Ketua Umum GAMMA, Dadang Asikin: GAMMA Dorong Belanja Pemerintah Jadi Motor Penguatan Industri Mesin Dalam Negeri
Jakarta, Gramediapost.com
Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA) mendorong pemerintah memperkuat keberpihakan terhadap industri mesin dan pengerjaan logam nasional melalui optimalisasi belanja pemerintah. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu motor utama untuk meningkatkan kapasitas produksi, inovasi, penyerapan tenaga kerja, hingga kemandirian industri nasional.
Hal itu disampaikan Ketua Umum GAMMA Dadang Asikin dalam wawancara di sela seminar Indo Machinery Investment and Trade Show 2026 yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menurut Dadang, pameran industri permesinan tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan teknologi dan produk baru, tetapi juga momentum untuk melihat kebutuhan industri nasional yang masih belum dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri.
Ia menyebut terdapat setidaknya dua persoalan utama. Pertama, kebutuhan pengguna industri belum sepenuhnya tersampaikan kepada produsen dalam negeri. Kedua, terdapat kebutuhan tertentu yang memang belum mampu dipenuhi industri nasional karena keterbatasan kapasitas maupun teknologi.
“Ada kebutuhan nasional yang belum bisa dipenuhi industri dalam negeri. Persoalannya bisa karena informasi dari pengguna belum tersampaikan kepada industri, atau memang industrinya belum siap,” ujar Dadang.
Belanja Pemerintah Harus Berpihak pada Produk Dalam Negeri
Dadang menilai pemerintah memiliki posisi strategis untuk memperkecil kesenjangan tersebut melalui belanja barang dan jasa yang bersumber dari APBN.
Ia mencontohkan kebutuhan mesin untuk sektor pendidikan, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK). Menurutnya, apabila kapasitas industri dalam negeri sebenarnya sudah mampu memproduksi mesin yang dibutuhkan SMK, maka pemerintah seharusnya menjadikan pengadaan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat industri nasional.
“Kenapa tidak dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong belanja pemerintah? Misalnya kebutuhan mesin untuk SMK yang kapasitas produksinya masih bisa dipenuhi industri dalam negeri,” katanya.
Menurut Dadang, kebijakan pengadaan pemerintah tidak seharusnya hanya melihat kebutuhan barang secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem industri.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai cara melihat kebijakan dari perspektif yang lebih luas. Sebab, pembelian mesin dalam negeri dapat menciptakan efek berantai terhadap industri logam, manufaktur, pendidikan, hingga tenaga kerja.
“Belanja pemerintah jangan serta-merta hanya difokuskan untuk membeli. Harus dilihat lebih jauh, apakah ada dampaknya terhadap industri lain, terutama industri pendukung,” ujarnya.
TKDN dan Kandungan Produk Lokal Harus Diperkuat
Dadang juga menyoroti pentingnya penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek-proyek strategis pemerintah.
Menurutnya, sejak tahap perencanaan proyek, pemerintah perlu menentukan daftar kebutuhan barang dan peralatan yang memungkinkan untuk diproduksi oleh industri nasional.
Ia memberikan gambaran proyek pembangunan fasilitas industri seperti kilang. Sejak proses tender, kebutuhan peralatan seharusnya sudah diidentifikasi dan dibuka ruang bagi produk manufaktur dalam negeri.
“Jangan sampai ketika tender sudah selesai, kemudian barang yang dibeli semuanya impor. Ini harus menjadi trigger dari program APBN,” katanya.
Karena itu, menurut Dadang, kebijakan Approved Manufacturer List (AML) juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan produk industri nasional masuk dalam rantai pasok proyek-proyek strategis.
Investasi Rp225 Triliun Jadi Peluang Besar
Dadang juga menyoroti besarnya potensi investasi yang dapat menjadi pasar bagi industri mesin dan manufaktur nasional.
Ia menyebut hingga Juli 2026 terdapat sekitar Rp225 triliun dana yang diarahkan untuk investasi pada sejumlah program, termasuk proyek strategis.
Menurutnya, apabila sebagian saja dari nilai investasi tersebut dapat diarahkan untuk menggunakan produk dan jasa industri dalam negeri, dampaknya akan sangat besar.
“Kalau 10 persennya saja masuk ke dalam negeri, sekitar Rp22 triliun. Itu sudah sangat besar bagi teman-teman industri,” ujarnya.
Ia menilai peluang tersebut harus dimanfaatkan untuk membangun rantai pasok nasional sehingga industri mesin dan pengerjaan logam tidak hanya menjadi pengguna teknologi impor, tetapi mampu berkembang sebagai produsen.
Penguatan SDM Jadi Kunci Kemandirian Teknologi
Selain kebijakan belanja pemerintah, Dadang menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus berjalan beriringan dengan penguatan industri.
Menurutnya, keinginan Indonesia untuk mampu memproduksi mesin sendiri tidak akan tercapai tanpa tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan kompetensi industri.
Salah satu opsi yang dapat dikembangkan adalah program pendidikan, magang dan beasiswa yang lebih spesifik untuk kebutuhan industri mesin dan manufaktur.
Ia mencontohkan skema pendidikan vokasi di Jerman yang menggabungkan pembelajaran di institusi pendidikan dengan pengalaman bekerja di industri.
“Kalau memang mau industri kita maju, program vokasi dan magangnya harus kuat. Setelah selesai kuliah, mereka sudah punya kemampuan industri dan bisa langsung bekerja,” jelasnya.
Dadang juga mendorong agar program beasiswa pemerintah, termasuk LPDP, dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan strategis industri nasional.
Misalnya, calon tenaga ahli dikirim belajar ke negara-negara yang memiliki teknologi permesinan maju dengan bidang studi yang secara khusus berkaitan dengan kebutuhan industri Indonesia.
“Kalau memang mau industri maju, kita bisa programkan orang untuk belajar di negara seperti Jerman, kemudian kembali ke Indonesia membawa kemampuan dan teknologinya,” katanya.
Industri dan Kampus Perlu Dibuat Lebih Terhubung
Persoalan lain yang menurut Dadang perlu dibenahi adalah hubungan antara perguruan tinggi vokasi dengan dunia industri.
Ia menilai tidak semua perusahaan memiliki kesiapan untuk menerima mahasiswa magang. Sebagian perusahaan bahkan masih melihat mahasiswa magang sebagai beban tambahan.
Karena itu, diperlukan skema yang lebih jelas sehingga mahasiswa yang menjalani magang dapat memberikan kontribusi terhadap proses produksi sekaligus memperoleh pengalaman kerja.
“Harus ada program yang jelas. Kalau mahasiswa magang membantu produksi, jangan dianggap sebagai beban perusahaan. Harus ada job description yang jelas,” ujarnya.
Menurut Dadang, pengembangan industri mesin nasional membutuhkan roadmap yang terintegrasi, mulai dari kebijakan pemerintah, anggaran, pengembangan teknologi, pendidikan vokasi, program magang, hingga penguatan ekosistem industri.
“Pada akhirnya kita membutuhkan rencana yang jelas, baik dari sisi SDM maupun ekosistem pengembangan industri mesin,” pungkasnya.
