Jakarta, Gramediapost.com
Mengangkat potensi perekonomian rakyat di tingkat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu fokus dari pemerintahan Joko Widodo. Sedikitnya ada 58 juta orang pelaku UMKM yang memutar roda konsumsi nasional selama ini. Mereka tersebar di sektor formal dan lebih banyak lagi di sektor informal.
Sumbangan UMKM bagi perekonomian nasional tidak bisa dianggap remeh. Realisasi kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2018 mencapai sekitar 60,34%. Tahun ini bahkan diproyeksikan tumbuh sampai 65% atau sekitar Rp2.394,5 triliun.
Sektor perdagangan masih mendominasi pelaku usaha UMKM hingga mencapai 54,4% padat tahun 2018. Porsi berikutnya dikuasai sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan sebesar 23%, sisanya adalah jasa dan pengolahan.
Untuk itu, pemerintah terus menggenjot pertumbuhan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini sebagai bukti upaya pemerintah membuka akses pendanaan tambahan agar mereka makin berkembang. Kendati realisasi penyaluran KUR sepanjang 2018 telah mencapai Rp120 triliun dengan kredit bermasalah (NPL) tercatat 0,24 persen, namun porsi penyalurannya masih didominasi sektor perdagangan. Itu pun usaha mikro menerima pembiayaan terbesar.
Realisasi porsi penyaluran KUR sektor produksi ini memang naik dari pencapaian pada 2017 sebesar 42,3 persen, meski belum mampu memenuhi target yang ditetapkan dalam 2018 sebesar 50 persen.
Mengacu pada wilayah, penyaluran KUR masih didominasi oleh pelaku usaha di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran sebesar 55 persen diikuti dengan Sumatera 19,4 persen dan Sulawesi 11,1 persen.
Sasaran KUR bukan sekadar menggelontorkan dana murah, namun juga peruntukkannya tepat sasaran serta mengangkat perekonomian lokal. Diperlukan terobosan-terobosan brilian agar pelaku usaha semakin mudah mengembangkan bisnis mereka ke level lebih tinggi. Mulai tahun 2017, pemerintah mengeluarkan skema KUR khusus bagi kelompok usaha perikanan rakyat, perkebunan rakyat dan peternakan rakyat. Kelompok usaha ini bisa mendapatkan plafon pembiayaan hingga Rp 5O0 juta.
Adapun, mulai tahun 2018, sektor pariwisata juga disentuh oleh kebijakan KUR ini. Skema KUR Pariwisata ini dikhususkan bagi usaha produktif yang mendukung bisnis turisme di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
Lantas bagaimana efektivitas kebijakan KUR di tengah lesunya harga komoditas untuk pasar ekspor? Apakah KUR dipakai untuk mengembangkan UMKM pemula dengan pemasaran platform digital dan jasa kurir? Bagaimana dampak dari pengurangan pajak penghasilan (Pph) bagi kinerja UMKM yang memakai dana KUR? Apa rencana pemerintah dengan alokasi anggaran KUR senilai Rp140 triliun pada tahun 2019 ini?
Untuk mengupas lebih lanjut hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk Terobosan Baru KUR di Hotel Harris Vertu, Jakarta Pusat pada Kamis 4 April 2019 pukul 13.00-15.00 WIB.
Hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir; Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Yuana Setyawati; dan Executive Vice President Bisnis Kecil dan Kemitraan BRI, Hari Purnomo.
FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.id, FMBSID (Twitter), FM89.ID (Instagram), FMBSJD (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).
