Kongres Teknologi Nasional 2019: Penguatan SDM Iptek Sebagai Penghela Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju dan Mandiri

0
799

Jakarta, Gramediapost.com

 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggelar Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2019. Penyelenggaraan KTN kali ini mengambil tema “Penguatan SDM lptek Sebagai Penghela Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju Dan Mandiri”, berlangsung pada 20 Maret 2019, di Auditorium Gedung ll BPPT Lantai 3, Jl. M. H. Thamrin No 8, Jakarta.

Dikatakan Kepala BPPT Hammam Riza, topik KTN 2019 ini difokuskan pada bidang Teknologi Kebencanaan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perkeretaapian, serta inkubasi Bisnis Teknologi. Keempat tema besar ini ungkapnya, ditujukan agar sesuai dengan isu aktual, juga mendukung akselerasi program prioritas pembangunan pemerintah.“Kongres Teknologi Nasional (KTN) merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). KTN selain sebagai media penyampaian hasil-hasil inovasi dan layanan teknologi yang telah dicapai juga sebagai media komunikasi intensif antara stakeholder, ruang mediasi antara perekayasa dengan dunia industri serta wujud pertanggungjawaban pada publik terhadap kinerja BPPT, lembaga riset, perguruan tinggi dan industri,” paparnya.

Penyelenggaraan KTN 2019 ini Ianjutnya, sangat istimewa karena dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia yang sekaligus memberikan Presidential Lecture terkait perkembangan Iptek di Indonesia dan pembangunan SDM Iptek dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Teknologi Kebencanaan dan Transportasi

Dipaparkan oleh Kepala BPPT lebih lanjut pada bidang kebencanaan bahwa, letak geografis Indonesia yang rawan bencana geologi dan hidrometeorologi sering menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar. Oleh sebab itu imbuhnya, perlu dilakukan percepatan penggunaan teknologi peringatan dini, mitigasi, maupun penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.

“Dalam bencana hidrometeorologi, Teknologi peringatan dini bencana yang lebih sistematis, terpadu, dan mudah dipahami oleh masyarakat. BPPT perlu menjadi yang terdepan untuk membangun sebuah sistem peringatan dan pencegahan dini kekeringan dan kebakaran hutan dengan memadukan kapasitas dan kapabilitas yang telah tersedia di berbagai K/L. Teknologi Modifikasi Cuaca untuk mitigasi bencana kekeringan, kebakaran hutan, dan mengurangi curah hujan penyebab banjir,” terangnya.

Baca juga  DPW dan DPD Partai Berkarya dari Sumatera Utara Dukung Kepemimpinan H. HUTOMO MANDALA PUTRA SH dan  H. PRIYO BUDI SANTOSO

Sementara untuk bencana geologi, perlu dilakukan pemetaan wilayah berbasis potensi bencana yang akan membantu penataan dan pengelolaan tata-ruang yang lebih tangguh terhadap bencana. “Teknologi terpadu deteksi dan peringatan seperti teknologi buoy, kabel, maupun radar yang diintegrasikan dengan sistem peringatan dini yang telah tersedia, dengan didukung oleh sistem komunikasi yang berbasis generasi 4.0. Teknologi struktur bangunan yang tahan gempa. Teknologi penyediaan kebutuhan pokok seperti air bersih dan pangan darurat bencana, untuk menangani pasca kejadian bencana,” urainya.

Transportasi merupakan jantung perekonomian dan menentukan kualitas konektivitas perkotaan maupun regional. Pola moda Transportasi di Indonesia umumnya masih didominasi oleh Transportasi Darat non-rel (Bus, Truk, Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua), sedangkan transpotasi berbasis Rel berkontibusi hanya 7% untuk penumpang dan 0.6% untuk barang terhadap seluruh moda angkutan secara nasional.

Dengan pertumbuhan penumpang yang meningkat pesat sesuai dengan meningkatnya populasi dan aktifitas ekonomi, maka diperlukan moda transportasi massal berbasis rel yang berkapasitas besar, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.

Penggunaan transportasi berbasis rel akan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan juga mendorong penghematan energi dan penurunan polusi udara dari sektor transportasi di Indonesia.meningkatkan TKDN, sebagai implementasi untuk kemandirian bangsa.

SPBE dan Technopreneur

Lebih lanjut Kepala BPPT menyampaikan terkait upaya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu dilakukan penguatan infrastruktur SPBE yang terintegrasi dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective serta menggunakan teknologi terkini antara lain teknologi komputasi awan (cloud computing). Cara ini katanya, merupakan solusi yang efisien dan ramah lingkungan. Untuk itu BPPT telah ditugaskan dan siap mengembangkan serta mengelola salah satu pusat data nasional. Tentunya dengan disertai peningkatan kapasitas SDM yang mumpuni.

Baca juga  PESAN PASTORAL PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI) TERKAIT PERISTIWA PEMBUNUHAN DI NDUGA, PAPUA

Selain itu untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam membangun aplikasi SPBE dan untuk memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan, BPPT siap mendukung upaya untuk mempercepat penggunaan aplikasi berbagi pakai.“Agar tidak terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah (middle income trap), Indonesia harus mampu mentransformasi perekonomiannya dari yang berbasis komoditas menjadi berbasis inovasi,” paparnya.

Untuk itu sambungnya, hilirisasi hasil riset perlu terus ditingkatkan baik melalui pemberian lisensi kepada perusahaan yang sudah ada maupun melalui penumbuh kembangan perusahaan pemula berbasis teknologi. “Karenanya Kawasan Sains dan Teknologi (Science and Techno Park) sebagai wahana bertemunya para penghasil teknologi dan pengguna teknologi, perlu terus dikembangkan di Indonesia sebagai inistiatif strategis menuju perekonomian berbasis inovasi (innovation driven economy). BPPT telah membangun bersama mitra kawasan Techno Park diantaranya di Cimahi Jawa Barat, Bantaeng Sulawesi Selatan, Pekalongan Jawa Tengah,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk mendapat masukan dan wawasan yang lebih luas, dalam KTN 2019 ini juga akan menghadirkan para pembicara kunci Menteri Ristekdikti, Menteri Pariwisata, Menteri Perhubungan, Menteri PAN-RB, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala BNPB, CEO Bukalapak, Dirut PT INKA dan para pakar utama lainnya.

Hasil KTN 2019 inipun diharapkan bisa menjadi bahan masukan kebijakan teknologi kepada pemerintah dalam penyusunan rancangan teknokratis RPJMN IV, khususnya dalam kebijakan teknologi nasional bidang Kebencanaan, Transportasi Perkeretaapian, Sistem Informasi (Sistem Pemerintahan Berbasis EIektronik/SPBE), dan Technopreneur. (Humas/HMP)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here