RUPIAH MELEMAH, ENERGI NAIK: RAKYAT MENANGGUNG BEBAN KRISIS GLOBAL
Oleh: Jeannie Latumahina
Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Indonesia
Sabtu, 21 Maret 2026
Per 21 Maret 2026, tekanan krisis global semakin nyata. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp15.800–Rp16.300 per dolar AS dan sempat mendekati Rp16.500. Dalam konteks sejarah ekonomi Indonesia, level ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal kuat bahwa daya beli masyarakat sedang berada di bawah tekanan.
Di saat yang sama, harga minyak dunia naik ke sekitar USD 110 per barel akibat gangguan pasokan dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Bagi Indonesia, kondisi ini sangat krusial. Ketergantungan terhadap impor yang masih berada di kisaran 50–60% membuat setiap pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi langsung diterjemahkan menjadi beban domestik.
Kombinasi pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi merupakan pola klasik yang dalam setiap krisis hampir selalu berujung pada tekanan terhadap daya beli masyarakat. Dampaknya kini mulai terasa: harga pangan meningkat, biaya transportasi naik, dan kemampuan konsumsi masyarakat melemah. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga subsidi energi dan mempertahankan ruang fiskal. Namun bagi rakyat, pilihan itu tidak tersedia, mereka hanya dapat menanggung dampaknya.
Risiko ke depan berpotensi lebih besar. Jika konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berkembang menjadi perang berkepanjangan, jalur strategis seperti Selat Hormuz, yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia, dapat terganggu. Dalam skenario ini, harga minyak berpotensi melampaui USD 120 per barel dan memicu tekanan berantai berupa inflasi global, perlambatan ekonomi, serta ketidakstabilan pasokan energi.
Dalam kondisi tersebut, Indonesia berada pada posisi rentan. Ketergantungan impor membuat pasokan mudah tertekan, harga BBM berpotensi meningkat tajam, dan dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor, mulai dari pangan, industri, hingga keberlangsungan UMKM. Pada titik ini, krisis tidak lagi sekadar persoalan ekonomi, tetapi berpotensi berkembang menjadi krisis sosial.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya kemandirian energi sebagai bagian dari ketahanan nasional. Namun tantangan yang dihadapi saat ini menuntut percepatan langkah yang lebih konkret, terukur, dan konsisten. Kemandirian energi tidak dapat terus berada dalam ranah wacana, sementara tekanan terhadap masyarakat berlangsung secara nyata.
Kebijakan efisiensi seperti Work From Anywhere dan pembelajaran daring dapat menjadi bagian dari solusi. Namun tanpa dukungan infrastruktur digital yang merata, kebijakan tersebut berisiko memperlebar ketimpangan. Dalam setiap krisis, kelompok rentan, perempuan, anak, dan pelaku UMKM, hampir selalu menjadi pihak yang paling terdampak. Oleh karena itu, penguatan perlindungan sosial harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
Krisis ini menegaskan satu hal: selama fondasi energi nasional masih bergantung pada faktor eksternal, Indonesia akan terus berada dalam posisi rentan terhadap gejolak global. Diperlukan keberanian untuk memperkuat kemandirian energi, memperkokoh struktur ekonomi, dan memastikan negara hadir secara nyata dalam melindungi rakyat.
Jika konflik global berkepanjangan, maka yang menyempit bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang hidup masyarakat.
Pada akhirnya, rakyat kecil bukan hanya terdampak, mereka adalah pihak yang paling besar menanggung biaya dari setiap krisis.
