Ket.foto:
Foto: UNFPA Indonesia/Itsnain G. Bagus)
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, menyampaikan pidato utamanya pada acara Diskusi Pakar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Senin, 22 September 2025. Salah satu poin penting yang disoroti adalah program Keluarga Berencana (KB) sebagai intervensi pembangunan yang sangat efektif dan efisien dari sisi anggaran. Analisis manfaat-biaya program KB di Indonesia menunjukkan rasio sebesar 98, yang berarti program tersebut menghasilkan manfaat finansial sebesar 22,895,376 miliar rupiah dengan biaya 269,696 miliar rupiah. Data ini menguatkan komitmen pemerintah untuk menjadikan program KB sebagai investasi jangka panjang demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menyongsong Hari Kontrasepsi Sedunia 2025, Kemendukbangga dan UNFPA Tegaskan KB Sebagai Investasi Penting
Jakarta, 22 September 2025 —
Menjelang Hari Kontrasepsi Sedunia yang diperingati setiap 26 September, beberapa indikator capaian program keluarga berencana (KB) belum memberikan sinyal positif. Misalnya saja persentase unmet need KB (kebutuhan KB yang belum terlayani) masih sebesar 11,5 persen, jauh dari target 7,4 persen.
Hari Kontrasepsi Sedunia merupakan momentum untuk meningkatkan komitmen semua pihak; baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat tentang pentingnya penggunaan kontrasepsi dalam pembangunan keluarga yang berkualitas, serta untuk percepatan pencapaian program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) secara menyeluruh.
Pengetahuan dan wawasan masyarakat di semua lini yang terkait pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas juga harus ditingkatkan.
“Dulu, kampanye KB slogannya dua anak cukup. Sekarang kita geser, tidak hanya soal angka tapi kualitas dan perencanaan keluarga. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa membaca masa depan dengan baik. Investasi apa yang dibutuhkan penduduk 12 tahun ke depan bisa kita baca dengan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK),” kata Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, pada Diskusi Pakar: Investasi Pembangunan Manusia untuk Indonesia Emas 2045 bertema “Memastikan Komitmen Kebijakan dan Pembiayaan Keluarga Berencana Berkelanjutan” di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) hari ini (22/09).
“Pemerintah harus tetap memastikan pembiayaan KB yang berkelanjutan, khususnya untuk yang paling membutuhkan. Hasil analisis biaya-manfaat program KB di Indonesia dari tahun 1970 hingga 2025 menunjukkan rasio manfaat-biaya sebesar 98. Sehingga bisa dipastikan investasi KB adalah intervensi yang sangat efektif dan efisien dari sisi anggaran,” tegasnya.
Kemampuan untuk merencanakan kehamilan, termasuk memilih metode kontrasepsi, adalah hak asasi manusia.
“Setiap perempuan berhak untuk memutuskan kapan ia ingin punya anak, dan berapa anak yang ia inginkan. Peran kita adalah menyediakan informasi dan layanan bagi perempuan, termasuk layanan kontrasepsi, sehingga mereka bisa membuat keputusan tentang fertilitas mereka,” kata Kepala Perwakilan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNFPA) di Indonesia Hassan Mohtashami.
“Tiga fakta soal kontrasepsi: kontrasepsi menyelamatkan hidup. Kontrasepsi adalah investasi yang baik. Dan akses kontrasepsi adalah hak asasi manusia yang mendasar,” lanjutnya.
UNFPA mendukung Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan KB di Indonesia.
