Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Nasional

Isu Pergantian Kapolri Mencuat, ICPW Dukung Komjen Suyudi Aryo Seto Sebagai Pengganti

×

Isu Pergantian Kapolri Mencuat, ICPW Dukung Komjen Suyudi Aryo Seto Sebagai Pengganti

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Isu Pergantian Kapolri Mencuat, ICPW Dukung Komjen Suyudi Aryo Seto Sebagai Pengganti

 

Example 300x600

Jakarta, Gramediapost.com

 

 

Isu pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kembali mencuat. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dikabarkan akan segera digantikan dalam waktu dekat. Menyikapi kabar tersebut, Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) menyatakan dukungan kuat kepada Komjen Pol. Suyudi Aryo Seto sebagai calon yang dinilai paling layak menggantikan posisi tersebut.

“Kalau kabar itu benar, maka jabatan Kapolri sangat tepat diberikan kepada Kepala BNN RI saat ini, Komjen Pol. Suyudi Aryo Seto,” ujar Ketua Presidium ICPW, Bambang Suranto, Jumat, 12 September 2025.

Menurut Bambang, Suyudi merupakan salah satu perwira terbaik yang dimiliki Polri saat ini. Selain berpengalaman, Suyudi juga menjadi satu-satunya lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994 yang telah menyandang pangkat Komisaris Jenderal (bintang tiga).

“Kalau kita lihat dari sisi usia dan jenjang karier, beliau masih memiliki masa dinas yang cukup panjang. Ini tentu menjadi nilai tambah penting dalam menjamin kesinambungan kepemimpinan di tubuh Polri,” tambahnya.

Bambang juga menyoroti pola pengangkatan Kapolri di era Presiden Joko Widodo yang menurutnya kerap mengejutkan, karena loncatan antarangkatan yang tidak terduga dan cenderung acak.

“Di era Presiden Jokowi, pola pengangkatan Kapolri terkadang keluar dari kebiasaan. Ini menimbulkan dinamika yang tidak sedikit, bahkan bisa menimbulkan rasa ketidakadilan di internal Polri,” jelasnya.

ICPW berharap, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nanti, pola pengangkatan Kapolri bisa kembali mengikuti sistem yang lebih terstruktur dan berkeadilan antar angkatan.

“Memang benar Presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk Kapolri, namun jika dilakukan tanpa mempertimbangkan pemerataan dan jenjang yang proporsional, itu bisa menimbulkan kegaduhan dan kecemburuan,” tutup Bambang.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *