Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Nasional

RPA INDONESIA KEMBALI LAPORKAN MAFIA TANAH DAN SUAP SUMMARECON KE BARESKRIM DAN KPK, MINTA NUSRON WAHID SERTA DIREKSI DAN KOMISARIS DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

×

RPA INDONESIA KEMBALI LAPORKAN MAFIA TANAH DAN SUAP SUMMARECON KE BARESKRIM DAN KPK, MINTA NUSRON WAHID SERTA DIREKSI DAN KOMISARIS DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

RPA INDONESIA KEMBALI LAPORKAN MAFIA TANAH DAN SUAP SUMMARECON KE BARESKRIM DAN KPK, MINTA NUSRON WAHID SERTA DIREKSI DAN KOMISARIS DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

 

Example 300x600

Jakarta, Sabtu, 21 November 2026

 

Dewan Pimpinan Pusat Relawan Perempuan dan Anak Indonesia (RPA Indonesia) kembali mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, dan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di kawasan Summarecon Bogor, Kabupaten Bogor.

Pada Jumat, 20 November 2026, RPA Indonesia mengirimkan dua surat pengaduan resmi kepada Kepala Bareskrim Polri/Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat.

Ketua Umum RPA Indonesia, Jeannie Latumahina, menjelaskan bahwa pengaduan tersebut berkaitan dengan sekitar 65 hektare lahan yang menjadi sengketa kepemilikan di kawasan Summarecon Bogor, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Pihak ahli waris mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik sejak 1972, sementara HGB kemudian diterbitkan atas nama PT Summarecon Agung Tbk. Sengketa tersebut bergulir di Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

RPA Indonesia menyoroti dugaan pemberian uang Rp1,5 miliar dalam proses pembukaan blokir dan pemecahan HGB. Berdasarkan keterangan KPK yang diberitakan kepada publik, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi, diduga menyerahkan uang tersebut melalui perantara Yaser Alfarisi dan Rizal Pahlefi kepada Erwin. Sebagian uang, sebesar Rp200 juta, diduga diserahkan Erwin kepada Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

Dalam OTT pada 14 September 2026, KPK menyita uang dan barang bukti lainnya, termasuk uang tunai sekitar Rp106,3 miliar, serta menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

RPA Indonesia juga meminta agar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serta seluruh jajaran direksi dan komisaris PT Summarecon Agung Tbk diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka didalami keterkaitannya berdasarkan bukti dan peran masing-masing. Nama-nama tersebut dicantumkan dalam surat pengaduan RPA Indonesia.

Selain itu, RPA menyoroti dugaan pemberian uang Rp800 juta kepada Hercules dari GRIB Jaya melalui staf legal PT Summarecon Agung Tbk, yang menurut uraian surat pengaduan telah dikembalikan atau diserahkan kepada KPK sebagai barang bukti.

Dalam suratnya, RPA Indonesia mencantumkan dasar hukum berupa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Surat tersebut juga mencantumkan Pasal 257 ayat (1), Pasal 391, Pasal 392, Pasal 394, Pasal 186, Pasal 492, Pasal 502, serta Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP sebagai ketentuan pidana yang menjadi rujukan pengaduan.

Ketua Umum RPA Indonesia, Jeannie Latumahina, meminta Bareskrim Polri dan KPK bersinergi mengusut perkara ini secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana, proses penerbitan HGB, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Penanganan perkara ini tidak boleh berhenti pada delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Semua pihak yang diduga memiliki keterkaitan, termasuk pejabat, pihak korporasi, jajaran direksi dan komisaris, harus diperiksa secara objektif berdasarkan bukti hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegas Jeannie.

RPA Indonesia menegaskan bahwa pengaduan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap perlindungan hak masyarakat atas tanah dan pemberantasan korupsi. RPA berharap Bareskrim Polri dan KPK menindaklanjutinya secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih demi tegaknya kepastian hukum di Indonesia.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

DEKONSTRUKSI EKONOMI INDONESIA   Yudhie Haryono | CEO…