BAPPENAS PERKUAT SINERGI PERENCANAAN PUSAT-DAERAH, TINGKATKAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH MENUJU INDONESIA EMAS 2045
JAKARTA, Gramediapost.com
Kementerian PPN/Bappenas menggelar Knowledge Sharing Pembangunan Daerah serta Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Penghargaan Khusus Tahun 2025 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (15/12). PPD berupaya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas prestasi dalam perencanaan dan kinerja pencapaian pembangunan serta wadah bagi pemerintah daerah untuk menampilkan perencanaan yang konsisten, komprehensif, tersinergi antara perencanaan pusat dan daerah dengan menonjolkan adanya program unggulan masing-masing daerah.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menegaskan bahwa kemajuan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pembangunan di daerah, serta pentingnya inovasi kebijakan di tengah penataan ulang alokasi anggaran. “Sumber pertumbuhan pembangunan nasional ada di daerah. Jika daerah tidak berprogres, maka cita-cita pembangunan secara nasional tidak akan tercapai. Efisiensi anggaran bukan alasan untuk menghentikan program dan kegiatan. Justru diperlukan inovasi kebijakan agar pemerintah pusat dan daerah terus bertransformasi dan bergerak secara kolaboratif,” tegas Sesmen Teni.
Penerima PPD Tahun 2025 Kategori Pemerintah Provinsi peringkat pertama hingga kelima secara berurutan diraih oleh Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara. Daerah terbaik Kategori Pemerintah Kabupaten secara berurutan adalah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Bantul, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sidoarjo.
Sementara itu, Kategori Pemerintah Kota diraih oleh Kota Depok sebagai terbaik pertama, diikuti Kota Magelang, Kota Palu, Kota Malang, dan Kota Yogyakarta. Penghargaan khusus juga diberikan kepada daerah dengan progres perencanaan tertinggi pada Daerah Otonom Baru adalah Provinsi Papua Pegunungan, progres perencanaan tertinggi Kategori Kabupaten yaitu Kabupaten Bone Bolango, serta progres perencanaan tertinggi Kategori Kota yaitu Kota Kupang.
Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas menyampaikan bahwa pelaksanaan PPD 2025 berlangsung di tengah transisi pemerintahan dan efisiensi anggaran. “Meski dihadapkan pada berbagai perubahan, evaluasi, pengendalian, dan kinerja pembangunan daerah tetap harus kita kawal bersama,” ujar Deputi Erwin. Ke depan, PPD akan diperkuat secara lebih komprehensif dan selaras dengan program pemerintah, serta kepala daerah terpilih.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Knowledge Sharing Praktik Baik Pembangunan Daerah yang menghadirkan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Temanggung, dan Kota Depok sebagai narasumber. Forum ini diharapkan dapat mendorong replikasi praktik baik dan penguatan kolaborasi antar aktor pembangunan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
