Jakarta, Gramediapost.com
Pemilihan umum adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan karakter demokrasi. Melalui pemilu, demokrasi diucapkan oleh publik. Demokrasi adalah kemampuan secara sistemis untuk melayani pilihan hidup setiap warga. Demokrasi kita sedang bertumbuh dalam upaya tersebut. Salah satu prinsip dasar dalam demokrasi kita adalah kemajemukan. Kemajemukan adalah fakta Ke-Indonesiaan kita hingga hari ini.
Kemajemukan adalah pengakuan dan pemahaman adanya perbedaan. Agar perbedaan tidak meruncing tajam dan berujung pada konflik, maka kita memerlukan persatuan. Tapi, hal prinsipiil yang perlu kita ingat dan camkan, bukan persatuan yang menjadi keutamaan tanpa dasar. Yang penting adalah landasan yang mendasarinya, yakni perbedaan. Kita dipersatukan karena perbedaan, karena kemajemukan. Dengan pandangan dasar ini kita harus mengingat bahwa perbedaan ada terlebih dahulu, baru muncul persatuan.
Merayakan perbedaan dan persatuan harus dalam satu tarikan nafas.
Perbedaan itu harus terus diingatkan karena itulah satu-satunya alasan mengapa bangsa ini sangat membutuhkan persatuan. Dengan kata lain, semua upaya untuk menghilangkan perbedaan, atas alasan apa pun, adalah keliru secara logis dan berbahaya secara sosiologis.
Jadi, sejak awal memang kita sudah menyadari konsekuensi dari hidup dalam kemajemukan, yaitu bahwa tidak mungkin persatuan itu dialihkan menjadi penyeragaman. Dalam penyeragaman, elemen-elemen perbedaan dihilangkan. Kalau kita tiba pada kondisi itu, maka Ke-Indonesiaan berakhir. Jadi, baik atas nama mayoritas etnis, agama, maupun ideologi, tidak sekali-kali atau sedikit pun perbedaan itu boleh ditanggalkan. Pokok pikiran ini memang berimplikasi pada kondisi politik, yaitu bahwa penyelenggaraan sebuah Indonesia tidak mungkin didasarkan pada suatu prinsip hidup yang absolut yang menolak kemajemukan. Kita akhirnya memilih “kedaulatan rakyat” dan bukan “kedaulatan etnis” atau pun “kedaulatan agama”, untuk mengingatkan bahwa kekayaan perbedaan kita adalah kenyataan pokok dari keberadaan kita selanjutnya. Kedaulatan rakyat adalah sekaligus dasar dari politik toleransi. Dan toleransi merupakan kemestian dari keragaman. Toleransi adalah konsekuensi dari kemajemukan.
Pemilu adalah salah satu bentuk merayakan perbedaan. Kita berbeda pilihan, namun kita bertujuan untuk bersatu di dalam kemajemukan. Perbedaan pilihan politik untuk, pada akhirnya, menyatukan kita dalam merentang masa depan, dengan memilih pemimpin yang kita percaya.
Pemilihan umum bukan sekadar memilih presiden dan calon presiden, anggota DPR/DPRD/DPD, melainkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan bagaimana dan siapa yang mereka percaya untuk mengelola kehidupan bersama selama lima tahun ke depan. Kedaulatan tersebut dipraktikkan melalui hak pilih warga. Inilah salah satu pokok dari apa yang disebut sebagai kedaulatan rakyat. Pemilihan umum bukanlah perwujudan kedaulatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, melainkan melampaui semua itu, yakni “kedaulatan rakyat”.
Namun, kenyataannya, pasca pemilu, kita dihadapkan pada ketegangan politik baru, yakni bergulirnya tuduhan kecurangan yang dilakukan pemerintah terhadap hasil pemilu. Tuduhan ini mengabaikan fakta bahwa pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinobatkan sebagai lembaga independen dan mandiri untuk menjalankan dan mengawasi keberlangsungan pemilu. Untuk melakukan pengawasan, dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang berfungsi sebagai lembaga independen yang mandiri untuk mengawasi keseluruhan jalannya pemilu. Seluruh perselisihan dan persoalan yang berkaitan dengan pemilu, berkait dengan KPU dan Bawaslu, dan kemudian lembaga peradilan jika perselisihan berlanjut kepada proses hukum. Begitulah prosedur di dalam demokrasi. Demikianlah jalur yang disediakan oleh sistem demokrasi dalam mengelola perselisihan.
Saat ini, kita dihadapkan pada pihak-pihak yang mencoba menolak hasil pemilu. Mendelegitimasi pemilu atas alasan kecurangan dan lainnya. Mengabaikan hasil perhitungan cepat yang hanya memprediksi hasil pemilu, dan berlanjut menolak juga perhitungan riil dari KPU. Meski menjadi ironis karena pihak-pihak yang menolak hasil pemilu adalah mereka yang sedari awal ikut serta dalam pemilu, dan membalik fakta bahwa rakyat tidak memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengelola kehidupan bersama selama lima tahun ke depan.
Pemilu bukanlah persoalan “kalah” atau “menang”. Pemilu bukanlah semata- mata pertandingan atau pun perlombaan. Pemilu adalah perihal kepada siapa mandat rakyat dijatuhkan. Dalam Pemilu 2019, mandat rakyat dipercayakan kepada Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Begitulah rakyat sudah mengucapkan pilihan mereka. Yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana kita mengawal dan mengawasi kerja-kerja mereka selama lima tahun ke depan. Mengkritik jika terjadi kekeliruan. Menegur jika terdapat kekurangan. Bahkan menggugat jika dirasa mencederai keadilan. Demikanlah demokrasi berjalan. Untuk itulah demokrasi diselenggarakan.
PROJO menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap teguh berpegang pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi yang sudah kita perjuangkan berpuluh tahun. Demokrasi yang memungkinkan suara rakyat terdengar nyaring, bukan bisik-bisik di balik tembok. Demokrasi yang membuat setiap orang adalah diakui sama dan setara dalam kehidupan sosial, politik, hukum, dan juga ekonomi. Demokrasi sebagai jalan terbaik yang kita pilih untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan dijalankan secara tepat. Pemilu adalah suara demokrasi yang sah. Ujud rakyat yang berdaulat dalam menentukan pilihan mereka. Rakyat Indonesia sudah memutuskan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pengemban amanat mereka untuk memimpin bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan.
