Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Nasional

KPBI Desak Penguatan Perlindungan Buruh, Soroti Risiko PHK dan Kondisi Pekerja Freeport di Papua

×

KPBI Desak Penguatan Perlindungan Buruh, Soroti Risiko PHK dan Kondisi Pekerja Freeport di Papua

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

KPBI Desak Penguatan Perlindungan Buruh, Soroti Risiko PHK dan Kondisi Pekerja Freeport di Papua

 

Example 300x600

Jakarta, Gramediapost.com

 

Konfederasi Kesatuan Buruh Indonesia (KPBI) menegaskan pentingnya penguatan perlindungan terhadap pekerja di tengah meningkatnya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.

 

Hal tersebut mengemuka dalam rangkaian Kongres III KPBI yang digelar di Hotel Acacia, Minggu (7/6/2026).

Ketua KPBI Wilayah Papua dan Ketua Partai Buruh Papua Tengah, Hanok Herison Pigai, menyoroti secara khusus kondisi ketenagakerjaan di PT Freeport Indonesia. Ia meminta perusahaan tidak melakukan PHK sepihak terhadap pekerja di tengah kondisi produksi yang dinilai masih berjalan stabil.

 

Menurutnya, alasan ekonomi global tidak dapat dijadikan dasar utama untuk mengurangi tenaga kerja secara besar-besaran, terlebih ketika aktivitas produksi dan keuntungan perusahaan masih berlangsung normal.

 

KPBI juga mendorong pemerintah daerah di Papua Tengah dan Papua untuk lebih aktif melakukan pengawasan serta memberikan tekanan kepada perusahaan agar kebijakan ketenagakerjaan tetap berpihak pada pekerja.

 

Selain itu, KPBI menyoroti persoalan ribuan pekerja yang sebelumnya terdampak PHK dan masih memperjuangkan hak-haknya hingga saat ini. Mereka menilai perusahaan berskala internasional seharusnya mampu menyelesaikan persoalan tersebut secara adil tanpa menambah beban baru bagi buruh.

 

KPBI juga menegaskan bahwa praktik PHK sepihak maupun dugaan intimidasi terhadap pekerja yang menyuarakan aspirasi tidak dapat dibenarkan. Kebebasan berpendapat di lingkungan kerja, menurut KPBI, harus dijamin tanpa adanya tekanan atau diskriminasi.

 

Di sisi lain, KPBI turut menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan di wilayah Timika. Organisasi buruh tersebut meminta adanya langkah mitigasi yang lebih serius untuk memastikan kegiatan industri tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

 

Meski demikian, KPBI tetap membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah dan pihak perusahaan dalam membangun hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan.

 

Kongres III KPBI ini menjadi momentum konsolidasi gerakan buruh untuk memperkuat perjuangan hak normatif pekerja di seluruh Indonesia.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *