Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Nasional

ADAKSI Desak Kepastian Jabfung Dosen yang Beralih Jadi PNS: Jangan Mulai Karier dari Nol

×

ADAKSI Desak Kepastian Jabfung Dosen yang Beralih Jadi PNS: Jangan Mulai Karier dari Nol

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

ADAKSI Desak Kepastian Jabfung Dosen yang Beralih Jadi PNS: Jangan Mulai Karier dari Nol

 

Example 300x600

Jakarta, 16 November 2026 –

 

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Akademik dan Keahlian Seluruh Indonesia (DPP ADAKSI) mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) segera menuntaskan persoalan pengakuan jabatan fungsional (Jabfung) akademik dan masa kerja dosen tetap non-PNS yang kini berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Desakan itu menyusul keluhan ratusan dosen yang diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal (TMT) Juni 2024 dan Juni 2025. Para dosen tersebut sebelumnya telah mengantongi jabatan akademik dan memiliki pengalaman pengabdian di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Ketua Bidang DPP ADAKSI, Jonris Tampubolon, menyatakan bahwa perubahan status kepegawaian semestinya tetap menjamin keberlanjutan karier akademik dosen. Menurutnya, capaian yang diperoleh selama menjadi dosen non-PNS harus mendapat penghargaan yang layak.

“Jangan sampai dosen yang telah mengabdi bertahun-tahun, memiliki Jabfung, dan menghasilkan berbagai karya tridarma justru harus memulai kembali karier akademiknya dari nol setelah menjadi PNS. Negara harus menghargai rekam jejak dan masa kerja yang telah diperoleh secara sah,” tegas Jonris.

Wakil Ketua Umum DPP ADAKSI, Eliyah Acantha, meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, segera mengambil langkah konkret. Ia menyebut persoalan yang telah berlangsung hampir dua tahun tersebut membutuhkan kepastian penyelesaian.

“Kami mendesak pak menteri segera memberikan kepastian pengakuan Jabfung dan masa kerja dosen. Jangan sampai perubahan status menjadi PNS justru menghambat kenaikan jabatan akademik, sertifikasi dosen, dan pengembangan karier. Ini menyangkut keadilan dan kepastian hak dosen,” ujar Eliyah.

DPP ADAKSI merumuskan empat tuntutan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pertama, pengakuan atas Jabfung akademik yang telah dimiliki sebelum menjadi PNS, termasuk jabatan yang setara atau lebih tinggi daripada formasi yang dilamar.

Kedua, pengakuan masa kerja serta capaian kinerja akademik selama menjadi dosen tetap non-PNS yang tercatat dalam SISTER. Ketiga, kejelasan mekanisme dan petunjuk teknis pengakuan Jabfung agar pelaksanaannya konsisten di seluruh PTN.

Keempat, percepatan penyelesaian administrasi sehingga proses kenaikan jabatan, sertifikasi, dan pengembangan karier dosen tidak terhambat.

Sebagai rujukan kajian organisasi, DPP ADAKSI mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 Pasal 38 dan Keputusan Menteri Nomor 39/M/KEP/2026 Bagian II.D angka 3.

Selain menyangkut karier individu, ketidakpastian pengakuan Jabfung dinilai berpotensi memengaruhi akurasi data dosen, akreditasi, dan indikator kinerja perguruan tinggi.

“Kami dari ADAKSI tidak meminta keistimewaan. Kami meminta kepastian pengakuan hak akademik sesuai regulasi yang sudah ada. Dosen yang telah memiliki pengalaman, masa kerja, dan jabatan akademik harus mendapatkan pengakuan yang adil,” pungkas Eliyah.

DPP ADAKSI berharap kementerian segera memberikan solusi dengan mengedepankan prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, sejalan dengan semangat Dikti BerDAMPAK dan ASN BerAKHLAK.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *