Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Nasional

Basri Ely (Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan KADIN Maluku): Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Kebutuhan Daerah Mempercepat Investasi, Membuka Lapangan Kerja, serta Mendorong Lahirnya Pusat-pusat Ekonomi Baru.

×

Basri Ely (Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan KADIN Maluku): Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Kebutuhan Daerah Mempercepat Investasi, Membuka Lapangan Kerja, serta Mendorong Lahirnya Pusat-pusat Ekonomi Baru.

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Basri Ely (Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan KADIN Maluku): Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Kebutuhan Daerah Mempercepat Investasi, Membuka Lapangan Kerja, serta Mendorong Lahirnya Pusat-pusat Ekonomi Baru.

 

Example 300x600

Jakarta, Gramediapost.com

 

Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan KADIN Maluku, Basri Ely, menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025, pada hari Senin (1/12/2025) di Jakarta, yang mengusung tema besar: “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja Untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia.” Dalam forum strategis tingkat nasional tersebut, Basri Ely menegaskan pentingnya penyusunan kebijakan pemerintah pusat yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya terkait mekanisme transfer ke daerah.

Rapimnas Kadin Indonesia 2025 dihadiri oleh para tokoh nasional, pengurus Kadin dari berbagai provinsi, pelaku usaha, serta mitra strategis pemerintah. Forum ini menjadi ruang evaluasi dan perumusan langkah-langkah kebijakan dunia usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global.

Dalam sesi diskusi yang berlangsung dinamis, Basri Ely memberikan masukan konstruktif mengenai perlunya reformasi pola transfer anggaran dari pemerintah pusat agar lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah pusat memiliki kewenangan langsung dalam penetapan kebijakan transfer ke daerah. Karena itu, kami mendorong adanya perubahan yang lebih berpihak pada pemerataan pembangunan. Tahun-tahun ke depan, mekanisme transfer harus mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa daerah seperti Maluku memiliki potensi besar—dari sektor perikanan, kelautan, hingga pariwisata—namun seringkali tidak berkembang optimal karena keterbatasan anggaran berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Menurutnya, harmonisasi kebijakan pusat dan kebutuhan daerah akan menjadi kunci mempercepat investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru.

Kehadiran Basri Ely dalam Rapimnas 2025 juga menegaskan komitmen KADIN Maluku untuk berperan aktif dalam agenda pembangunan nasional.

“Rapimnas ini momentum penting. Semangat gotong royong Kadin harus diterjemahkan dalam kolaborasi konkret antara pusat dan daerah. Kemandirian ekonomi Indonesia hanya bisa terwujud jika seluruh daerah bergerak bersama,” ujarnya.

Basri Ely menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa melalui penyelarasan kebijakan transfer daerah dan penguatan pemberdayaan ekonomi lokal, Maluku dan daerah-daerah lain di Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *