Forum Kebijakan Global Accelerator Asia-Pasifik Menyerukan Peningkatan Besar Strategi dan Pembiayaan untuk Menyediakan Keterampilan, Pekerjaan Layak, dan Perlindungan Sosial Universal di Seluruh Kawasan, termasuk di Indonesia
*8 April 2025*
Perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari enam negara, termasuk Indonesia, berkumpul di Kamboja minggu ini untuk merumuskan prioritas dalam mendorong pengembangan keterampilan, pertumbuhan lapangan kerja, dan perlindungan sosial universal._
*PHNOM PENH* (Berita ILO) – Peningkatan besar dalam strategi nasional dan pembiayaan sangat penting untuk menyediakan keterampilan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial universal di seluruh kawasan Asia-Pasifik, demikian ditekankan para peserta dalam pembukaan forum regional utama di Phnom Penh hari ini.
Forum Kebijakan Global Accelerator Asia Pasifik (Asia-Pacific Global Accelerator Policy Forum) – Memenuhi Komitmen untuk Ketenagakerjaan Produktif dan Perlindungan Sosial Universal yang diselenggarakan bersama oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Pemerintah Kamboja, diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan, dengan mitra Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggali solusi inovatif yang mendukung penciptaan lebih banyak dan pekerjaan yang lebih baik, sistem perlindungan sosial yang lebih kuat, dan ketahanan ekonomi di seluruh Asia dan Pasifik.
Selama dua hari, acara ini mempertemukan pemerintah, mitra PBB, perwakilan pengusaha, dan serikat pekerja untuk mengembangkan strategi praktis dalam menyelaraskan perlindungan sosial dengan transisi hijau dan digital, mengembangkan model pembiayaan yang berkelanjutan, serta mengimplementasikan kebijakan keterampilan dan ketenagakerjaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan.
Peserta dari Indonesia antara lain Dr. Maliki, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penduduk dan Ketenagakerjaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.
Mereka bergabung dengan delegasi dari Kamboja, Nepal, Pakistan, Filipina, dan Vietnam untuk berbagi pengalaman sebagai negara ‘Pathfinder’ yang tengah menguji pendekatan-pendekatan inovatif. Forum ini juga akan menampilkan suara para pekerja dan pelaku usaha, menyoroti kisah-kisah nyata untuk menginspirasi komitmen yang lebih kuat dari para pembuat kebijakan, mitra, dan penyandang dana.
Setelah forum, laporan hasil akan disusun, merinci temuan-temuan utama dan membantu memetakan langkah-langkah serta rekomendasi untuk tindak lanjut.
Perwakilan Bappenas membahas fokus Indonesia pada penguatan registrasi sosial ekonomi untuk perlindungan sosial yang adaptif dan transformasi ekonomi melalui pengembangan keterampilan dan penciptaan peluang ekonomi, yang keduanya difokuskan pada komunitas rentan (seperti penyandang disabilitas dan mereka yang terdampak perubahan iklim). Ibu Gita Sabharwal menyoroti dukungan PBB dalam meningkatkan investasi melalui mekanisme pembiayaan inovatif untuk menjembatani kesenjangan pendanaan bagi perlindungan sosial dan pengembangan keterampilan guna membuka potensi penuh dari pasar tenaga kerja yang dinamis.
Dalam pidato kuncinya, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perekonomian dan Keuangan Kamboja, Dr. Aun Pornmoniroth, mengatakan: “Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian dan dapat menggagalkan pertumbuhan sosial-ekonomi global… penyelenggaraan forum ini sangat penting dan berada pada arah yang tepat, serta merupakan bukti dari komitmen berkelanjutan dan nilai yang diberikan pada kerja sama dan pertukaran pengalaman untuk mencapai tujuan bersama, yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bagi negara-negara Pathfinder dan seluruh dunia.”
Mia Seppo, Asisten Direktur Jenderal Bidang Pekerjaan dan Perlindungan Sosial ILO, mencatat: “Ambisi dari Global Accelerator tidak dapat dicapai hanya dengan cara yang biasa. Kita membutuhkan kebijakan yang berani dan terintegrasi, didukung oleh investasi dan dilandasi oleh dialog yang tulus. Forum ini bukan hanya tepat waktu—tetapi sangat penting.”
Dalam sambutannya di sesi pembukaan, Menteri Heng Sour, Menteri Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan Kamboja, mengatakan: “Forum dua hari ini berlangsung di momen yang sangat penting—di tengah meningkatnya persaingan geopolitik dan geo-ekonomi global serta ketidakpastian yang terus bertambah, yang menimbulkan tantangan besar terhadap pembangunan berkelanjutan dan ketahanan di kawasan Asia-Pasifik.”
David McLachlan-Karr, Direktur Regional Kantor Koordinasi Pembangunan PBB untuk Asia-Pasifik, mengatakan: “Di sinilah peran transformatif Global Accelerator menjadi nyata: bukan dengan menangani isu-isu secara terpisah, melainkan dengan mendorong kolaborasi dan kemitraan melalui strategi yang terintegrasi yang menyatukan para pemangku kepentingan, menyelaraskan kebijakan, dan mengoordinasikan pembiayaan berdasarkan visi bersama.”
Mewakili pekerja, Ibu Elly Rosita Silaban dari KSBSI menekankan pentingnya dialog sosial dan kebijakan yang menangani isu keamanan kerja, upah yang adil, dan perlindungan sosial: “Agar Global Accelerator menghasilkan dampak nyata, serikat pekerja harus terlibat secara efektif dalam implementasinya. Kami membawa suara pekerja ke meja diskusi, memastikan bahwa transisi yang adil menciptakan pekerjaan layak dan perlindungan sosial bagi semua. Partisipasi serikat pekerja yang kuat berarti kebijakan yang lebih kuat dan benar-benar bekerja untuk para pekerja, dan perundingan bersama adalah fondasi dari kemajuan yang berkelanjutan.”
Sementara itu, Tahir Javaid Malik, perwakilan dari Federasi Pengusaha Pakistan, menegaskan perlunya tenaga kerja yang terampil dan terlindungi: “Investasi dalam keterampilan dan perlindungan sosial bukan hanya tanggung jawab perusahaan—itu adalah keunggulan strategis yang mendorong inovasi, stabilitas, dan kesuksesan jangka panjang di sektor swasta Asia.”
Global Accelerator untuk Pekerjaan dan Perlindungan Sosial bagi Transisi yang Adil adalah inisiatif PBB yang membantu negara-negara menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan, sistem perlindungan sosial, dan strategi pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan inklusif. Inisiatif ini mempertemukan pemerintah, organisasi internasional, dunia usaha, dan pekerja untuk memobilisasi investasi dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat dan komunitas.
