Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Nasional

Wapres Mundur, Wakil Ketua MPR Ikut Mundur. Kok Bisa Barengan? Ini Bedanya

×

Wapres Mundur, Wakil Ketua MPR Ikut Mundur. Kok Bisa Barengan? Ini Bedanya

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Wapres Mundur, Wakil Ketua MPR Ikut Mundur. Kok Bisa Barengan? Ini Bedanya

 

Example 300x600

Oleh: Prof. Abdul Latif

 

Jakarta, Gramediapost.com,

 

November 2026 lagi panas.

Dua kursi penting kosong hampir barengan. Satu di Istana, satu di Senayan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid resmi mundur.

Kelihatannya sama sama mundur. Tapi cara ngisi kursinya beda jauh. Yuk bedah.

Kalau Wapres Mundur, Aturannya dari UUD 1945

Ini diatur langsung di Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, plus Pasal 46-47 UU MD3 dan Tata Tertib MPR.

Ada 3 kunci

Nggak perlu izin MPR buat mundur*

Kalau mundurnya sukarela, MPR nggak bisa nolak. Begitu surat diterima, jabatan langsung kosong. Nggak perlu pemakzulan, nggak perlu sidang MK.

Presiden yang ngajuin 2 nama*
Maksimal 60 hari setelah kosong, MPR harus gelar Sidang Paripurna. Presiden Prabowo wajib ngusulin 2 nama calon Wapres, paling lambat 14 hari sebelum sidang.

MPR yang milih
Dua calon diverifikasi dulu syaratnya sesuai Pasal 6 UUD 1945. Terus anggota MPR — gabungan DPR + DPD — milih satu lewat voting. Kalau imbang 2 kali, Presiden yang nentuin.

Kenapa mundur justru jadi jalan pintas?

Karena dengan mundur sukarela, proses impeachment atau Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR langsung gugur. Pemerintah nggak disandera drama berkepanjangan di parlemen dan MK.

Tapi abis itu, pertarungan baru mulai: siapa penggantinya?

Kursi RI-2 jadi barang tawar paling mahal. Mau dikasih ke partai terbesar biar loyalitas legislatif kekunci? Atau diisi loyalis Presiden / teknokrat biar nggak ada “matahari kembar” sampai 2029?

Dan verifikasinya bakal ketat banget. Belajar dari kontroversi syarat pencalonan sebelumnya, tim verifikasi lintas fraksi dan DPD pasti pengen nunjukin akuntabilitas.

Kalau Wakil Ketua MPR Mundur, Aturannya Dikunci UU MD3

Beda sama Wapres, ini diatur di *Pasal 31 dan 32 UU MD3*.

Faktanya, *Selasa, 10 November 2026*, pimpinan MPR terima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR. Alasannya, Hidayat dapat tugas baru jadi Ketua BKSAP DPR RI.

Cara ngisinya begini
Hak eksklusif fraksi asal
Pimpinan MPR itu kolektifkolegial. Mewakili fraksi partai dan kelompok DPD. Jadi kalau Wakil Ketua MPR mundur, yang berhak nunjuk pengganti adalah fraksi asalnya. Dalam kasus ini, PKS. Maksimal 30 hari sejak kosong.

Nggak butuh Plt
Karena pimpinannya kolektif, nggak ada kekosongan kepemimpinan. Tugas tetap jalan sama pimpinan MPR lainnya.

Langsung ditetapkan di Paripurna
Nama dari fraksi asal nggak perlu voting ulang antar partai. Langsung ditetapkan dan dilantik di Sidang Paripurna.

Dan beneran kejadian. Senin, 16 November 2026 Sohibul Iman dari Fraksi PKS resmi dilantik jadi Wakil Ketua MPR gantiin Hidayat Nur Wahid, untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Kenapa Senayan nggak goyang?

Karena kursinya udah dikunci UU MD3. Nggak ada rebutan antar partai. Koalisi tetap aman.

Pergantian ini lebih jadi urusan internal partai asal. Biasanya karena 3 motif(1) penugasan baru, (2) konsolidasi partai abis kongres/muktamar, (3) regenerasi kader di pimpinan lembaga tinggi negara.

Tapi jangan remehin. Wakil Ketua MPR itu bagian dari pimpinan kolektif yang nentuin jadwal Sidang Paripurna, bentuk tim verifikasi calon Wapres, sampai lantik Wapres baru.

Kalau mundurnya barengan sama mundurnya Wapres, momentum ini jadi krusial. Fraksi pengusung pasti mastiin penggantinya satu frekuensi sama pimpinan MPR lainnya.

Siapa Paling Berpeluang Jadi Wapres Pengganti?

Ini bagian paling seru.

GERINDRA Paling Kuat
Sebagai partai pengusung utama Presiden, Gerindra paling strategis. Uniknya, elite Golkar dan PAN malah bilang, “Kasih aja ke Gerindra.”

Nama Sufmi Dasco Ahmad sering disebut. Tapi narik Dasco ke eksekutif berisiko ngosongin kendali harian di parlemen.

Alternatif jalan tengah Ahmad Muzani. Dinilai rasional buat jaga keseimbangan.

Peluang Sangat Tinggi.

GOLKAR & DEMOKRAT Tahan Diri
Golkar lewat Idrus Marham dan Demokrat lewat AHY justru nggak ngotot nyodorin kader. Demokrat malah tegas bilang nggak ngajuin nama.

Buat mereka, kursi Wapres di tengah jalan itu penuh risiko. Beban transisi dan pertanggungjawaban pemerintahan yang lagi jalan, berat.

Dengan nggak ngotot, mereka justru ngamanin bargaining power di kursi kabinet.

Peluang Moderat-Kecil.

PAN & PKBIkut Garis Istana
PAN dan PKB paling akomodatif. Serahin sepenuhnya ke prerogatif Presiden.

Peran mereka jadi penyeimbang dan pendukung pengesahan di Sidang Paripurna MPR yang dijadwalkan *2 Desember 2026*.

Peluang Kecil buat RI-2, tapi posisi tawar tetap tinggi buat kompensasi politik lain.

Faktor Penentu di Luar Partai

Presiden juga harus ngitung komposisi riil MPR, termasuk fraksi di luar koalisi kayak PDIP, NasDem, dan PKS.

Ada 2 hal yang nggak bisa ditawar

Jangan sampai ada “matahari kembar”. Siapa pun yang dipilih harus loyal dan sejalur sama Presiden.

Opsi tokoh non-partai. Buat ngeredam cemburu antar partai, bisa aja salah satu dari 2 nama itu adalah teknokrat, tokoh moderat, atau figur pemersatu lintas faksi — dari ormas besar atau profesional independen.

Intinya, November 2026 ini lagi nulis ulang keseimbangan kekuasaan. Satu kursi diisi lewat pertarungan politik terbuka. Satu kursi diisi lewat mekanisme fraksi yang udah terkunci.( Berlian)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *