Soroti Kesenjangan Antara Pernyataan Pejabat dan Realitas Lapangan, Ismail Fahmi Tekankan Pentingnya Pemerintah Mendengar Aspirasi Publik
Evaluasi Dua Tahun Komunikasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ismail Fahmi: Media Online dan Sosial Jadi Saluran Utama Informasi Publik
Jakarta, Gramediapost.com
Reform Syndicate menggelar diskusi evaluasi komunikasi kebijakan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mengangkat tema “Dinamika, Strategi, dan Tantangan”. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (16/10/2026), di Pahlawan Joglo, Kalibata, Jakarta Selatan.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh dan praktisi dari berbagai latar belakang, di antaranya Fahd Pahdepie selaku Deputi I Badan Komunikasi (Bakom) RI, Ikrama Direktur Eksekutif Sintesa Strategi Indonesia, Ismail Fahmi, Ph.D. Founder Drone Emprit, Rahman Mangussara Advisor Reform Syndicate/Public Perception Specialist, M. Jusrinto Direktur Eksekutif Reform Syndicate, Hersubeno Arief Jurnalis Senior, serta Safruddin Abas sebagai pemantik diskusi.
Forum tersebut menjadi ruang refleksi untuk melihat bagaimana strategi komunikasi pemerintah berjalan selama dua tahun terakhir, sekaligus mengidentifikasi tantangan dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat di tengah perkembangan ekosistem informasi digital yang semakin dinamis.
Dalam wawancara dengan awak media, Ismail Fahmi, Ph.D., Founder Drone Emprit, menyampaikan bahwa media online dan media sosial memiliki peran sentral dalam komunikasi kebijakan pemerintah. Kedua kanal tersebut kini menjadi saluran utama masyarakat untuk memperoleh informasi, mendiskusikan, sekaligus memberikan respons terhadap berbagai kebijakan publik.
Menurut Ismail, efektivitas komunikasi pemerintah tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak informasi yang disampaikan, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana informasi tersebut diterima, dipahami, dan direspons oleh masyarakat.
Berdasarkan hasil pemantauan atau monitoring media, terdapat puluhan isu strategis yang secara konsisten dianalisis melalui media online dan media sosial. Pemantauan tersebut dilakukan untuk membaca respons publik sekaligus mengukur efektivitas penyampaian informasi mengenai berbagai kebijakan pemerintah.
“Media online dan media sosial telah menjadi saluran utama masyarakat dalam mengakses informasi, membahas, serta memberikan tanggapan terhadap berbagai kebijakan publik,” menjadi salah satu poin penting dalam evaluasi yang disampaikan Ismail.
Ia menjelaskan, pendekatan berbasis data atau data-driven menjadi instrumen penting untuk memahami dinamika opini publik. Melalui pemantauan percakapan digital, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai isu yang berkembang, kecenderungan respons masyarakat, hingga persoalan komunikasi yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Terkait keberadaan lembaga atau unit baru seperti Badan Komunikasi (Bakom), Ismail menyampaikan bahwa evaluasi terhadap lembaga tersebut perlu dilakukan secara terpisah dan berkala melalui pendekatan independen.
Menurutnya, evaluasi yang sedang menjadi perhatian saat ini lebih diarahkan pada gambaran umum kinerja saluran komunikasi pemerintah yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.
Hal ini penting agar penyampaian informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah ke depan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, serta mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Lebih jauh, komunikasi pemerintah juga dituntut tidak hanya bersifat satu arah. Pemerintah perlu membangun komunikasi dua arah yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan yang dijalankan.
Melalui penguatan transparansi, pemanfaatan data, serta respons yang lebih cepat terhadap dinamika informasi publik, kualitas komunikasi kebijakan diharapkan semakin meningkat.
Diskusi yang diselenggarakan Reform Syndicate ini sekaligus menjadi momentum untuk mempertemukan perspektif pemerintah, akademisi, pengamat komunikasi, praktisi media, dan jurnalis dalam melihat tantangan komunikasi publik di era digital.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat strategi komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga setiap kebijakan tidak hanya tersampaikan kepada masyarakat, tetapi juga dipahami secara utuh dan memperoleh ruang dialog yang konstruktif.
Dengan demikian, komunikasi publik bukan sekadar aktivitas menyebarluaskan informasi, melainkan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, Ph.D., mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya ketidakpercayaan (distrust) dan keputusasaan di tengah masyarakat. Fenomena ini dipicu oleh adanya kesenjangan (gap) atau disonansi yang cukup tajam antara pernyataan resmi para pejabat publik dengan kenyataan yang dialami masyarakat di lapangan.
Ismail Fahmi menjelaskan bahwa ketidakpercayaan publik muncul ketika narasi yang disampaikan pimpinan atau pejabat negara berlawanan dengan fakta sosial. Sebagai contoh, dalam hal ketenagakerjaan, masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, begitu pula dalam isu seleksi CPNS di mana terdapat keluhan kecurangan yang minim pengakuan maupun perbaikan dari pihak berwenang.
”Ada disonansi antara apa yang disampaikan oleh pejabat dengan kenyataan di lapangan. Hal ini memicu keputusasaan publik. Masyarakat merasa pernyataan resmi yang disampaikan sangat berbeda dari apa yang mereka alami sehari-hari,” ujar Ismail Fahmi.
Analisis Berbasis Riset Ilmiah dan Inisiatif Drone Emprit Academy
Guna memberikan kontribusi secara objektif, Drone Emprit secara rutin menyusun analisis mingguan mengenai isu-isu hangat yang menjadi perhatian publik. Hasil analisis tersebut disusun secara komprehensif (mencapai puluhan halaman) dengan pendekatan metodologi ilmiah yang ketat (seperti mencantumkan research question dan metodologi analisis).
Ismail juga menyoroti pentingnya keterlibatan publik, jurnalis, serta akademisi dalam memotret dan menganalisis narasi media secara independen melalui program Drone Emprit Academy.
”Kami ingin analisis ini dilakukan secara ilmiah dan terbuka oleh banyak pihak. Ketika semakin banyak yang memotret kenyataan secara objektif, diharapkan analisis tersebut dapat sampai ke telinga dan mata para pemangku kebijakan, dari tingkat atas hingga bawah,” tambahnya.
Pentingnya Sikap Mau Mendengar Bagi Pemerintah
Dalam pemaparannya, Ismail menekankan bahwa kunci utama untuk meredam ketidakpercayaan publik adalah kemauan pejabat pemerintah maupun badan komunikasi publik untuk sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat.
Ia membandingkan dengan pendekatan komunikasi publik pada periode sebelumnya yang dinilai cukup responsif terhadap riak di media sosial. Pada masa tersebut, masukan dari analisis media sosial kerap didengar dan ditindaklanjuti, sehingga masyarakat masih memiliki harapan bahwa suara mereka diperhatikan.
Poin-Poin Kunci Siaran Pers:
Disonansi Informasi: Terjadi ketidaksesuaian antara klaim/pernyataan pejabat dengan realitas yang dirasakan masyarakat di lapangan (misal: isu lapangan kerja dan CPNS).
Pendekatan Ilmiah: Drone Emprit terus konsisten menyajikan data riset percakapan media dan media sosial berbasis ilmiah untuk merekam persepsi serta emosi publik secara nyata.
Mendorong Keterlibatan Publik: Melalui Drone Emprit Academy, jurnalis dan mahasiswa diajak untuk aktif menganalisis data publik agar kontrol sosial semakin kuat.
Respon Pemerintah: Pemerintah dan lembaga komunikasi publik diharapkan lebih mau mendengarkan serta memberikan jawaban yang jujur dan realistis atas keluhan masyarakat.
