Eksepsi Ditolak PN Pangkalan Bun, Perkara Hukum Samsuri Lanjut ke Tahap Pembuktian
PANGKALAN BUN, Gramediapost.com
Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun memutuskan menolak eksepsi atau keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa Samsuri bin Tamin dalam perkara Nomor 256/Pid.Sus/2026/PN Pbu.
Melalui putusan sela yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa (10/11/2026), Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian.
Putusan sela tersebut menjadi babak lanjutan dalam proses hukum yang turut mendapat perhatian karena berkaitan dengan konflik pengelolaan lahan di areal Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Regional V Kebun Karet Kumai, Desa Semanggang, Kecamatan Pangkalan Banteng.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan keberatan atau eksepsi Tim Penasihat Hukum terdakwa tidak diterima. Selanjutnya, Penuntut Umum diperintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara, sementara biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir.
Menanggapi putusan tersebut, Tim Penasihat Hukum Samsuri menyatakan menghormati dan mengapresiasi keputusan Majelis Hakim sebagai bagian dari proses peradilan yang sedang berjalan.
Mereka menegaskan, putusan sela bukan merupakan putusan akhir yang menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah.
Sebaliknya, putusan tersebut menandai bahwa perkara akan berlanjut ke tahap pembuktian untuk menguji dakwaan, keterangan saksi, serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan.
Dalam konferensi pers seusai persidangan, Tim Penasihat Hukum turut mengungkapkan sejumlah klaim mengenai latar belakang perkara yang menurut versi mereka berkaitan dengan persoalan pengelolaan lahan di kawasan HGU PTPN IV Regional V Kebun Karet Kumai.
Salah satu hal yang disampaikan berkaitan dengan dugaan gangguan di areal perkebunan. Menurut Tim Penasihat Hukum, persoalan tersebut sebelumnya telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Mereka juga mengungkapkan klaim mengenai adanya pihak-pihak yang diduga mengaku sebagai aparat dan meminta dokumen terkait kerja sama operasional (KSO) PTPN IV Regional V. Tim Penasihat Hukum menduga dokumen tersebut kemudian digunakan dalam proses hukum terhadap kliennya.
Namun, kebenaran klaim mengenai permintaan dan penggunaan dokumen tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan masih perlu diuji melalui proses pembuktian.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah dugaan aktivitas pembukaan lahan menggunakan alat berat di sekitar Afdeling II Blok 208. Menurut keterangan Tim Penasihat Hukum, lokasi tersebut berada dalam kawasan HGU Nomor 2 Tahun 2012.
Mereka juga menyampaikan dugaan adanya aktivitas penanaman kelapa sawit serta perusakan tanaman karet produktif di kawasan tersebut.
Seluruh informasi mengenai dugaan aktivitas pembukaan lahan, penanaman sawit, dan kerusakan tanaman karet tersebut merupakan klaim yang disampaikan Tim Penasihat Hukum. Hingga saat ini, belum terdapat putusan pengadilan maupun keterangan resmi aparat berwenang yang membenarkan dugaan tersebut.
Dalam pernyataannya, Tim Penasihat Hukum bahkan menggunakan istilah mafia tanah untuk menggambarkan pihak-pihak yang menurut dugaan mereka bekerja secara terstruktur. Istilah tersebut merupakan pernyataan narasumber dan bukan fakta hukum ataupun kesimpulan yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.
Tim Penasihat Hukum berharap proses pembuktian mendatang dapat mengungkap secara terang duduk perkara yang sebenarnya. Mereka menilai pemeriksaan saksi dan pengujian alat bukti menjadi bagian penting untuk menjelaskan berbagai persoalan yang muncul di balik perkara tersebut.
Di sisi lain, perkara Samsuri masih harus mengikuti seluruh tahapan peradilan. Status terdakwa tidak dapat disamakan dengan status terpidana karena belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah.
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan atau cover both sides, redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada manajemen PTPN IV Regional V atau PTPN PalmCo mengenai status dan pengelolaan KSO Kebun Karet Kumai.
Permintaan konfirmasi juga disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut serta aparat penegak hukum terkait laporan-laporan yang diklaim telah dibuat oleh pihak Tim Penasihat Hukum.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan.
Agenda persidangan berikutnya akan memasuki pemeriksaan saksi-saksi. Tahapan ini menjadi kesempatan bagi para pihak untuk menghadirkan dan menguji keterangan maupun alat bukti di hadapan Majelis Hakim.
Dengan demikian, perkembangan perkara ini masih perlu dicermati melalui proses persidangan yang terbuka untuk umum. Pembuktian di pengadilan menjadi forum hukum untuk menguji setiap dalil, keterangan, dan bukti sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan akhir.
Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang berkepentingan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Anggi)
