lbu Kota Negara Baru untuk Siapa, Publik atau Elit
Jakarta, Gramediapost.com
Kajian mendalam atas dokumen resmi pemerintah mengungkap sejumlah nama politisi nasional dan lokal yang diduga kuat akan mendapat keuntungan dan ide megaproyek Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibukota.
Jokowi melontarkan lde tersebut pada 29 April 2019 menjelang sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya berselang 12 hari setelah pencoblosan pemilu presiden pada 17 April 2019. Nama nama politisi yang terungkap terkait secara langsung ataupun tidak dengan penguasa lahan di wilayah calon lbu kota negara (IKN) dl Kalimantan Timur.
Kajian selama leblh darl tlga bulan ini dilakukan koalisi masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur. WALHI Nasional, Walhi Kalimantan Timur, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30 dan Pokja Pesisir dan Nelayan. Laporan ini dirilis di kantor YLBHI Jakarta dan Samarinda. bertepatan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Timur untuk menentukan titik pembangunan istana dan peresmian jalan tol Balikpapan-Samarinda.
Dalam laporan1) terungkap sejumlah nama yang berpotensi menjadi penerima manfaat atas megaproyek ini yaitu para politisi nasional dan lokal beserta keluarganya yang memiliki konsesi industri ekstraktif yakni tambang batu bara, sawit, kayu, pembangkit listrik tenaga batu bara dan PLTA skala raksasa serta pengusaha properti. Lebih dari itu, diduga kuat hanya akan menjadi jalan pemutihan dosa perusahaan atas perusakan lingkungan hidup dan perampasan Iahan masyarakat di Kalimantan Timur.
Ketiga ring kawasan IKN yang keseluruhannya mencapai 180.965 hektar ini bukanlah ruang kosong. Di area lini terdapat 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara hingga properti. Sebanyak 158 dari 162 konsesi ini adalah konsesi batu bara yang masih menyisakan 94 Iubang tambang menganga. Nama-nama tenar dalam bentang politik Indonesia ada di balik kepemilikan konsesi perusahaan tersebut.
Terdapat nama ST dan HD yang merupakan adik dari PS. Juga ada RZ , anak SN pelarian pajak dalam dokumen ICIJ dan terkait dengan bisnis Yayasan Keluarga Besar Pol juga muncul dalam daftar kepemilikan saham. Ada juga TAD bendahara Partai G dan keponakan PS, juga nama YIZ serta masih banyak nama lainnya.
“Korporasi dan oIigark punya kesempatan pertama untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan megaproyek IKN. Sebaliknya, suara-suara elit?.
