SATU DASAWARSA OPEN GOVERNMENT INDONESIA
Selasa, 7 Februari 2023 –
Sekretariat Nasional Open Government Indonesia di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan acara “Satu Dasawarsa Open Government Indonesia” di Gedung Kementerian PPN/Bappenas.
Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati satu dasawarsa (10 tahun) komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendorong praktik keterbukaan pemerintah melalui keanggotaannya pada Open Government Partnership (OGP) dan dalam rangka peluncuran Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (RAN OGI) yang ke-7 Tahun 2023-2024.
Acara dibuka secara resmi dengan sambutan kunci dari Menteri PPN/Bappenas, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Sambutan kunci diikuti dengan prosesi Peluncuran RAN OGI VII Tahun 2023-2024 yang diwakili oleh pimpinan Kementerian/Lembaga dan Masyarakat Sipil, kemudian diikuti dengan sesi Diskusi Panel yang mengangkat tema “Satu Dasawarsa Keterbukaan Pemerintah: Mewujudkan Pembangunan yang Transparan dan Partisipatif”.
Indonesia bersama 7 negara lainnya mendirikan OGP pada tahun 2011 dengan tujuan mengarusutamakan keterbukaan pemerintah dengan mendorong nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, inklusi, dan akuntabilitas. Setahun kemudian, untuk mewujudkan praktik keterbukaan pemerintah di Indonesia dan menjalankan keanggotaannya dalam OGP, Pemerintah Indonesia membentuk Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI). Sejak saat itu, keikutsertaan Indonesia dalam OGP telah berhasil memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan berbagai penghargaan berhasil diperoleh dalam hal keterbukaan pemerintah, baik di tingkat global, nasional, maupun daerah.
Setelah sambutan kunci dan prosesi Peluncuran RAN OGI VII Tahun 2023-2024, diskusi panel diselenggarakan dengan mengundang narasumber dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Sipil dan OGP Envoy selaku Moderator. Narasumber yang diundang yakni Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bupati Sumedang, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, serta Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Sebagai salah satu Kementerian/Lembaga yang aktif berkolaborasi dengan masyarakat sipil, Kepala LKPP memberikan paparan mengenai “dampak dan praktik baik kolaborasi pemerintah-masyarakat untuk pemerintahan yang terbuka”.
Sementara itu, atas praktik baik mendorong pemerintahan inklusif melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menurunkan angka stunting, Bupati Sumedang memberikan paparan terkait “peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif”.
Diskusi panel juga mengundang Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB untuk memaparkan “strategi dan dampak peningkatan pelayanan publik melalui layanan pengaduan”, sebagaimana telah diupayakan Kementerian PAN dan RB melalui platform SP4N LAPOR!, dan Anggota Dewan Pembina Perludem sebagai perwakilan masyarakat sipil dan akademisi memaparkan tema “pentingnya ruang kewargaan yang inklusif dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka”.
Peserta yang hadir pada acara ini meliputi pimpinan Pemerintah Pusat dan Daerah, mitra pembangunan, OMS, dan akademisi. OGI juga membuka kesempatan bagi masyarakat berpartisipasi secara online melalui kanal Zoom dan YouTube resmi Bappenas serta OGI.
(Hotben)
