Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Nasional

Masyarakat Sipil Sampaikan Catatan Reflektif Terkait HAM dan Sektor Keamanan di 2 Tahun Prabowo Gibran

×

Masyarakat Sipil Sampaikan Catatan Reflektif Terkait HAM dan Sektor Keamanan di 2 Tahun Prabowo Gibran

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Masyarakat Sipil Sampaikan Catatan Reflektif Terkait HAM dan Sektor Keamanan di 2 Tahun Prabowo Gibran

 

Example 300x600

JAKARTA, Gramediapost.com

 

Memasuki tahun kedua perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Koalisi Masuarakat Sipil memyampailan pandangan serta masukan evaluatif terkait jalannya tata kelola penegakan hak asasi manusia (HAM) dan penyempurnaan sektor keamanan nasional.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan penekanan khusus terhadap beberapa kerangka regulasi yang dinilai membutuhkan peninjauan ulang agar tetap sejalan dengan prinsip pelindungan hak dasar warga.

“Seluruhnya melegalkan berbagai praktik penyimpangan yang mengakibatkan pelanggaran HAM sampai pada peraturan presiden yang mengkategorikan minoritas seksual sebagai ancaman non militer dan melegalkan berbagai bentuk pelanggaran HAM,” ujar Usman Hamid, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/10/2026)

Dalam pemaparannya, Usman menyampaikan hasil evaluasinya mengenai catatan penegakan HAM yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Kami mengambil satu kesimpulan yang mungkin tidak terlalu membawa harapan, yaitu bahwa kinerja pemimpin Indonesia bisa dikatakan memiliki rapor merah, bahkan di beberapa bidang terlalu besar atau bahkan minus di dalam penegakan HAM,” tambah Usman.

Di sisi lain, Imparsial juga menyiroti dinamika tata kelola hubungan sipil dan militer selama dua tahun terakhir. Imparsial menggarisbawahi pentingnya menjaga fokus reformasi sektor keamanan agar tetap berjalan dalam koridor yang akuntabel.

“Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan gejala kuat terjadinya regresi demokrasi yang didorong oleh militerisasi ruang sipil. Perluasan peran militer dalam pemerintahan, penguatan struktur komando teritorial, berulangnya kekerasan aparat, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar stagnasi reformasi, melainkan pembalikan arah agenda reformasi sektor keamanan,” sebut Imparsial dalam rilis resminya, Selasa (20/10/2026)

Lebih lanjut, Imparsial mengingatkan pentingnya konsistensi dalam mempertahankan kerangka kerja profesionalisme institusi pertahanan.

“Kami juga menyebut kecenderungan ini sebagai involusi profesionalisme militer, yakni arus balik yang membuat militer kembali masuk ke ruang sipil seperti pada masa Orde Baru. Kecenderungan tersebut mengancam supremasi sipil, mempersempit ruang demokrasi, dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengarah pada pemerintahan autokratis,” jelas Imparsial.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *