Oknum Pengusaha Tambang Dinilai Mendorong Pemaksaan Muktamar Nasional PII Ilegal
Jakarta, Gramediapost.com
Dinamika internal Pelajar Islam Indonesia (PII) kembali memanas setelah muncul indikasi kuat adanya campur tangan oknum pengusaha tambang yang diduga berupaya memaksakan terlaksananya Muktamar Nasional PII ilegal. Informasi ini berasal dari berbagai sumber internal yang menyebut bahwa dorongan eksternal tersebut bukan hanya berupa wacana, melainkan sudah masuk pada dukungan logistik dan pendanaan untuk memobilisasi kelompok tertentu.
Pengurus Besar PII dengan tegas mengecam segala bentuk intervensi dari pihak luar yang mencoba menunggangi organisasi demi kepentingan pribadi maupun bisnis. Mereka menilai bahwa langkah tersebut merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan organisasi dan bentuk manipulasi yang tidak dapat ditoleransi.
“Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi upaya terstruktur untuk membajak proses organisasi PII. Jika ada pihak yang mencoba memaksa muktamar ilegal dengan dukungan modal dari luar, itu jelas tindakan yang melampaui batas,” tegas salah satu Pengurus PB PII dalam pernyataan resmi.
PII menegaskan bahwa muktamar hanya dapat diselenggarakan melalui keputusan konstitusional yang sah. Segala agenda yang didorong oleh oknum—termasuk pengusaha tambang yang mencoba menempatkan kepentingan ekonomi di balik gerakan organisasi pelajar—dipandang sebagai bentuk sabotase terhadap persatuan kader.
PB PII juga memperingatkan bahwa mereka tidak akan ragu mengambil langkah organisasi maupun hukum apabila kegiatan ilegal tersebut terus dipaksakan. Kader di seluruh wilayah diminta untuk tetap solid, mengikuti arahan resmi, dan menolak setiap ajakan yang berasal dari pihak-pihak yang tidak memiliki legitimasi dalam pelaksanaan Muktamar Nasional PII ilegal yang di buat di jakarta, karna berdasarkan hasil putusan resmi muktamar akan diadakan di Palembang, Sumatera Selatan. 10-15 Februari 2026.
“Organisasi ini bukan alat transaksi kepentingan bisnis siapa pun. Jika ada oknum yang mencoba memanfaatkan PII untuk agenda di luar kepentingan kader dan bangsa, itu jelas musuh bersama,” pungkasnya.
