Pemerintah dan PBB Luncurkan Program untuk Pekerjaan, Keterampilan dan Perlindungan Sosial
Jakarta, 10 Juni 2025 —
Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia, meluncurkan dua program bersama untuk mendukung upaya Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan perlindungan sosial bagi mereka yang paling membutuhkan. Program-program tersebut – dengan nilai total sebesar US$ 3,15 juta – mendukung pelaksanaan Peta Jalan Indonesia terkait Akselerator Global Pekerjaan dan Perlindungan Sosial untuk Transisi yang Berkeadilan.
Akselerator Global, yang diprakarsai oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2021, mendorong pemulihan yang kaya lapangan kerja setelah pandemi COVID-19, dan mendukung negara-negara dalam membangun ekonomi yang lebih hijau dan lebih inklusif. Indonesia, salah satu dari enam negara pelopor program ini di Asia dan Pasifik, sedang melaksanakan dua program di bawah inisiatif tersebut:
– *“Sistem perlindungan sosial dan pengembangan keterampilan yang modern dan adaptif untuk transformasi Indonesia”*
– *“Menutup kesenjangan inklusi disabilitas dalam perlindungan sosial dan ketenagakerjaan di seluruh siklus kehidupan di Indonesia.”*
“Peta Jalan Akselerator Global Indonesia dan program-program gabungannya mendukung tiga prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan sejalan dengan program-program _quick-win_ Presiden,” kata *Febrian Alphyanto Ruddyard*, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Fokusnya meliputi 1) Prioritas Nasional 2 tentang ekonomi digital, hijau, dan biru; 2) Prioritas Nasional 4 tentang pendidikan, pekerjaan vokasi, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas; 3) Prioritas Nasional 6 tentang perlindungan sosial adaptif, integrasi data, layanan sosial dan perawatan, kewirausahaan, dan pemberdayaan ekonomi afirmatif. Mari kita melaksanakan Peta Jalan Akselerator Global.”
Program ini didukung oleh *Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), dan Bank Dunia*. Pejabat senior dan staf teknisnya, bersama dengan perwakilan dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Ketenagakerjaan menyoroti pentingnya perlindungan sosial yang terpadu dan inklusif serta pengembangan keterampilan seumur hidup pada diskusi panel di gedung Bappenas pada hari Selasa, 10 Juni 2025. Mereka menekankan pentingnya pengembangan lapangan kerja yang inklusif dan perlindungan sosial terutama dalam menghadapi perubahan teknologi, ekologi, dan demografi, termasuk perubahan iklim dan transisi energi.
“Dengan membangun sistem perlindungan sosial yang modern dan adaptif, serta terhubungkan dengan pengembangan keterampilan yang berbasis industri, inisiatif ini akan memperbaiki kesempatan kerja dan memperluas perlindungan sosial, terutama bagi mereka yang paling rentan termasuk penyandang disabilitas, “ kata *Gita Sabharwal*, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. “Inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam membangun sistem yang inklusif dan siap bagi masa depan.”
Program bersama ini akan mengumpulkan rekomendasi untuk reformasi skema perlindungan sosial, mengidentifikasi bagaimana perlindungan sosial dapat diperluas kepada mereka yang belum tercakup oleh skema yang ada seperti penyandang disabilitas dan orang lanjut usia, mengidentifikasi keterampilan hijau dan digital baru yang dibutuhkan, memperluas kesempatan ekonomi yang setara kepada yang paling rentan, dan meningkatkan sistem pengembangan keterampilan untuk pembelajaran seumur hidup yang berkelanjutan di negara ini.
Program ini didanai melalui Dana SDG Bersama dengan kontribusi dari Pemerintah Belgia, Denmark, Jerman, Republik Korea, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Uni Eropa.
“Bappenas berkomitmen penuh untuk memastikan program Akselerator Global dapat memberikan dampak, khususnya dalam meningkatkan kebijakan afirmatif mengenai perlindungan sosial, pengembangan keterampilan, dan inklusi,” kata *Dr Maliki*, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan di Bappenas, saat peluncuran program tersebut.
