak didefinisikan formal, konstruksi korupsi dalam UNCAC terdiri atas empat pilar utama.
Pertama, subjek hukum yang luas. Pelaku tidak hanya pejabat publik tradisional, tetapi juga pejabat asing, pejabat organisasi internasional, hingga pimpinan dan pegawai sektor swasta.
Kedua, keterlibatan sektor swasta. Berbeda dengan rezim tradisional, UNCAC menegaskan korupsi bisa terjadi murni di sesama entitas swasta, tanpa harus ada kerugian negara.
Ketiga, penyalahgunaan wewenang dan posisi kepercayaan.* Korupsi tidak terbatas pada suap, tetapi mencakup penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau _undue advantage_.
Keempat, dimensi transnasional dan pengembalian aset. Korupsi dipandang sebagai kejahatan lintas batas, sehingga penindakannya mencakup kerja sama internasional dan pemulihan aset sebagaimana diatur dalam Bab V UNCAC.
Latif menilai, konstruksi ini berimplikasi langsung pada hukum Indonesia. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menitikberatkan pada kerugian keuangan negara, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3.
“UNCAC berfokus pada perolehan keuntungan yang tidak sah, tanpa mensyaratkan adanya kerugian pada kas negara,” kata Latif.
Akibatnya, beberapa delik UNCAC seperti peningkatan kekayaan yang tidak wajar, perdagangan pengaruh, dan suap di sektor swasta, belum sepenuhnya teradopsi secara sistematis ke dalam UU Tipikor.
Setelah KUHP Nasional Berlaku, Delik Jadi Materiil
Pergeseran itu makin tegas setelah berlakunya KUHP Nasional, UU No. 1 Tahun 2023, pada awal 2026, dan dinamika putusan Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan inti korupsi yang merugikan keuangan negara kini dikodifikasikan ulang dari Pasal 2 dan 3 UU Tipikor ke dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional.
Ada tiga hal penting yang harus dipahami.
Pertama, pergeseran ke delik materiil. Sejak Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara”, dan dipertegas dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional, delik ini sepenuhnya menjadi delik materiil. Kerugian negara tidak boleh lagi bersifat potensial atau spekulasi, melainkan harus nyata dan pasti jumlahnya.
Kedua, pengertian normatif keuangan negara. Mengacu pada UU Perbendaharaan Negara dan UU BPK, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Penjelasan Pasal 603 KUHP Nasional menegaskan penentuan kerugian itu didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang, yakni BPK, serta BPKP atau akuntan publik dalam kerangka koordinasi penegakan hukum yang sah.
Ketiga, persinggungan dengan hukum administrasi. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian negara tidak serta-merta dipidana jika masih berada dalam ranah kesalahan administratif murni atau diskresi yang beritikad baik. Harus dibuktikan ada _mens rea_ dan hubungan kausalitas langsung.
Indonesia vs UNCAC Beda Paradigma
Jika disandingkan, perbedaannya mendasar.
Dari sisi fokus kriminalisasi, Indonesia berorientasi pada akibat finansial yang diderita negara. UNCAC berorientasi pada perbuatan tercela dan penyalahgunaan kepercayaan publik.
Dari sisi syarat kerugian, Indonesia mensyaratkan kerugian ada dan terukur pasti sebagai unsur inti delik. UNCAC tidak mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara.
Dari sisi keuntungan pelaku, Indonesia diarahkan pada pengayaan materiil yang mengurangi kas negara. UNCAC mencakup keuntungan yang tidak semestinya, baik materiil maupun non-materiil, seperti jabatan, pengaruh, dan fasilitas.
Dari sisi sifat delik, Indonesia bersifat delik materiil yang pembuktiannya sering tersandera lamanya proses audit kerugian negara. UNCAC mayoritas dirumuskan sebagai delik formil agar penindakan lebih cepat dan preventif.
Sebagian ahli menilai konsep kerugian negara justru menghambat penegakan korupsi. Pembuktian kerap terhambat atau berujung sengketa yurisdiksi hanya karena perdebatan metode penghitungan kerugian dan siapa yang berwenang menghitungnya.
Padahal dalam standar UNCAC, seperti Pasal 19 tentang _Abuse of Functions_, begitu seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan tidak sah, delik korupsi sudah sempurna tanpa perlu menunggu negara merugi secara kas.
Risiko lainnya adalah kriminalisasi kebijakan. Unsur kerugian negara yang dikaitkan dengan frasa “melawan hukum” sering menarik risiko bisnis BUMN atau diskresi kebijakan pejabat ke ranah pidana, hanya karena ada selisih nilai atau kerugian proyek, meskipun tidak ada suap maupun niat jahat.
Rekomendasi Ganti dengan Abuse of Functions
Karena itu, Latif merekomendasikan Indonesia menghapus unsur “merugikan keuangan negara” dari rumusan delik korupsi dan menggantinya dengan rumusan _abuse of functions_ sebagaimana Pasal 19 UNCAC, serta memperkuat rezim perampasan aset, termasuk _non conviction based asset forfeiture_.
Mempertahankan unsur kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional, menurut Latif, merupakan kompromi historis hukum pidana Indonesia yang masih melihat korupsi sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan negara atau _patrimonial approach_.
Padahal semangat UNCAC 2003 melihat korupsi sebagai kejahatan penyalahgunaan kekuasaan atau _governance & integrity approach_.
“Rumusan pengertian korupsi perlu disesuaikan atau direkonstruksi mengikuti dinamika kebutuhan dan tuntutan internasional dalam perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan ke depan,” kata Latif.(Berlian)



















